Legislator Minta Pemerintah Antisipasi Meluasnya Karhutla, Dorong Bantuan Warga Terdampak

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan meminta Pemerintah mengantisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul potensi kemarau yang lebih panjang dan kering tahun ini. Termasuk bagi warga yang terdampak kabut asap.

“Pengendalian titik-titik api karhutla sudah pasti menjadi prioritas. Namun langkah antisipasi agar karhutla tidak semakin meluas juga harus dioptimalkan. Termasuk perlindungan bagi warga yang terdampak karhutla, terutama akibat kabut asap yang sering kali mengganggu kesehatan dan aktivitas warga,” kata Daniel Johan kepada Parlementaria, Kamis (11/6/2026).

Seperti diketahui, karhutla masih menjadi persoalan di Sumatera, termasuk Riau hingga membuat  11 daerah menetapkan status siaga. Di Riau, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkap total luasan karhutla di provinsi tersebut tembus hingga mencapai 15.031,58 hektare di mana data ini dihimpun sejak 1 Januari hingga 1 Juni 2026. 

Sementara di Kalimantan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menetapkan Kalimantan Tengah (Kalteng) sebagai salah satu provinsi prioritas dalam kesiapsiagaan menghadapi karhutla serta dampak kekeringan pada musim kemarau 2026. Karhutla di Kalimantan juga sempat menyebabkan 5 desa di Kalimantan Barat ludes terbakar.

Daniel pun meminta agar operasi pemadaman karhutla diprioritaskan di titik-titik yang berdekatan dengan permukiman warga. “Upaya pemadaman titik-titik apa yang dekat dengan rumah warga harus dilakukan dengan cepat dan efektif. Pastikan keselamatan warga harus menjadi yang utama,” tegas Legislator dari Dapil Kalimantan Barat I itu.

Lebih lanjut, Daniel menyoroti data BMKG yang memprediksi Indonesia akan mengalami kemarau yang lebih panjang dan kering. Puncak kondisi tersebut diperkirakan terjadi pada Agustus 2026.

Ancaman kekeringan akibat kemarau panjang biasanya berdampak terhadap perluasan karhutla. Untuk mengurangi potensi ancaman karhutla, Pemerintah diminta agar meningkatkan kesiapsiagaan seperti yang telah diimbau oleh BMKG.

“Pencegahan karhutla tidak dapat lagi mengandalkan sistem patroli atau operasi musiman yang sifatnya reaktif dan terbatas. Harus ada pencegahan dan langkah antisipatif serta deteksi dini,” jelas Daniel.

Daniel mengatakan, penting agar Pemerintah Daerah memberi perhatian lebih terhadap pengelolaan lahan dan air di kawasan lahan gambut. “Misalnya dengan pembuatan sekat kanal untuk menjaga kelembapan lahan gambut dan pembersihan vegetasi kering yang mudah terbakar,” lanjutnya.

Daniel juga mendorong Pemerintah untuk meningkatkan edukasi dan penyuluhan kepada warga. Sosialisasi kepada warga dan perusahaan agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar harus semakin diperkuat. “Karena masalah karhutla ini juga berkaitan dengan psiko sosial, budaya dan ekonomi masyarakat. Maksimalkan pendekatan humanis dengan membawa semangat kearifan lokal,” sebut Daniel.

Anggota Komisi yang membidangi urusan kehutanan dan perkebunan itu pun meminta instansi terkait untuk membuat skema sosial dalam menghadapi karhutla. Termasuk, kata Daniel, transparansi dan kejelasan informasi yang bisa dijadikan pedoman bagi warga.

“Publikasikan peta risiko harian yang menggabungkan hotspot, arah angin, dan rekomendasi aktivitas warga seperti sekolah, kerja lapangan, transportasi. Data ini perlu untuk setiap kecamatan,” ungkapnya.

Daniel juga mendorong Pemerintah menetapkan koridor aman logistik kesehatan dengan prioritas bahan bakar minyak (BBM) untuk ambulans, distribusi obat, dan air pemadaman. Kemudian petugas diminta pula mengkoordinasikan pembatasan lalu lintas bila visibilitas di bawah standar keselamatan.

“Pemerintah juga harus memberi jaminan bagi warga yang mengalami masalah kesehatan akibat karhutla, khususnya karena dampak kabut asap,” sebut Daniel.

Di sisi lain, Daniel mengingatkan pentingnya perlindungan sosial dan ekonomi bagi warga yang pekerjaan maupun penghasilannya ikut terdampak karena kabut asap. “Siapkan skema padat karya pemulihan terhadap pekerja terdampak. Karena kabut asap biasanya mengganggu aktivitas, termasuk bagi para pekerja dan pelaku usaha kecil,” terang Daniel.

“Bahkan tak sedikit pelaku usaha kecil yang harus tutup sehingga Pemerintah perlu memikirkan bantuan sosial sebagai pengganti pendapatan bagi mereka,” sambungnya.

Daniel menegaskan, Pemerintah harus memberikan perlindungan terhadap dampak dari karhutla kepada masyarakat. “Realokasikan belanja tanggap darurat untuk bantuan tunai bersyarat bagi pelaku usaha kecil yang aktivitasnya terhenti akibat visibilitas rendah, penutupan akses, atau gangguan kesehatan,” ucap Daniel.

“Negara harus hadir melalui perlindungan bagi warganya. Perlindungan terhadap udara yang aman untuk dihirup, pengobatan yang terjangkau, dan pengganti pendapatan ketika pekerjaan terhenti,” pungkasnya. (tn/aha)