E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
NTT|energi|BBM|LPG|PON 2028|BBM Subsidi|Bea Cukai|Barantin|Direktorat Jenderal Bea dan Cukai|DJBC|Penegak Hukum|Tambang Emas|gas
Jakarta:
Sebagian Cerah
29°C
Terasa: 32°C
Lembab: 48%
Angin: 2 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Senayan Jakarta – 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
NTT|energi|BBM|LPG|PON 2028|BBM Subsidi|Bea Cukai|Barantin|Direktorat Jenderal Bea dan Cukai|DJBC|Penegak Hukum|Tambang Emas|gas
Jakarta:
Sebagian Cerah
29°C
Terasa: 32°C
Lembab: 48%
Angin: 2 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
#

Penegak Hukum

2 artikel dengan tag ini

Lemahnya Pengawasan Internal Membuat Penegakan Hukum Tidak Berjalan Optimal
Lemahnya Pengawasan Internal Membuat Penegakan Hukum Tidak Berjalan Optimal
Politik dan Keamanan24 Juli 2026
Lemahnya Pengawasan Internal Membuat Penegakan Hukum Tidak Berjalan Optimal
Politik dan Keamanan
Lemahnya Pengawasan Internal Membuat Penegakan Hukum Tidak Berjalan Optimal

PARLEMENTARIA, Ternate - Anggota Komisi III DPR RI Martin Daniel Tumbelaka menekankan pentingnya penguatan pengawasan internal pada institusi penegak hukum sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia. Menurutnya, lemahnya pengawasan internal masih menjadi salah satu persoalan yang banyak disampaikan masyarakat kepada Komisi III DPR RI.

24 Juli 2026
Pertumbuhan Ekonomi Tidak Mampu Tekan Angka Kriminalitas di Malut, APH Harus Kaji Mendalam
Pertumbuhan Ekonomi Tidak Mampu Tekan Angka Kriminalitas di Malut, APH Harus Kaji Mendalam
Politik dan Keamanan24 Juli 2026
Pertumbuhan Ekonomi Tidak Mampu Tekan Angka Kriminalitas di Malut, APH Harus Kaji Mendalam
Politik dan Keamanan
Pertumbuhan Ekonomi Tidak Mampu Tekan Angka Kriminalitas di Malut, APH Harus Kaji Mendalam

PARLEMENTARIA, Ternate - Anggota Komisi III DPR RI Ecky Awal Mucharam mendorong Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kepolisian Daerah Maluku Utara bersama Kejaksaan Tinggi, Badan Narkotika Provinsi, hingga pemerintah daerah untuk mengkaji penyebab tingginya angka kriminalitas dan peredaran narkotika di wilayah Maluku Utara. Menurutnya, fenomena tersebut perlu mendapat perhatian serius mengingat Maluku Utara merupakan salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita yang cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir.

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(1040)
  • Industri dan Pembangunan(3640)
  • Isu Lainnya(1037)
  • Kesejahteraan Rakyat(3608)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4448)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

24 Juli 2026
E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
NTT|energi|BBM|LPG|PON 2028|BBM Subsidi|Bea Cukai|Barantin|Direktorat Jenderal Bea dan Cukai|DJBC|Penegak Hukum|Tambang Emas|gas
Jakarta:
Sebagian Cerah
29°C
Terasa: 32°C
Lembab: 48%
Angin: 2 km/h