Kehutanan

6 artikel dengan tag ini

Darori Dorong Sinkronisasi RUU Reforma Agraria dengan UU Kehutanan

Politik dan Keamanan14 September 2026

Darori Dorong Sinkronisasi RUU Reforma Agraria dengan UU Kehutanan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Darori Wonodipuro menekankan pentingnya sinkronisasi antara Rancangan Undang-Undang (RUU) Reforma Agraria dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Menurutnya, harmonisasi regulasi diperlukan agar pelaksanaan reforma agraria tidak menimbulkan persoalan hukum maupun tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan kawasan hutan.

14 September 2026

Siti Aisyah: Masyarakat Harus Diikutsertakan dalam Penetapan Kawasan Hutan

Politik dan Keamanan3 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Siti Aisyah: Masyarakat Harus Diikutsertakan dalam Penetapan Kawasan Hutan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi DPR RI Siti Aisyah mengatakan penegasan bahwa kawasan hutan melalui penunjukan ialah inkonstitusional. Ia menjelaskan penunjukan kawasan hutan adalah salah satu tahap dalam proses pengukuhan kawasan hutan, tetapi bukan bentuk final dari rangkaian proses penetapan kawasan hutan sebagaimana Putusan MK terhadap pengujian UU 41/1999 tentang Kehutanan sebelumnya.

Cegah Tumpang Tindih Lahan, Baleg Dorong Sinkronisasi Tata Ruang dan Kehutanan

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Cegah Tumpang Tindih Lahan, Baleg Dorong Sinkronisasi Tata Ruang dan Kehutanan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sofwan Dedi menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan tata ruang dan penetapan kawasan hutan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Menurutnya, berbagai persoalan tumpang tindih lahan yang selama ini terjadi menunjukkan perlunya pembaruan regulasi agar tercipta kepastian hukum dan tata kelola kehutanan yang lebih baik.

Legislator Minta Pemerintah Antisipasi Meluasnya Karhutla, Dorong Bantuan Warga Terdampak

Industri dan Pembangunan11 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Legislator Minta Pemerintah Antisipasi Meluasnya Karhutla, Dorong Bantuan Warga Terdampak

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan meminta Pemerintah mengantisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul potensi kemarau yang lebih panjang dan kering tahun ini. Termasuk bagi warga yang terdampak kabut asap.

Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Karhutla Perlu Jadi Prioritas Anggaran Kemenhut 2027

Industri dan Pembangunan11 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Karhutla Perlu Jadi Prioritas Anggaran Kemenhut 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta penguatan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan perlu menjadi prioritas dalam penyusunan anggaran Kementerian Kehutanan Tahun 2027. Dukungan perlengkapan yang memadai dinilai penting untuk menjamin keselamatan petugas di lapangan, sementara keterlibatan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga kelestarian kawasan hutan.

PNBP Capai Rp10 Triliun, Komisi IV Minta Kemenhut Soroti Pemulihan Bencana

Industri dan Pembangunan21 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

PNBP Capai Rp10 Triliun, Komisi IV Minta Kemenhut Soroti Pemulihan Bencana

PARLEMENTARIA, Jakarta - Tingginya penerimaan negara dari denda administrasi sektor kehutanan dinilai belum berbanding lurus dengan percepatan pemulihan daerah terdampak bencana. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman menyoroti belum optimalnya upaya pemulihan di sejumlah daerah, meski penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor kehutanan mengalami peningkatan signifikan.