APBN

88 artikel dengan tag ini

Minta Kejelasan Skema APBN untuk Gaji PPPK, Deddy Sitorus: Jangan Bebani Daerah!

Politik dan Keamanan13 Oktober 2026

Minta Kejelasan Skema APBN untuk Gaji PPPK, Deddy Sitorus: Jangan Bebani Daerah!

PARLEMENTARIA, Manado — Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus meminta pemerintah memperjelas skema pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik penuh waktu maupun paruh waktu, yang disebut akan ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kejelasan tersebut diperlukan agar pengambilalihan tanggung jawab oleh pemerintah pusat benar-benar meringankan beban keuangan pemerintah daerah (Pemda).

13 Oktober 2026

APBN 2027 Siapkan Rp23 Triliun untuk Gaji PPPK, Komisi II Minta Pembayaran DAU Lebih Awal

Politik dan Keamanan13 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

APBN 2027 Siapkan Rp23 Triliun untuk Gaji PPPK, Komisi II Minta Pembayaran DAU Lebih Awal

PARLEMENTARIA, Manado — Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan pemerintah menyiapkan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp23 triliun pada 2027 untuk membantu pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik penuh waktu maupun paruh waktu. Ia menekankan pentingnya mempercepat penyaluran dana ke daerah agar pembayaran gaji guru dan tenaga kesehatan (nakes) tidak terlambat.

Fauzi Amro Tekankan Belanja Negara Berkualitas dan Tepat Sasaran Demi Jaga Daya Beli Masyarakat

Ekonomi dan Keuangan8 Oktober 2026

Ekonomi dan Keuangan

Fauzi Amro Tekankan Belanja Negara Berkualitas dan Tepat Sasaran Demi Jaga Daya Beli Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menegaskan pentingnya alokasi belanja negara yang berkualitas, tepat sasaran, dan tepat waktu untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Hal tersebut disampaikan kepada Parlementaria usai Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, pada Kamis (8/10/2026).

Gaji P3K Ditanggung Pusat Jangan Bikin Jebol APBN, Legislator: Perlu Teknis yang Jelas

Politik dan Keamanan7 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Gaji P3K Ditanggung Pusat Jangan Bikin Jebol APBN, Legislator: Perlu Teknis yang Jelas

PARLEMENTARIA, Makassar — Anggota Komisi II DPR RI, Kamarudin Watubun menyoroti wacana peralihan beban gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dari daerah ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tidak memicu kerumitan teknis birokrasi.

Transfer ke Daerah Didorong Jadi Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Bali

Ekonomi dan Keuangan3 Oktober 2026

Ekonomi dan Keuangan

Transfer ke Daerah Didorong Jadi Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Bali

PARLEMENTARIA, Denpasar — Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie menekankan pentingnya memastikan setiap rupiah transfer pemerintah pusat ke daerah memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang optimal bagi masyarakat. Karena itu, kebijakan transfer ke daerah pada 2026 perlu diarahkan pada belanja yang produktif, terukur, dan akuntabel.

Banggar Dorong APBD Bali Perkuat Diversifikasi Ekonomi

Ekonomi dan Keuangan3 Oktober 2026

Ekonomi dan Keuangan

Banggar Dorong APBD Bali Perkuat Diversifikasi Ekonomi

PARLEMENTARIA, Denpasar — Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mendorong Pemerintah Provinsi Bali mengarahkan APBD 2026 sebagai instrumen transformasi ekonomi daerah, termasuk memperkuat sektor ekonomi di luar pariwisata. Langkah tersebut dinilai penting karena struktur ekonomi Bali masih cukup bergantung pada sektor pariwisata.

3 Oktober 2026

Harris Turino Tekankan Defisit APBN Tak Melebihi 3 Persen

Ekonomi dan Keuangan29 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Harris Turino Tekankan Defisit APBN Tak Melebihi 3 Persen

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menilai disiplin fiskal perlu tetap dijaga dengan mempertahankan batas defisit APBN maksimal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Ia menegaskan, wacana pelebaran batas defisit di atas 3 persen hingga saat ini baru sebatas wacana dan belum dibahas secara resmi.

29 September 2026

Kholid: Batas Defisit APBN Tiga Persen Harus Tetap Dijaga

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid menilai batas defisit APBN maksimal tiga persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) perlu tetap dipertahankan. Hal itu terkait dengan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Menurutnya, batas tersebut penting untuk menjaga kesinambungan dan kredibilitas fiskal.

