Subsidi Penyeberangan 3T Jadi Perhatian, Legislator Pastikan Layanan Tetap Berjalan

PARLEMENTARIA, Manggarai Barat – Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana memastikan keberlanjutan layanan penyeberangan perintis bersubsidi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Nusa Tenggara Timur (NTT) tetap menjadi perhatian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI. Hal itu menyusul adanya isu penghentian layanan penyeberangan di sejumlah wilayah.

Pernyataan tersebut disampaikan Danang saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Rabu (22/7/2026). Menurutnya, Komisi V akan memastikan layanan penyeberangan bersubsidi tetap berjalan karena memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat di wilayah kepulauan.

"Kami juga akan mengecek karena di Nusa Tenggara Timur kemarin terdapat isu terkait pemberhentian penyeberangan 3T. Walaupun sebelumnya DPR sudah memfasilitasi agar subsidi penyeberangan di kawasan 3T tetap berjalan, kami ingin memastikan kondisi di lapangan," ujar Danang.

Ia menjelaskan, sebagai provinsi kepulauan, NTT sangat bergantung pada transportasi laut sebagai penghubung antarwilayah. Oleh karena itu, keberlanjutan layanan penyeberangan perintis menjadi bagian penting dalam mendukung konektivitas, pemerataan pembangunan, serta aktivitas ekonomi masyarakat.

Selain meninjau layanan penyeberangan, Komisi V DPR RI juga mengawasi pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah pusat di NTT, termasuk pembangunan infrastruktur jalan, kesiapan infrastruktur pendukung PON 2028, dan pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional Labuan Bajo.

"Seluruh mitra kerja akan kami tanyakan bagaimana kesiapan dan progres program-program nasional yang masuk ke Nusa Tenggara Timur. Ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI agar seluruh program pemerintah pusat dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat," pungkas Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut. (gys/we)