hutan

11 artikel dengan tag ini

Nilai Karbon Jangan Berhenti di Pusat, Legislator Minta Dana Kembali untuk Jaga Hutan

Industri dan Pembangunan18 Juli 2026

Nilai Karbon Jangan Berhenti di Pusat, Legislator Minta Dana Kembali untuk Jaga Hutan

PARLEMENTARIA, Palembang – Anggota Komisi IV DPR RI I Ketut Suwendra menegaskan bahwa manfaat ekonomi dari perdagangan karbon sektor kehutanan harus dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang selama ini menjaga kelestarian hutan, bukan hanya dinikmati oleh pelaku usaha.

18 Juli 2026

Firman Soebagyo Tegaskan Pelestarian Hutan Harus Jadi Prioritas Carbon Trading

Industri dan Pembangunan17 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Firman Soebagyo Tegaskan Pelestarian Hutan Harus Jadi Prioritas Carbon Trading

PARLEMENTARIA, Palembang – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menegaskan bahwa perdagangan karbon (carbon trading) tidak boleh menggeser tujuan utama pengelolaan hutan, yakni menjaga kelestarian ekosistem. Menurutnya, aspek pengawasan, pemetaan kawasan, hingga perlindungan investasi harus diatur secara matang agar implementasi perdagangan karbon tidak menimbulkan kerugian maupun kerusakan hutan.

Masalah Konflik Kawasan Hutan Tidak Selesai, Ahmad Yohan Minta Kemenhut Percepat Penyelesaian

Industri dan Pembangunan14 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Masalah Konflik Kawasan Hutan Tidak Selesai, Ahmad Yohan Minta Kemenhut Percepat Penyelesaian

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mempercepat penyelesaian masalah status tanah desa yang berada dalam kawasan hutan. Menurutnya saat ini terdapat puluhan ribu desa yang sebagian/seluruh wilayahnya berada di kawasan hutan.

Jerhemy Nemo Tebang Sawit Ilegal, Legislator Dorong Restorasi Hutan yang Berkelanjutan

Industri dan Pembangunan12 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Jerhemy Nemo Tebang Sawit Ilegal, Legislator Dorong Restorasi Hutan yang Berkelanjutan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengapresiasi aksi pegiat lingkungan Jerhemy Nemo yang menebang pohon sawit ilegal di kawasan hutan lindung Aceh sebagai bagian dari upaya pemulihan ekosistem. Menurutnya, langkah tersebut menjadi contoh nyata kolaborasi masyarakat dalam mengembalikan fungsi hutan sekaligus memperkuat ketahanan lingkungan.

Lihat Hutan 'Bopeng' dari Udara, Legislator Soroti Dampak Pertambangan

Industri dan Pembangunan5 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Lihat Hutan 'Bopeng' dari Udara, Legislator Soroti Dampak Pertambangan

PARLEMENTARIA, Samarinda – Anggota Komisi IV DPR RI, I Ketut Suwendra, mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian hutan Kalimantan di tengah pesatnya aktivitas pemanfaatan sumber daya alam. Menurutnya, pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan, karena kerusakan yang terjadi hari ini akan menjadi beban bagi generasi mendatang.

Komisi IV Desak Pemerintah Tambah Anggaran Kehutanan, Pulihkan Hutan Daerah Bencana

Industri dan Pembangunan21 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi IV Desak Pemerintah Tambah Anggaran Kehutanan, Pulihkan Hutan Daerah Bencana

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi IV DPR RI mendesak pemerintah segera merealisasikan tambahan anggaran sebesar Rp8,4 triliun yang diajukan Kementerian Kehutanan guna mempercepat pemulihan kawasan hutan di daerah rawan bencana seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Terlebih, Kementerian Kehutanan telah menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp10,68 triliun pada 2025 hanya dari denda administrasi.

Ateng Sutisna: Kelestarian Hutan Harus Sejalan dengan Kesejahteraan Warga

Industri dan Pembangunan10 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Ateng Sutisna: Kelestarian Hutan Harus Sejalan dengan Kesejahteraan Warga

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pengelolaan kawasan hutan dinilai tidak hanya harus berorientasi pada kelestarian lingkungan, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Karena itu, skema Kemitraan Kehutanan Perhutani (KKP) dan Kemitraan Kehutanan Perhutani Produktif (KKPP) didorong menjadi bagian dari penguatan tata kelola kehutanan berkelanjutan di daerah.

Dadang Naser Minta Kawasan Hutan Lindung Bebas dari Perhutanan Sosial

Industri dan Pembangunan16 April 2026

Industri dan Pembangunan

Dadang Naser Minta Kawasan Hutan Lindung Bebas dari Perhutanan Sosial

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Dadang M. Naser, menegaskan bahwa kawasan hutan lindung harus dijaga secara ketat dan tidak dimasukkan dalam skema perhutanan sosial maupun Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). Hal ini penting untuk memastikan fungsi konservasi tetap terjaga dan tidak terganggu oleh aktivitas pemanfaatan lahan.

Komisi IV Minta Kejadian Kematian Mendadak Petugas Pemadaman Karhutla Tidak Terulang

Industri dan Pembangunan2 April 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi IV Minta Kejadian Kematian Mendadak Petugas Pemadaman Karhutla Tidak Terulang

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman menegaskan, pekerjaan pemadaman api kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), merupakan salah satu pekerjaan dengan resiko tinggi.

Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan, Rajiv Minta Kemenhut Perkuat Koordinasi

Industri dan Pembangunan1 April 2026

Industri dan Pembangunan

Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan, Rajiv Minta Kemenhut Perkuat Koordinasi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv meminta Kementerian Kehutanan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah yang memiliki potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sebagai langkah antisipasi menjelang musim kemarau panjang 2026.

Komisi IV DPR Soroti Ketimpangan Penyuluh Kehutanan, Dorong Penguatan SDM dan Kesejahteraan Petani Hutan

Industri dan Pembangunan1 April 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi IV DPR Soroti Ketimpangan Penyuluh Kehutanan, Dorong Penguatan SDM dan Kesejahteraan Petani Hutan

PARLEMENTARIA, Bogor — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, menyoroti ketimpangan jumlah penyuluh kehutanan saat memimpin agenda Kunjungan Kerja ke Pusat Pengembangan Generasi Pelestari Hutan (Pusgenri), Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Kementerian Kehutanan di Rumpin, Kabupaten Bogor. Jika dibiarkan, ungkapnya, kondisi tersebut bisa berdampak pada optimalisasi pendampingan kelompok tani hutan serta pengelolaan hutan berkelanjutan.