Anggaran 2027

Dede Yusuf Apresiasi Relaksasi Belanja Pegawai Daerah dalam Kebijakan TKD 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Dede Yusuf, mengapresiasi langkah pemerintah yang membuka ruang relaksasi terhadap ketentuan belanja pegawai pemerintah daerah dalam kerangka kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2027. 

Maruli Siahaan: Tambahan Anggaran BPIP 2027 Harus Diiringi Kinerja yang Terukur

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menyoroti realisasi anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tahun 2026 yang dinilai masih sangat jauh dari target. Secara tegas, ia mengingatkan agar BPIP fokus menyelesaikan program tahun berjalan sebelum mengajukan tambahan anggaran untuk tahun 2027.

Komisi X Setujui Tambahan Anggaran Kemdiktisaintek untuk Perkuat Beasiswa dan Mutu Perguruan Tinggi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyampaikan Komisi X DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) pada RAPBN Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp64,84 triliun serta menyetujui usulan tambahan anggaran sebesar Rp17,18 triliun. Menurutnya, dukungan tersebut diperlukan agar berbagai program strategis pendidikan tinggi dan penguatan sains nasional dapat berjalan optimal.

Ledia Hanifa Dorong Penguatan Ekosistem Pendidikan Tinggi untuk Tingkatkan Kualitas SDM

PARLEMENTARIA, Jakarta – Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia dinilai tidak dapat berhenti pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan tinggi yang berkualitas, didukung penguatan dosen, pengelola perguruan tinggi, serta pengembangan talenta sains, menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem SDM yang unggul dan berdaya saing.

Komisi XII Sepakati Pagu Indikatif 2027 Kementerian Lingkungan Hidup Rp 2,467 Triliun

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XII DPR menyepakati pagu indikatif Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) RI Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp2.467.778.464.000. Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menjelaskan besaran anggaran tersebut merupakan hasil pembahasan Komisi XII DPR RI bersama jajaran Eselon I KLH/BPLH RI. Bambang Patijaya menjelaskan, peningkatan anggaran tersebut diharapkan dapat memperkuat berbagai program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Puteri Komarudin Dukung LKPP Perkuat Tata Kelola Belanja Pengadaan dan Keterlibatan UMKM

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XI DPR RI menyetujui usulan pagu indikatif Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebesar Rp127,3 miliar. Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendukung upaya LKPP dalam memperkuat tata kelola belanja pengadaan pemerintah.

Sepakat Tambah Anggaran Kementerian Hukum 2027 Demi Perluas Akses Keadilan Sampaik ke Desa

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Raja Faisal Manganju menyatakan pihaknya menyetujui Pagu Indikatif dan usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh Kementerian Hukum. Meski mendukung penuh, ia memberikan catatan penting agar uang rakyat tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat kecil, khususnya di wilayah pedesaan, satu diantaranya berupa bantuan hukum.

Hinca Panjaitan Usul Anggaran KPK Diperkuat untuk Monitoring dan Pencegahan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, menilai alokasi anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu diarahkan tidak hanya untuk memperkuat fungsi penindakan, tetapi juga pencegahan dan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Komisi X Setujui Tambahan Anggaran Kemendikdasmen untuk Perkuat Kualitas Pendidikan dan Kesejahteraan Guru

Pendidikan Karakter dan Kesejahteraan Guru Harus Jadi Prioritas Kebijakan Pendidikan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Peningkatan kualitas pendidikan nasional tidak cukup hanya bertumpu pada pembangunan sarana dan pelaksanaan program unggulan. Pendidikan karakter, penguatan nilai-nilai kebangsaan, serta peningkatan kesejahteraan guru dinilai harus menjadi perhatian utama dalam penyusunan kebijakan pendidikan ke depan.

Tak Lagi Andalkan APBN, BP Batam Dinilai Jadi Model Pengelolaan Kawasan Ekonomi Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Sturman Panjaitan, memberikan apresiasi tinggi kepada Badan Pengusahaan (BP) Batam yang pada tahun anggaran 2027 tidak lagi mengandalkan tambahan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjalankan kegiatan rutinnya. Menurutnya, capaian tersebut menjadi kabar menggembirakan sekaligus bukti keberhasilan pengelolaan kawasan ekonomi strategis di Batam.

Desak Penambahan Radar BMKG, Roberth Rouw: Keselamatan Nelayan dan Mitigasi Bencana Jadi Prioritas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi V DPR RI meminta pemerintah segera memenuhi kebutuhan pengadaan dan modernisasi radar cuaca milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Ketersediaan sistem deteksi cuaca yang memadai dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin keselamatan masyarakat, khususnya nelayan, serta memperkuat upaya mitigasi bencana di berbagai daerah.