Pertumbuhan Ekonomi Tidak Mampu Tekan Angka Kriminalitas di Malut, APH Harus Kaji Mendalam

PARLEMENTARIA, Ternate - Anggota Komisi III DPR RI Ecky Awal Mucharam mendorong Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kepolisian Daerah Maluku Utara bersama Kejaksaan Tinggi, Badan Narkotika Provinsi, hingga pemerintah daerah untuk mengkaji penyebab tingginya angka kriminalitas dan peredaran narkotika di wilayah Maluku Utara. Menurutnya, fenomena tersebut perlu mendapat perhatian serius mengingat Maluku Utara merupakan salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita yang cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Ecky mengatakan berdasarkan data statistik pertumbuhan ekonomi Maluku Utara sejak 2021 hingga 2025 tercatat sangat tinggi dan bahkan pernah mencapai lebih dari 30 persen. Namun, ia mempertanyakan apakah pertumbuhan ekonomi tersebut benar-benar telah berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan dirasakan secara merata oleh masyarakat.

“Yang menarik di Maluku Utara ini, dalam lima tahun terakhir pertumbuhan ekonominya double digit. Bahkan pernah mencapai di atas 30 persen. Tetapi kalau kita lihat di daerah pertambangan, justru ada persoalan kriminalitas dan narkoba. Ini perlu diteliti, apakah ada korelasi antara pertumbuhan ekonomi yang dahsyat dengan tingkat kejahatan di Maluku Utara,” ujar Ecky dalam rapat kunjungan kerja reses Tim Komisi III DPR RI di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Kamis (23/7/2026).

Menurut Politisi Fraksi PKS itu, apabila pertumbuhan ekonomi yang tercatat secara statistik tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menekan angka kejahatan, maka terdapat persoalan mendasar yang perlu segera diidentifikasi.

“Kalau ternyata kesejahteraan yang tercermin dari angka-angka itu tidak berdampak pada penurunan tingkat kejahatan, berarti ada yang salah dalam data statistik kita yang belum mampu menangkap kesejahteraan masyarakat. Artinya, ada problem keadilan ekonomi dan kesejahteraan di Maluku Utara,” tegasnya.

Legislator Dapil Jawa Barat III itu berharap hasil kajian tersebut dapat menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam merumuskan langkah yang lebih efektif untuk menekan angka kriminalitas dan peredaran narkotika di Maluku Utara. Menurutnya, tingginya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut seharusnya diikuti dengan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang semakin baik.

“Jangan sampai momentum perekonomian yang dahsyat itu tidak diikuti dengan menurunnya angka kriminalitas dan peredaran narkotika. Karena itu, perlu dicari akar persoalannya agar aparat penegak hukum dapat mengambil langkah yang tepat dalam menjaga keamanan dan melindungi masyarakat Maluku Utara,” pungkas Ecky. (rsa/rdn)