E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
RUU Statistik|Transportasi|Infrastruktur|Sensus Ekonomi|Desa|karhutla|Batam|Desa Wisata Mandiri|Desa Wisata Cibiru Wetan|APBN|Investasi|Ekonomi|Bansos
Jakarta:
Cerah
30°C
Terasa: 32°C
Lembab: 56%
Angin: 12 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Senayan Jakarta – 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
RUU Statistik|Transportasi|Infrastruktur|Sensus Ekonomi|Desa|karhutla|Batam|Desa Wisata Mandiri|Desa Wisata Cibiru Wetan|APBN|Investasi|Ekonomi|Bansos
Jakarta:
Cerah
30°C
Terasa: 32°C
Lembab: 56%
Angin: 12 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
#

Kehutanan

5 artikel dengan tag ini

Siti Aisyah: Masyarakat Harus Diikutsertakan dalam Penetapan Kawasan Hutan
Siti Aisyah: Masyarakat Harus Diikutsertakan dalam Penetapan Kawasan Hutan
Politik dan Keamanan3 Juli 2026
Siti Aisyah: Masyarakat Harus Diikutsertakan dalam Penetapan Kawasan Hutan
Politik dan Keamanan
Siti Aisyah: Masyarakat Harus Diikutsertakan dalam Penetapan Kawasan Hutan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi DPR RI Siti Aisyah mengatakan penegasan bahwa kawasan hutan melalui penunjukan ialah inkonstitusional. Ia menjelaskan penunjukan kawasan hutan adalah salah satu tahap dalam proses pengukuhan kawasan hutan, tetapi bukan bentuk final dari rangkaian proses penetapan kawasan hutan sebagaimana Putusan MK terhadap pengujian UU 41/1999 tentang Kehutanan sebelumnya.

3 Juli 2026
Cegah Tumpang Tindih Lahan, Baleg Dorong Sinkronisasi Tata Ruang dan Kehutanan
Cegah Tumpang Tindih Lahan, Baleg Dorong Sinkronisasi Tata Ruang dan Kehutanan
Politik dan Keamanan17 Juni 2026
Cegah Tumpang Tindih Lahan, Baleg Dorong Sinkronisasi Tata Ruang dan Kehutanan
Politik dan Keamanan
Cegah Tumpang Tindih Lahan, Baleg Dorong Sinkronisasi Tata Ruang dan Kehutanan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sofwan Dedi menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan tata ruang dan penetapan kawasan hutan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Menurutnya, berbagai persoalan tumpang tindih lahan yang selama ini terjadi menunjukkan perlunya pembaruan regulasi agar tercipta kepastian hukum dan tata kelola kehutanan yang lebih baik.

Legislator Minta Pemerintah Antisipasi Meluasnya Karhutla, Dorong Bantuan Warga Terdampak
Legislator Minta Pemerintah Antisipasi Meluasnya Karhutla, Dorong Bantuan Warga Terdampak
Industri dan Pembangunan11 Juni 2026
Legislator Minta Pemerintah Antisipasi Meluasnya Karhutla, Dorong Bantuan Warga Terdampak
Industri dan Pembangunan
Legislator Minta Pemerintah Antisipasi Meluasnya Karhutla, Dorong Bantuan Warga Terdampak

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan meminta Pemerintah mengantisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul potensi kemarau yang lebih panjang dan kering tahun ini. Termasuk bagi warga yang terdampak kabut asap.

Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Karhutla Perlu Jadi Prioritas Anggaran Kemenhut 2027
Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Karhutla Perlu Jadi Prioritas Anggaran Kemenhut 2027
Industri dan Pembangunan11 Juni 2026
Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Karhutla Perlu Jadi Prioritas Anggaran Kemenhut 2027
Industri dan Pembangunan
Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Karhutla Perlu Jadi Prioritas Anggaran Kemenhut 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta penguatan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan perlu menjadi prioritas dalam penyusunan anggaran Kementerian Kehutanan Tahun 2027. Dukungan perlengkapan yang memadai dinilai penting untuk menjamin keselamatan petugas di lapangan, sementara keterlibatan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga kelestarian kawasan hutan.

PNBP Capai Rp10 Triliun, Komisi IV Minta Kemenhut Soroti Pemulihan Bencana
PNBP Capai Rp10 Triliun, Komisi IV Minta Kemenhut Soroti Pemulihan Bencana
Industri dan Pembangunan21 Mei 2026
PNBP Capai Rp10 Triliun, Komisi IV Minta Kemenhut Soroti Pemulihan Bencana
Industri dan Pembangunan
PNBP Capai Rp10 Triliun, Komisi IV Minta Kemenhut Soroti Pemulihan Bencana

PARLEMENTARIA, Jakarta - Tingginya penerimaan negara dari denda administrasi sektor kehutanan dinilai belum berbanding lurus dengan percepatan pemulihan daerah terdampak bencana. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman menyoroti belum optimalnya upaya pemulihan di sejumlah daerah, meski penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor kehutanan mengalami peningkatan signifikan.

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(969)
  • Industri dan Pembangunan(3417)
  • Isu Lainnya(1026)
  • Kesejahteraan Rakyat(3404)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4161)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

17 Juni 2026
11 Juni 2026
11 Juni 2026
21 Mei 2026
E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
RUU Statistik|Transportasi|Infrastruktur|Sensus Ekonomi|Desa|karhutla|Batam|Desa Wisata Mandiri|Desa Wisata Cibiru Wetan|APBN|Investasi|Ekonomi|Bansos
Jakarta:
Cerah
30°C
Terasa: 32°C
Lembab: 56%
Angin: 12 km/h