APBN

82 artikel dengan tag ini

Harris Turino Tekankan Defisit APBN Tak Melebihi 3 Persen

Ekonomi dan Keuangan29 September 2026

Harris Turino Tekankan Defisit APBN Tak Melebihi 3 Persen

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menilai disiplin fiskal perlu tetap dijaga dengan mempertahankan batas defisit APBN maksimal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Ia menegaskan, wacana pelebaran batas defisit di atas 3 persen hingga saat ini baru sebatas wacana dan belum dibahas secara resmi.

29 September 2026

Kholid: Batas Defisit APBN Tiga Persen Harus Tetap Dijaga

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid menilai batas defisit APBN maksimal tiga persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) perlu tetap dipertahankan. Hal itu terkait dengan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Menurutnya, batas tersebut penting untuk menjaga kesinambungan dan kredibilitas fiskal.

Gaji P3K Ditanggung APBN 2027, Azis Subekti: Pemda Tak Boleh Lagi Alasan Efisiensi

Politik dan Keamanan16 September 2026

Politik dan Keamanan

Gaji P3K Ditanggung APBN 2027, Azis Subekti: Pemda Tak Boleh Lagi Alasan Efisiensi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti menyambut positif keputusan pemerintah yang mengalokasikan anggaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebesar Rp23 triliun langsung ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027. Langkah ini dinilai sebagai kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak para tenaga P3K di seluruh Indonesia.

Gantikan Purbaya, Wihadi Harap Suahasil Perkuat Sistem Keuangan dan Penerimaan APBN

Ekonomi dan Keuangan15 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Gantikan Purbaya, Wihadi Harap Suahasil Perkuat Sistem Keuangan dan Penerimaan APBN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Wihadi Wijanto menyambut positif pelantikan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia berharap pergantian tersebut dapat memperkuat kepercayaan pasar sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Soroti Ketimpangan APBN Infrastruktur, Lasarus Tegaskan Pentingnya Rasa Keadilan Bagi Daerah

Industri dan Pembangunan7 September 2026

Industri dan Pembangunan

Soroti Ketimpangan APBN Infrastruktur, Lasarus Tegaskan Pentingnya Rasa Keadilan Bagi Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menilai pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan infrastruktur harus mengedepankan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia menyoroti masih terjadinya ketimpangan alokasi anggaran, di mana daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) besar justru kembali mendapatkan porsi APBN yang dominan.

Tata Kelola Aset dan BMD Bali Sudah Optimal, Berkontribusi Signifikan untuk APBN

Politik dan Keamanan3 September 2026

Politik dan Keamanan

Tata Kelola Aset dan BMD Bali Sudah Optimal, Berkontribusi Signifikan untuk APBN

PARLEMENTARIA, Denpasar - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa memberikan apresiasi atas manajemen tata kelola aset dan Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Provinsi Bali. Ia menilai Bali mampu mengoptimalkan aset daerah hingga berkontribusi signifikan terhadap penerimaan negara dan daerah.

Soroti APBN Lembaga Penyiaran, Rahayu Saraswati: Jangan Hanya Cukup untuk Biaya ASN

Industri dan Pembangunan2 September 2026

Industri dan Pembangunan

Soroti APBN Lembaga Penyiaran, Rahayu Saraswati: Jangan Hanya Cukup untuk Biaya ASN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati menyoroti efektivitas alokasi anggaran lembaga penyiaran publik agar tidak hanya terserap untuk kebutuhan internal, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menilai perlu ada evaluasi terhadap struktur anggaran sehingga porsi untuk program yang langsung menyentuh kepentingan publik dapat diperkuat.

