RUU Pemerintahan Aceh

10 artikel dengan tag ini

Baleg Targetkan Rampungkan 4 RUU Prioritas di Masa Sidang Ini

Politik dan Keamanan13 Mei 2026

Baleg Targetkan Rampungkan 4 RUU Prioritas di Masa Sidang Ini

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Legislasi DPR RI, Bob Hasan menegaskan bahwa Baleg DPR RI bertekad segera merampungkan empat dari sembilan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang saat ini tengah dibahas dalam Masa Sidang V Tahun Sidang 2025–2026. Hal tersebut disampaikan Bob Hasan saat memimpin Rapat Pleno Penyusunan Jadwal Acara Baleg DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

13 Mei 2026

Baleg DPR Fokus Rampungkan Sejumlah RUU Prioritas pada Masa Sidang V

Politik dan Keamanan13 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Baleg DPR Fokus Rampungkan Sejumlah RUU Prioritas pada Masa Sidang V

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia menegaskan Baleg DPR RI akan memprioritaskan penyelesaian sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang pembahasannya telah berlangsung sejak masa sidang sebelumnya pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026.

Baleg DPR RI Prioritaskan Selesaikan Pembahasan RUU Satu Data hingga Masyarakat Adat

Politik dan Keamanan13 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Baleg DPR RI Prioritaskan Selesaikan Pembahasan RUU Satu Data hingga Masyarakat Adat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mulai memfokuskan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) prioritas pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026. Beberapa RUU strategis yang masuk agenda pembahasan antara lain RUU Pemerintahan Aceh, RUU Masyarakat Adat, hingga RUU Satu Data Indonesia.

Baleg Targetkan Revisi UUPA Rampung Tahun Ini

Politik dan Keamanan20 April 2026

Politik dan Keamanan

Baleg Targetkan Revisi UUPA Rampung Tahun Ini

PARLEMENTARIA, Banda Aceh – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menargetkan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dapat diselesaikan pada tahun ini, sehingga implementasinya dapat segera berlaku pada tahun depan. Target tersebut disampaikan dalam kunjungan spesifik Baleg DPR RI ke Aceh.

Bahas Revisi UU Pemerintahan Aceh, Baleg Sepakat Perpanjang Pelaksanaan Dana Otsus

Politik dan Keamanan16 April 2026

Politik dan Keamanan

Bahas Revisi UU Pemerintahan Aceh, Baleg Sepakat Perpanjang Pelaksanaan Dana Otsus

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati untuk memperpanjang pelaksanaan Dana Otonomi Khusus (otsus) untuk Pemerintah Provinsi Aceh. Hal itu sebagaimana tertuang dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Khalid Soroti Pengelolaan Dana Otsus Aceh dalam Revisi UU Pemerintahan Aceh

Politik dan Keamanan15 April 2026

Politik dan Keamanan

Khalid Soroti Pengelolaan Dana Otsus Aceh dalam Revisi UU Pemerintahan Aceh

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Khalid menyoroti persoalan pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) Aceh yang dinilai belum berdampak optimal terhadap kesejahteraan masyarakat. Meski dana otsus telah digelontorkan selama hampir dua dekade, ungkapnya, hasil yang dirasakan masyarakat Aceh belum maksimal. Ia menilai persoalan utama terletak pada aspek pengelolaan yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Sinergi Lintas Kementerian Penting dalam Bahasan Revisi UU Pemerintahan Aceh

Politik dan Keamanan15 April 2026

Politik dan Keamanan

Sinergi Lintas Kementerian Penting dalam Bahasan Revisi UU Pemerintahan Aceh

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Iman Sukri menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sebab itu, jelasnya, kehadiran para direktur jenderal dari empat kementerian, yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum, Kementerian Agama, dan Kementerian Keuangan, merupakan langkah strategis untuk memastikan proses revisi berjalan komprehensif dan selaras dengan sistem ketatanegaraan nasional.

Baleg DPR Targetkan Pengambilan Keputusan RUU Pemerintahan Aceh Sebelum Penutupan Masa Sidang

Politik dan Keamanan1 April 2026

Politik dan Keamanan

Baleg DPR Targetkan Pengambilan Keputusan RUU Pemerintahan Aceh Sebelum Penutupan Masa Sidang

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Iman Sukri menargetkan pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dapat dilakukan sebelum penutupan masa sidang DPR RI pada 21 April 2026. Hal itu disampaikan Iman dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Baleg DPR Tekankan Pentingnya Undang Kemenag Bahas RUU Pemerintahan Aceh

Politik dan Keamanan1 April 2026

Politik dan Keamanan

Baleg DPR Tekankan Pentingnya Undang Kemenag Bahas RUU Pemerintahan Aceh

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyusun agenda maraton pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dengan melibatkan berbagai kementerian dan pemangku kepentingan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh isu krusial dapat diklarifikasi sebelum pengambilan keputusan pada akhir masa sidang.

Tunda Rapat Panja RUU Pemerintahan Aceh, Baleg DPR Sebut Perlu Tambahan Waktu Perbaiki Usulan

Politik dan Keamanan1 April 2026

Politik dan Keamanan

Tunda Rapat Panja RUU Pemerintahan Aceh, Baleg DPR Sebut Perlu Tambahan Waktu Perbaiki Usulan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Iman Sukri mengusulkan penundaan Rapat Panitia Kerja (Panja) penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat panja di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/3/2026).