E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Reses|Haji|timwas haji|PPPK|Rapat Paripurna|Kesehatan|Pendidikan|Judol|statistik|RUU Masyarakat Adat|Hantavirus|Judi Online|321 WNA
Jakarta:
Berawan
30°C
Terasa: 36°C
Lembab: 75%
Angin: 6 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Senayan Jakarta – 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

•
•
•
•
•
•
•
•
E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Reses|Haji|timwas haji|PPPK|Rapat Paripurna|Kesehatan|Pendidikan|Judol|statistik|RUU Masyarakat Adat|Hantavirus|Judi Online|321 WNA
Jakarta:
Berawan
30°C
Terasa: 36°C
Lembab: 75%
Angin: 6 km/h
#

hutan

5 artikel dengan tag ini

Ateng Sutisna: Kelestarian Hutan Harus Sejalan dengan Kesejahteraan Warga
Ateng Sutisna: Kelestarian Hutan Harus Sejalan dengan Kesejahteraan Warga
Industri dan Pembangunan10 Mei 2026
Ateng Sutisna: Kelestarian Hutan Harus Sejalan dengan Kesejahteraan Warga
Industri dan Pembangunan
Ateng Sutisna: Kelestarian Hutan Harus Sejalan dengan Kesejahteraan Warga

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pengelolaan kawasan hutan dinilai tidak hanya harus berorientasi pada kelestarian lingkungan, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Karena itu, skema Kemitraan Kehutanan Perhutani (KKP) dan Kemitraan Kehutanan Perhutani Produktif (KKPP) didorong menjadi bagian dari penguatan tata kelola kehutanan berkelanjutan di daerah.

10 Mei 2026
Dadang Naser Minta Kawasan Hutan Lindung Bebas dari Perhutanan Sosial
Dadang Naser Minta Kawasan Hutan Lindung Bebas dari Perhutanan Sosial
Industri dan Pembangunan16 April 2026
Dadang Naser Minta Kawasan Hutan Lindung Bebas dari Perhutanan Sosial
Industri dan Pembangunan
Dadang Naser Minta Kawasan Hutan Lindung Bebas dari Perhutanan Sosial

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Dadang M. Naser, menegaskan bahwa kawasan hutan lindung harus dijaga secara ketat dan tidak dimasukkan dalam skema perhutanan sosial maupun Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). Hal ini penting untuk memastikan fungsi konservasi tetap terjaga dan tidak terganggu oleh aktivitas pemanfaatan lahan.

Komisi IV Minta Kejadian Kematian Mendadak Petugas Pemadaman Karhutla Tidak Terulang
Komisi IV Minta Kejadian Kematian Mendadak Petugas Pemadaman Karhutla Tidak Terulang
Industri dan Pembangunan2 April 2026
Komisi IV Minta Kejadian Kematian Mendadak Petugas Pemadaman Karhutla Tidak Terulang
Industri dan Pembangunan
Komisi IV Minta Kejadian Kematian Mendadak Petugas Pemadaman Karhutla Tidak Terulang

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman menegaskan, pekerjaan pemadaman api kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), merupakan salah satu pekerjaan dengan resiko tinggi.

Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan, Rajiv Minta Kemenhut Perkuat Koordinasi
Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan, Rajiv Minta Kemenhut Perkuat Koordinasi
Industri dan Pembangunan1 April 2026
Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan, Rajiv Minta Kemenhut Perkuat Koordinasi
Industri dan Pembangunan
Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan, Rajiv Minta Kemenhut Perkuat Koordinasi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv meminta Kementerian Kehutanan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah yang memiliki potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sebagai langkah antisipasi menjelang musim kemarau panjang 2026.

Komisi IV DPR Soroti Ketimpangan Penyuluh Kehutanan, Dorong Penguatan SDM dan Kesejahteraan Petani Hutan
Komisi IV DPR Soroti Ketimpangan Penyuluh Kehutanan, Dorong Penguatan SDM dan Kesejahteraan Petani Hutan
Industri dan Pembangunan1 April 2026
Komisi IV DPR Soroti Ketimpangan Penyuluh Kehutanan, Dorong Penguatan SDM dan Kesejahteraan Petani Hutan
Industri dan Pembangunan
Komisi IV DPR Soroti Ketimpangan Penyuluh Kehutanan, Dorong Penguatan SDM dan Kesejahteraan Petani Hutan

PARLEMENTARIA, Bogor — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, menyoroti ketimpangan jumlah penyuluh kehutanan saat memimpin agenda Kunjungan Kerja ke Pusat Pengembangan Generasi Pelestari Hutan (Pusgenri), Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Kementerian Kehutanan di Rumpin, Kabupaten Bogor. Jika dibiarkan, ungkapnya, kondisi tersebut bisa berdampak pada optimalisasi pendampingan kelompok tani hutan serta pengelolaan hutan berkelanjutan.

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(817)
  • Industri dan Pembangunan(3019)
  • Isu Lainnya(1006)
  • Kesejahteraan Rakyat(2943)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(3653)
  • Populer(417)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

16 April 2026
2 April 2026
1 April 2026
1 April 2026
E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Reses|Haji|timwas haji|PPPK|Rapat Paripurna|Kesehatan|Pendidikan|Judol|statistik|RUU Masyarakat Adat|Hantavirus|Judi Online|321 WNA
Jakarta:
Berawan
30°C
Terasa: 36°C
Lembab: 75%
Angin: 6 km/h