RUU Sisdiknas

39 artikel dengan tag ini

Habib Syarief: RUU Sisdiknas Harus Menjadi Undang-Undang Peradaban

Kesejahteraan Rakyat29 Juni 2026

Habib Syarief: RUU Sisdiknas Harus Menjadi Undang-Undang Peradaban

PARLEMENTARIA, Jakarta – Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dinilai perlu menjadi momentum untuk membangun sistem pendidikan yang berorientasi pada pembentukan peradaban bangsa, bukan sekadar mengatur penyelenggaraan persekolahan. Dengan demikian, regulasi yang disusun diharapkan mampu menjawab persoalan mendasar pendidikan nasional, mulai dari pemerataan akses hingga peningkatan mutu belajar.

29 Juni 2026

RUU Sisdiknas Didorong Miliki Standar Satuan Biaya Pendidikan Nasional

Kesejahteraan Rakyat29 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

RUU Sisdiknas Didorong Miliki Standar Satuan Biaya Pendidikan Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dinilai perlu dilengkapi dengan standar satuan biaya pendidikan nasional agar kebijakan pembiayaan pendidikan dapat lebih adil dan sesuai kebutuhan setiap daerah maupun jenjang pendidikan.

RUU Sisdiknas Dinilai Perlu Tegaskan Kembali Peran Negara dalam Tata Kelola Pendidikan

Kesejahteraan Rakyat29 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

RUU Sisdiknas Dinilai Perlu Tegaskan Kembali Peran Negara dalam Tata Kelola Pendidikan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Penataan ulang tata kelola pendidikan menjadi salah satu isu strategis yang mengemuka dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Penguatan peran negara dinilai penting agar penyelenggaraan pendidikan memiliki arah yang seragam, sekaligus menjamin pemerataan layanan pendidikan di seluruh Indonesia.

My Esti Usulkan Lembaga Khusus Sinkronkan Target Pendidikan Nasional

Kesejahteraan Rakyat24 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

My Esti Usulkan Lembaga Khusus Sinkronkan Target Pendidikan Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Semakin banyaknya kementerian dan lembaga yang menyelenggarakan satuan pendidikan dinilai membutuhkan mekanisme koordinasi yang lebih kuat. Karena itu, diperlukan sebuah lembaga atau sistem khusus yang mampu menyinkronkan target dan arah pembangunan pendidikan nasional agar seluruh kebijakan berjalan seiring dalam satu tujuan yang sama.

Legislator Tekankan RUU Sisdiknas Harus Menjamin Satu Sistem Pendidikan Nasional

Kesejahteraan Rakyat24 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Legislator Tekankan RUU Sisdiknas Harus Menjamin Satu Sistem Pendidikan Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pengaturan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh berbagai kementerian dan lembaga dalam Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) dinilai harus tetap berpijak pada amanat konstitusi, yakni penyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional. Kehadiran berbagai model sekolah yang dikelola lintas kementerian tidak boleh melahirkan fragmentasi maupun standar yang berbeda-beda dalam sistem pendidikan Indonesia.

Komisi X Dorong Kementerian Lepaskan Ego Sektoral dalam Penyusunan RUU Sisdiknas

Kesejahteraan Rakyat24 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X Dorong Kementerian Lepaskan Ego Sektoral dalam Penyusunan RUU Sisdiknas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) dinilai harus menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antarkementerian dan lembaga dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Berbagai program pendidikan yang saat ini dijalankan oleh sejumlah kementerian perlu diharmonisasikan dengan mengedepankan kepentingan nasional dan meninggalkan ego sektoral.

LOBO XXI 2026 Bukti Tingginya Partisipasi Publik dalam Proses Pembentukan UU

Kesejahteraan Rakyat13 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

LOBO XXI 2026 Bukti Tingginya Partisipasi Publik dalam Proses Pembentukan UU

PARLEMENTARIA, Jakarta – Antusiasme masyarakat dari berbagai daerah dalam mengikuti Lomba Orasi Bintang Orator (LOBO) XXI 2026 menjadi bukti bahwa partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang semakin kuat. Kompetisi yang digelar Bagian Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI ini dinilai berhasil menjadi wadah kreatif untuk menjaring gagasan masyarakat terkait pembaruan sistem pendidikan nasional.

TVR Parlemen Gelar LOBO XXI 2026, Aspirasi Ratusan Peserta Perkaya Pembahasan RUU Sisdiknas

Kesejahteraan Rakyat13 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

TVR Parlemen Gelar LOBO XXI 2026, Aspirasi Ratusan Peserta Perkaya Pembahasan RUU Sisdiknas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Televisi dan Radio Parlemen (TVR Parlemen) di bawah Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI kembali menunjukkan perannya sebagai jembatan aspirasi publik melalui penyelenggaraan Lomba Orasi Bintang Orator (LOBO) XXI 2026. Kompetisi tahunan ini tidak sekadar menjadi ajang adu gagasan, tetapi juga menjadi ruang partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan substantif terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).

RUU Sisdiknas Tegaskan Akan Lebih Memuliakan Profesi Guru

Kesejahteraan Rakyat3 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

RUU Sisdiknas Tegaskan Akan Lebih Memuliakan Profesi Guru

PARLEMENTARIA, Jakarta Selatan - Kabar baik bagi para guru di Indonesia. Komisi X DPR RI telah berkomitmen akan lebih memuliakan profesi guru sebagaimana yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) setara dengan profesi dokter, akuntan, atau insinyur.

Komisi X: Isu Kesejahteraan Guru Masuk Pembahasan RUU Sisdiknas

Kesejahteraan Rakyat24 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X: Isu Kesejahteraan Guru Masuk Pembahasan RUU Sisdiknas

PARLEMENTARIA, Toba - Upaya perbaikan sistem pendidikan nasional terus dikebut di DPR RI. Saat melakukan kunjungan kerja reses ke Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Komisi X DPR RI tidak hanya meninjau infrastruktur fisik bangunan sekolah, tetapi juga menyerap berbagai keluhan fundamental dari para tenaga pendidik di lapangan.

Bahas Revisi UU Sisdiknas, Pembagian Peran PTN dan PTS Perlu Diperjelas

Kesejahteraan Rakyat23 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Bahas Revisi UU Sisdiknas, Pembagian Peran PTN dan PTS Perlu Diperjelas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih mendukung usulan pembagian peran antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Menurutnya, PTN dapat fokus pada riset global, sedangkan PTS untuk perluasan akses pendidikan.

Perlu Diatur dalam RUU Sisdiknas, Penguatan Kesehatan dan Mental Harus Integrasikan Guru Agama dan Psikolog

Kesejahteraan Rakyat9 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Perlu Diatur dalam RUU Sisdiknas, Penguatan Kesehatan dan Mental Harus Integrasikan Guru Agama dan Psikolog

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendesak penguatan kesehatan mental dan spiritual yang diatur dalam RUU Sisdiknas. Penguatan dua hal itu dilakukan melalui integrasi psikolog serta guru agama guna menjamin nutrisi utuh bagi siswa.