//
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah saat memimpin Rapat Kerja Banggar DPR RI bersama Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, Menteri Hukum RI, dan Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia di Ruang Rapat Banggar, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.|Foto: Yohan/jk
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen dalam RAPBN 2027 harus bersifat inklusif dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh sekadar tercermin dalam angka makro, tetapi harus ditandai dengan bergeraknya sektor riil dan terbukanya lapangan kerja formal secara luas.
Penegasan tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Kerja Banggar DPR RI bersama Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, Menteri Hukum RI, dan Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia dengan agenda Penyampaian Pokok-Pokok RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 serta Pembentukan Panitia Kerja (Panja-Panja) di Ruang Rapat Banggar, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Ia menekankan, upaya mencapai pertumbuhan 6 persen harus diikuti dengan penguatan sektor riil agar manfaat pertumbuhan dapat dirasakan masyarakat sekaligus mendorong Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap).
"Pertumbuhan boleh 6 persen jika pertumbuhan itu inklusif. Artinya, pertumbuhan itu tidak sekadar tumbuh, tapi juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sektor riil bergerak sehingga kita ini tidak masuk dalam kategori jebakan berpendapatan menengah terus-menerus. Kita sudah kalah jauh dengan Filipina dan Vietnam. Oleh karenanya ketika effort pemerintah mau tumbuh 6 persen, kita harapkan bukan sekadar tumbuh," tegas Said.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu juga menyoroti pentingnya menggunakan indikator ekonomi riil untuk mengukur kualitas pertumbuhan. Salah satunya melalui penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dinilai dapat menjadi salah satu cerminan aktivitas ekonomi masyarakat.
"Pertumbuhan itu ukurannya sederhana, kalau tumbuh 6 persen kita lihat PPN-nya naik tidak? Kalau PPN-nya tidak naik maka ada yang salah dengan pertumbuhan kita," ujarnya.
Dirinya turut meminta pemerintah lebih cermat dalam menyiapkan dokumen perencanaan dan penganggaran. Sebab, ia menemukan ketidaksesuaian sejumlah angka antara penyampaian nota keuangan dengan dokumen fisik yang diterima DPR RI.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan komitmen pemerintah untuk memperbaiki sejumlah catatan teknis dan melakukan penyelarasan data selama proses pembahasan di Panja. "Nanti kami perbaiki dalam masa diskusi ini. Karena memang diskusi ini untuk memperbaiki yang kurang-kurang juga. Terima kasih atas koreksinya, Pak," jawab Purbaya.
Berdasarkan dokumen bahan paparan Menteri Keuangan mengenai RAPBN 2027, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,0 persen dengan asumsi nilai tukar rupiah Rp17.500 per dolar AS. Pemerintah juga mengalokasikan Belanja Negara sebesar Rp4.097,2 triliun untuk mendanai delapan klaster prioritas pembangunan, dengan sasaran rasio Gini pada rentang 0,367–0,371.
Menutup pernyataan, Said menegaskan, pencapaian target pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan pemerataan manfaat pembangunan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam indikator makro, tetapi juga terasa melalui peningkatan aktivitas sektor riil, kesempatan kerja, dan kesejahteraan masyarakat. (Ndy/um)
