APBN

69 artikel dengan tag ini

Terima Nota Keuangan, Puan: Keberhasilan APBN Diukur dari Manfaat bagi Rakyat

Ekonomi dan Keuangan14 Agustus 2026

Terima Nota Keuangan, Puan: Keberhasilan APBN Diukur dari Manfaat bagi Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menegaskan bahwa keberhasilan APBN Tahun Anggaran 2027 tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang dikelola negara, tetapi dari kemampuan anggaran tersebut memenuhi harapan dan kebutuhan rakyat. Hal tersebut disampaikan Puan saat memimpin Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

14 Agustus 2026

BUMN Efisien, APBN Bisa Makin Kuat

Ekonomi dan Keuangan14 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

BUMN Efisien, APBN Bisa Makin Kuat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mendorong pemerintah melanjutkan langkah efisiensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar perusahaan negara dapat bekerja lebih efektif dan memberikan kontribusi optimal terhadap perekonomian nasional. Pasalnya, efisiensi juga penting untuk mengurangi ketergantungan BUMN terhadap dukungan anggaran negara.

14 Agustus 2026

Jelang 81 Tahun RI, Andi Yuliani Paris: APBN 2027 Harus Prioritaskan Pemerataan Kesejahteraan

Ekonomi dan Keuangan14 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Jelang 81 Tahun RI, Andi Yuliani Paris: APBN 2027 Harus Prioritaskan Pemerataan Kesejahteraan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris mendorong pemerintah menjadikan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan sebagai prioritas dalam penyusunan APBN 2027. Hal itu disampaikannya jelang Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Utang Pemerintah Naik 2.000 T, Darmadi Durianto: Pengelolaan Fiskal Harus Diperkuat

Industri dan Pembangunan14 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Utang Pemerintah Naik 2.000 T, Darmadi Durianto: Pengelolaan Fiskal Harus Diperkuat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI dari Komisi VI, Darmadi Durianto, menyoroti tren kenaikan utang pemerintah yang dinilai perlu mendapat perhatian serius di tengah upaya menjaga kesehatan fiskal dan keberlanjutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia mengatakan, berdasarkan angka yang ia cermati, posisi utang pemerintah saat ini telah mencapai sekitar Rp10.200 triliun atau lebih dari 41 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Apresiasi Kinerja PNBP ESDM, Puteri Komarudin: Modal Penting Jaga Ketahanan APBN

Ekonomi dan Keuangan10 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Apresiasi Kinerja PNBP ESDM, Puteri Komarudin: Modal Penting Jaga Ketahanan APBN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus menunjukkan tren positif. Sepanjang tahun 2025, realisasi PNBP Kementerian ESDM mencapai Rp138,40 triliun atau 108,56 persen dari target sebesar Rp127,48 triliun. Tren positif ini berlanjut hingga Juli 2026, dengan realisasi mencapai Rp96,26 triliun atau 70,69 persen dari target tahunan Rp136,18 triliun.

Komisi X Hormati Putusan MK, Kurniasih Minta Transisi Pendanaan MBG Disiapkan Matang

Kesejahteraan Rakyat31 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X Hormati Putusan MK, Kurniasih Minta Transisi Pendanaan MBG Disiapkan Matang

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan agar pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipisahkan dari alokasi wajib anggaran pendidikan paling lambat mulai APBN Tahun Anggaran 2028. Menurutnya, putusan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kualitas pendidikan sekaligus memastikan keberlanjutan Program MBG.

Tiap Tahun Bahas Anggaran, Pusat Diberikan Porsi Besar: Harusnya Daerah Lebih Berdaya!

Politik dan Keamanan31 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Tiap Tahun Bahas Anggaran, Pusat Diberikan Porsi Besar: Harusnya Daerah Lebih Berdaya!

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup hanya diwujudkan melalui regulasi, tetapi juga harus tercermin dalam kebijakan anggaran nasional. Menurutnya, pemerintah perlu berani mengubah paradigma hubungan pusat dan daerah dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah, termasuk melalui perubahan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Komisi V Dukung Renovasi GOR Turide Rampung Sebelum PON 2028, Perlu Dukungan APBN

Industri dan Pembangunan22 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi V Dukung Renovasi GOR Turide Rampung Sebelum PON 2028, Perlu Dukungan APBN

PARLEMENTARIA, Mataram – Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan renovasi GOR Turide, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), menjadi pilihan paling realistis untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028. Pasalnya, waktu yang tersisa menuju pelaksanaan pesta olahraga nasional tersebut dinilai tidak cukup apabila pemerintah memaksakan pembangunan stadion baru atau revitalisasi total kawasan.

Komisi X Nilai Investasi pada Pemuda Kunci Manfaatkan Bonus Demografi

Kesejahteraan Rakyat15 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X Nilai Investasi pada Pemuda Kunci Manfaatkan Bonus Demografi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menegaskan pentingnya peningkatan anggaran bidang kepemudaan sebagai bagian dari upaya mempersiapkan generasi muda menghadapi bonus demografi. Menurutnya, investasi terhadap pemuda tidak hanya berfokus pada peningkatan kompetensi, tetapi juga pembentukan karakter, etika, dan moral.

Banggar Tekankan Penguatan Koordinasi Pusat-Daerah untuk Jaga Stabilitas Ekonomi di NTT

Ekonomi dan Keuangan5 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Banggar Tekankan Penguatan Koordinasi Pusat-Daerah untuk Jaga Stabilitas Ekonomi di NTT

PARLEMENTARIA, Manggarai Barat – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Wihadi Wijanto, mengatakan kunjungan kerja Banggar DPR RI ke Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Jum'at (3/7/2026) bertujuan untuk mendengarkan aspirasi dari para kepala daerah terkait dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penyaluran Transfer ke Daerah (TKD), serta kondisi perekonomian daerah sebagai bahan pembahasan kebijakan fiskal nasional.

Dana TKD 2027 Turun Jadi Rp600 Triliun, Anggaran PPPK Guru hingga Nakes Dibiayai APBN

Politik dan Keamanan5 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Dana TKD 2027 Turun Jadi Rp600 Triliun, Anggaran PPPK Guru hingga Nakes Dibiayai APBN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mengungkapkan dana transfer ke daerah diproyeksikan turun menjadi Rp600 triliun pada 2027 dari sekitar Rp900 triliun. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai belanja pegawai, termasuk gaji guru dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Amin AK: APBN Harus Perkuat Daya Beli Demi Cegah Kelas Menengah Menyusut

Ekonomi dan Keuangan1 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Amin AK: APBN Harus Perkuat Daya Beli Demi Cegah Kelas Menengah Menyusut

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Amin AK mengingatkan pemerintah agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mampu menjadi stimulus bagi investasi sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah menurunnya jumlah kelas menengah dan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK). Pasalnya, kebijakan fiskal harus mampu memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.