Gaji P3K Ditanggung APBN 2027, Azis Subekti: Pemda Tak Boleh Lagi Alasan Efisiensi

Politik dan Keamanan16 September 2026

Politik dan Keamanan

Gaji P3K Ditanggung APBN 2027, Azis Subekti: Pemda Tak Boleh Lagi Alasan Efisiensi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti menyambut positif keputusan pemerintah yang mengalokasikan anggaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebesar Rp23 triliun langsung ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027. Langkah ini dinilai sebagai kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak para tenaga P3K di seluruh Indonesia.

Gantikan Purbaya, Wihadi Harap Suahasil Perkuat Sistem Keuangan dan Penerimaan APBN

Ekonomi dan Keuangan15 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Gantikan Purbaya, Wihadi Harap Suahasil Perkuat Sistem Keuangan dan Penerimaan APBN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Wihadi Wijanto menyambut positif pelantikan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia berharap pergantian tersebut dapat memperkuat kepercayaan pasar sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Soroti Ketimpangan APBN Infrastruktur, Lasarus Tegaskan Pentingnya Rasa Keadilan Bagi Daerah

Industri dan Pembangunan7 September 2026

Industri dan Pembangunan

Soroti Ketimpangan APBN Infrastruktur, Lasarus Tegaskan Pentingnya Rasa Keadilan Bagi Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menilai pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan infrastruktur harus mengedepankan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia menyoroti masih terjadinya ketimpangan alokasi anggaran, di mana daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) besar justru kembali mendapatkan porsi APBN yang dominan.

APBN

Minta Kejelasan Skema APBN untuk Gaji PPPK, Deddy Sitorus: Jangan Bebani Daerah!

Minta Kejelasan Skema APBN untuk Gaji PPPK, Deddy Sitorus: Jangan Bebani Daerah!

APBN 2027 Siapkan Rp23 Triliun untuk Gaji PPPK, Komisi II Minta Pembayaran DAU Lebih Awal

APBN 2027 Siapkan Rp23 Triliun untuk Gaji PPPK, Komisi II Minta Pembayaran DAU Lebih Awal

Fauzi Amro Tekankan Belanja Negara Berkualitas dan Tepat Sasaran Demi Jaga Daya Beli Masyarakat

Fauzi Amro Tekankan Belanja Negara Berkualitas dan Tepat Sasaran Demi Jaga Daya Beli Masyarakat

Gaji P3K Ditanggung Pusat Jangan Bikin Jebol APBN, Legislator: Perlu Teknis yang Jelas

Gaji P3K Ditanggung Pusat Jangan Bikin Jebol APBN, Legislator: Perlu Teknis yang Jelas

Transfer ke Daerah Didorong Jadi Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Bali

Transfer ke Daerah Didorong Jadi Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Bali

Banggar Dorong APBD Bali Perkuat Diversifikasi Ekonomi

Banggar Dorong APBD Bali Perkuat Diversifikasi Ekonomi

Harris Turino Tekankan Defisit APBN Tak Melebihi 3 Persen

Harris Turino Tekankan Defisit APBN Tak Melebihi 3 Persen

RAPAT PARIPURNA DPR RI KE-7 MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2026-2027

RAPAT PARIPURNA DPR RI KE-7 MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2026-2027

Kholid: Batas Defisit APBN Tiga Persen Harus Tetap Dijaga

Kholid: Batas Defisit APBN Tiga Persen Harus Tetap Dijaga

Gaji P3K Ditanggung APBN 2027, Azis Subekti: Pemda Tak Boleh Lagi Alasan Efisiensi

Gaji P3K Ditanggung APBN 2027, Azis Subekti: Pemda Tak Boleh Lagi Alasan Efisiensi

Gantikan Purbaya, Wihadi Harap Suahasil Perkuat Sistem Keuangan dan Penerimaan APBN

Gantikan Purbaya, Wihadi Harap Suahasil Perkuat Sistem Keuangan dan Penerimaan APBN

Soroti Ketimpangan APBN Infrastruktur, Lasarus Tegaskan Pentingnya Rasa Keadilan Bagi Daerah

Soroti Ketimpangan APBN Infrastruktur, Lasarus Tegaskan Pentingnya Rasa Keadilan Bagi Daerah