Rifqnizamy Dorong Percepatan Bantuan Presiden untuk Penanganan Karhutla di Banjarmasin

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mendorong pemerintah segera menindaklanjuti permohonan bantuan Presiden sebesar Rp20 miliar yang diajukan Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Rifqinizamy mengungkapkan, dirinya telah menerima surat tembusan dari Wali Kota Banjarmasin yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut berisi permohonan dukungan anggaran dari APBN melalui skema bantuan Presiden untuk membantu penanganan karhutla di Kota Banjarmasin.

“Saya baru menerima surat tembusan dari Wali Kota Banjarmasin yang ditujukan kepada Presiden terkait permohonan bantuan sebesar Rp20 miliar untuk penanganan karhutla. Saya berharap permohonan ini dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat,” ujar Rifqinizamy dalam siaran yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Senin (26/10/2026).

Menurut Rifqinizamy, berdasarkan informasi yang diterimanya, Banjarmasin menjadi satu-satunya kabupaten/kota di Kalimantan Selatan yang belum memperoleh bantuan APBN untuk penanganan bencana karhutla. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah, mengingat dampak kebakaran dan asap dapat memengaruhi masyarakat di wilayah perkotaan maupun daerah sekitarnya.

“Dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Selatan, informasi yang saya terima, hanya Kota Banjarmasin yang belum mendapatkan dana bantuan APBN untuk penanganan karhutla ini. Karena itu, saya mendorong agar pemerintah memberikan perhatian terhadap permohonan yang telah disampaikan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, posisi geografis Banjarmasin yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala membuat dampak kebakaran dan asap di wilayah sekitarnya perlu diantisipasi. Terlebih, Banjarmasin merupakan salah satu wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Kalimantan Selatan.

“Dampak karhutla tidak bisa hanya dilihat berdasarkan batas administratif. Meskipun sumber kebakaran berada di wilayah lain, asapnya dapat memengaruhi daerah sekitar dan berdampak terhadap kesehatan masyarakat serta kualitas lingkungan,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.

Selain mendukung penanganan karhutla, ia menilai bantuan anggaran pemerintah pusat juga dapat dipertimbangkan untuk memenuhi kebutuhan operasional barisan pemadam kebakaran di Kota Banjarmasin. Menurutnya, keberadaan kelompok pemadam kebakaran di tingkat masyarakat memiliki peran penting dalam membantu penanganan kebakaran.

“Barisan pemadam kebakaran di Banjarmasin memiliki peran penting dalam membantu masyarakat. Karena itu, kebutuhan operasional mereka juga perlu menjadi perhatian agar upaya penanganan kebakaran dapat berjalan lebih optimal,” katanya.

Untuk mengawal permohonan tersebut, wakil rakyat dari Dapil Kalsel ini mengaku telah berkomunikasi dengan tiga menteri, yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Hal itu untuk memberikan penjelasan mengenai kondisi Banjarmasin. Meskipun kota tersebut tidak memiliki kawasan hutan sebagaimana sejumlah wilayah lain, dampak karhutla tetap perlu diperhatikan karena berkaitan dengan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

“Persoalan ini perlu dilihat secara menyeluruh. Banjarmasin memang tidak memiliki kawasan hutan seperti daerah lain, tetapi dampak karhutla dan asap tetap dapat dirasakan masyarakat. Oleh sebab itu, penanganannya membutuhkan perhatian dan koordinasi lintas kementerian,” ungkapnya.

Rifqinizamy menyebutkan bahwa ketiga menteri tersebut menyambut baik komunikasi mengenai permohonan bantuan itu. Selanjutnya, Wakil Wali Kota Banjarmasin direncanakan menghadap pihak terkait untuk menyampaikan data dan penjelasan lebih komprehensif mengenai kebutuhan daerah.

“Saya berharap komunikasi yang telah dilakukan ini dapat segera ditindaklanjuti melalui pembahasan yang konkret. Pemerintah daerah tentu perlu menyampaikan data dan kebutuhan secara lengkap agar permohonan bantuan tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Ia kembali menegaskan, percepatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperlukan agar upaya penanganan karhutla dapat berjalan lebih efektif. Dukungan anggaran diharapkan dapat membantu memperkuat kesiapsiagaan, mendukung operasional petugas, serta mengurangi dampak kebakaran dan asap terhadap masyarakat.

“Harapan kita, permohonan ini segera mendapatkan tindak lanjut. Dan bantuan ini semoga segera terealisasi dan berguna untuk penanganan karhutla di Kota Banjarmasin,” pungkasnya. (ayu/rdn)