Pemerintah Tegaskan Komitmen Perkuat Akuntabilitas APBN

Ekonomi dan Keuangan27 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Pemerintah Tegaskan Komitmen Perkuat Akuntabilitas APBN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus dijaga agar tetap sehat, kredibel, adaptif, dan responsif terhadap berbagai tantangan ekonomi. Pasalnya, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, LKPP Tahun 2025 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

27 Agustus 2026

Banggar Dorong APBN Diukur dari Dampak, Bukan Sekadar Serapan Anggaran

Ekonomi dan Keuangan27 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Banggar Dorong APBN Diukur dari Dampak, Bukan Sekadar Serapan Anggaran

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mendorong pemerintah mengubah pendekatan dalam mengukur keberhasilan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ke depan, kinerja anggaran tidak cukup dinilai dari besarnya serapan, tetapi harus dilihat dari kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

Banggar Pastikan APBN Siap Dukung Pembiayaan PPPK Jadi PNS

Ekonomi dan Keuangan20 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Banggar Pastikan APBN Siap Dukung Pembiayaan PPPK Jadi PNS

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Mohamad Said memastikan kesiapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung skema pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi pegawai negeri, termasuk skema PPPK paruh waktu. Hal itu disampaikannya di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Ecky Awal Soroti Kontras Asumsi Makro dan Capaian Kesejahteraan dalam APBN 2025

Ekonomi dan Keuangan20 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Ecky Awal Soroti Kontras Asumsi Makro dan Capaian Kesejahteraan dalam APBN 2025

PARLEMENTARIA, Jakarta — Realisasi sejumlah asumsi makro ekonomi yang belum sepenuhnya mencapai target dalam pelaksanaan APBN 2025 menjadi catatan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ecky Awal Mucharam. Namun, di sisi lain, sejumlah indikator kesejahteraan masyarakat justru dinilai mampu mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah.

APBN

Harris Turino Tekankan Defisit APBN Tak Melebihi 3 Persen

Harris Turino Tekankan Defisit APBN Tak Melebihi 3 Persen

RAPAT PARIPURNA DPR RI KE-7 MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2026-2027

RAPAT PARIPURNA DPR RI KE-7 MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2026-2027

Kholid: Batas Defisit APBN Tiga Persen Harus Tetap Dijaga

Kholid: Batas Defisit APBN Tiga Persen Harus Tetap Dijaga

Gaji P3K Ditanggung APBN 2027, Azis Subekti: Pemda Tak Boleh Lagi Alasan Efisiensi

Gaji P3K Ditanggung APBN 2027, Azis Subekti: Pemda Tak Boleh Lagi Alasan Efisiensi

Gantikan Purbaya, Wihadi Harap Suahasil Perkuat Sistem Keuangan dan Penerimaan APBN

Gantikan Purbaya, Wihadi Harap Suahasil Perkuat Sistem Keuangan dan Penerimaan APBN

Soroti Ketimpangan APBN Infrastruktur, Lasarus Tegaskan Pentingnya Rasa Keadilan Bagi Daerah

Soroti Ketimpangan APBN Infrastruktur, Lasarus Tegaskan Pentingnya Rasa Keadilan Bagi Daerah

Tata Kelola Aset dan BMD Bali Sudah Optimal, Berkontribusi Signifikan untuk APBN

Tata Kelola Aset dan BMD Bali Sudah Optimal, Berkontribusi Signifikan untuk APBN

Soroti APBN Lembaga Penyiaran, Rahayu Saraswati: Jangan Hanya Cukup untuk Biaya ASN

Soroti APBN Lembaga Penyiaran, Rahayu Saraswati: Jangan Hanya Cukup untuk Biaya ASN

Pemerintah Tegaskan Komitmen Perkuat Akuntabilitas APBN

Pemerintah Tegaskan Komitmen Perkuat Akuntabilitas APBN

Banggar Dorong APBN Diukur dari Dampak, Bukan Sekadar Serapan Anggaran

Banggar Dorong APBN Diukur dari Dampak, Bukan Sekadar Serapan Anggaran

Banggar Pastikan APBN Siap Dukung Pembiayaan PPPK Jadi PNS

Banggar Pastikan APBN Siap Dukung Pembiayaan PPPK Jadi PNS

Ecky Awal Soroti Kontras Asumsi Makro dan Capaian Kesejahteraan dalam APBN 2025

Ecky Awal Soroti Kontras Asumsi Makro dan Capaian Kesejahteraan dalam APBN 2025