//
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris.|Foto: Mentari/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendesak Pemerintah untuk menyiapkan tempat penampungan dengan udara bersih bagi warga terdampak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Hal ini menyusul kondisi Karhutla di sejumlah wilayah yang sangat parah, khususnya Kalimantan.
“Pemerintah harus segera menyediakan Clean Air Shelters, atau ruang perlindungan udara bersih,” kata Charles Honoris dalam keterangan persnya, Jumat (16/10/2026). Ia menyoroti laporan terbaru Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang mengungkap sebanyak 283 ribu kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) terjadi di tujuh provinsi terdampak karhutla, dan lebih dari 63 ribu kasus terjadi pada balita.
Sementara itu di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indeks Standar Pencemar Udara bahkan dilaporkan sempat menembus angka 4.000. “Padahal, angka 300 saja sudah masuk kategori berbahaya! Ini bukan lagi sekadar bencana Karhutla. Ini sudah menjadi krisis kesehatan masyarakat!” tegas Charles.
Di media sosial, banyak laporan media dan masyarakat yang menampilkan kondisi tempat tinggal mereka sangat parah terdampak Karhutla. Bahkan asap pekat Karhutla di beberapa daerah di Kalteng menyebabkan langit menjadi berwarna kuning.
Tak sedikit juga warga terdampak yang memperlihatkan Karhutla menyebabkan anak-anak mereka menderita sesak nafas, hingga ada yang batuk keluar darah. Charles mengingatkan, dampak Karhutla di banyak daerah sudah sangat signifikan.
“Bahkan rumah sendiri pun belum tentu bisa melindungi masyarakat dari paparan asap. Partikel PM2.5 dari asap kebakaran dapat masuk melalui celah pintu, jendela, dan ventilasi. Di luar rumah menghirup asap. Di dalam rumah pun masih terpapar. Lalu ke mana rakyat harus berlindung?” tutur politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu.
Oleh karenanya, Charles mendesak Pemerintah untuk menyiapkan ruang aman bagi kelompok masyarakat terdampak Karhutla. Menurutnya, Pemerintah dapat memanfaatkan bangunan atau fasilitas yang sudah tersedia.
“Kita tidak harus membangun gedung baru. Sekolah, kantor pemerintah, dan fasilitas publik bisa dimanfaatkan sebagai tempat berlindung, dilengkapi penyaring udara HEPA (High-Efficiency Particulate Air) untuk mengurangi paparan asap,” jelas Charles. (aha)
