//
Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv.|Foto: Oji/Karuisma
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv meminta Kementerian Kehutanan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah yang memiliki potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sebagai langkah antisipasi menjelang musim kemarau panjang 2026.
"Koordinasi dengan daerah-daerah rawan harus terus diperkuat. Sekarang memang sudah ada apel dan jambore, tapi harus ditingkatkan lagi dengan kesiapan nyata di lapangan," kata Rajiv dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Rabu (1/4/2026).
Ia mengatakan, langkah kesiapsiagaan seperti apel siaga dan jambore karhutla yang telah dilakukan perlu ditingkatkan lagi. Menurutnya, jangan hanya bersifat seremonial, tetapi perlu diikuti dengan langkah konkret di lapangan.
Pasalnya, sejumlah wilayah di Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda awal peningkatan titik panas. Salah satu daerah yang telah terdeteksi munculnya hotspot, seperti di Provinsi Riau, yang menyebar di sejumlah provinsi lain dalam beberapa pekan terakhir.
Adapun berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Provinsi Riau tercatat sebagai wilayah dengan jumlah titik panas tertinggi di Pulau Sumatera pada periode 1 Januari hingga 25 Maret 2026, yakni 302 titik panas dari total 582 titik panas di Sumatra.
Sementara berdasarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), luas areal karhutla di Riau tercatat 2.713,26 hektare dalam kurun waktu 1 Januari hingga 24 Maret 2026.
"Seperti di Riau, titik panas sudah mulai muncul. Ini harus jadi peringatan dini, apalagi kita akan menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih panjang," ujar Politisi Fraksi Partai NasDem ini.
Selain itu, lanjutnya, BMKG juga memprediksi musim kemarau 2026 akan datang secara bertahap mulai April hingga Juni. Musim kemarau tersebut berpotensi berlangsung lebih kering di sejumlah wilayah, khususnya Sumatera bagian tengah dan selatan, Kalimantan, serta sebagian Sulawesi.
"Ini kombinasi sangat berbahaya. Kemarau datang lebih cepat, lebih kering, dan lebih panjang," kata Rajiv.
"Data BMKG harus jadi alarm serius bagi kita semua. Jangan sampai kita kecolongan seperti tahun-tahun sebelumnya," imbuhnya.
Ia menambahkan karhutla terjadi tidak melulu karena faktor cuaca. Aktivitas pembukaan lahan dengan cara dibakar masih menjadi penyumbang utama terjadinya karhutla di Indonesia.
Setiap memasuki musim kemarau, lanjut Rajiv, jumlah titik panas cenderung meningkat signifikan dengan konsentrasi terbesar berada di wilayah Sumatera dan Kalimantan.
Oleh karena itu, langkah yang perlu diperkuat, antara lain optimalisasi deteksi dini hotspot, peningkatan patroli terpadu di wilayah rawan, kesiapan sarana pemadaman sejak dini, serta pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan.
"Kalau titik api bisa diketahui sejak awal, penanganannya jauh lebih mudah dan biaya yang dikeluarkan juga tidak sebesar ketika api sudah meluas," katanya.
Rajiv mengingatkan jika tidak diantisipasi sejak dini, kondisi ini berpotensi memicu kebakaran skala besar yang sulit dikendalikan. Ia juga menekankan pentingnya kerja sama erat antara pemerintah dengan aparat penegak hukum, baik Polri maupun Kejaksaan Agung dalam menangani kasus karhutla, khususnya yang disebabkan unsur kesengajaan.
Menurutnya, penegakan hukum terhadap pelaku karhutla harus dilakukan tanpa pandang bulu agar ada efek jera sehingga kasus tersebut tidak terus berulang setiap tahunnya. Selain itu, kerja sama dengan aparat penegak hukum harus diperkuat, terutama terhadap kasus pembakaran yang disengaja.
"Penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh ada kompromi. Kalau penegakan hukumnya lemah maka pelanggaran akan terus terjadi. Ini harus jadi perhatian serius," katanya.
Ia menambahkan edukasi kepada masyarakat juga penting di daerah rawan agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Praktik tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian besar.
"Masyarakat harus diberi pemahaman dan solusi alternatif yang lebih aman dan ramah lingkungan. Perlu pendekatan yang lebih persuasif, tidak hanya penegakan hukum," ujarnya.
Rajiv menambahkan dampak karhutla tidak mengenal batas wilayah administratif karena asapnya bisa menyebar ke berbagai daerah, bahkan hingga negara tetangga, sehingga berpotensi menimbulkan persoalan lintas negara.
Menurutnya, karhutla bukan hanya isu lokal, tetapi regional sehingga semua pihak harus mempunyai komitmen bersama untuk mencegahnya.
"Jadi, pemerintah harus memperkuat kerja sama regional dalam mengantisipasi dan menangani karhutla, termasuk berbagi teknologi dan informasi terkait mitigasi kebakaran," katanya. (hal/rdn)
