Anggaran 2027

35 artikel dengan tag ini

Dorong Penambahan Anggaran 2027, Komisi V DPR Soroti Defisit Kebutuhan Kemenhub Capai Rp37 Triliun

Industri dan Pembangunan18 Juni 2026

Dorong Penambahan Anggaran 2027, Komisi V DPR Soroti Defisit Kebutuhan Kemenhub Capai Rp37 Triliun

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi V DPR RI mendorong peningkatan alokasi anggaran bagi mitra kerja sektor infrastruktur dan transportasi dalam RAPBN Tahun Anggaran 2027. Dorongan tersebut muncul setelah Komisi V mencermati adanya kesenjangan yang cukup besar antara pagu indikatif dan kebutuhan anggaran sejumlah kementerian dan lembaga.

18 Juni 2026

Kuatkan Deteksi Narkotika, Martin Tumbelaka Sepakat BNN Perlu Dukungan Anggaran

Politik dan Keamanan18 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Kuatkan Deteksi Narkotika, Martin Tumbelaka Sepakat BNN Perlu Dukungan Anggaran

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbelaka, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran Badan Narkotika Nasional (BNN). Hal itu guna memperkuat upaya pemberantasan narkotika yang menjadi salah satu prioritas pemerintah. Menurutnya, tantangan yang dihadapi BNN saat ini semakin berat seiring berkembangnya berbagai modus peredaran narkoba.

Komisi VIII Beri Lampu Hijau Tambahan Anggaran 2027 untuk Kemenag, Kemensos hingga BNPB

Kesejahteraan Rakyat18 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi VIII Beri Lampu Hijau Tambahan Anggaran 2027 untuk Kemenag, Kemensos hingga BNPB

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menyetujui pagu indikatif dan usulan tambahan anggaran Tahun Anggaran 2027 yang diajukan seluruh mitra kerja dalam rapat kerja pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027.

Misbakhun Sebut OJK Proyeksikan Penerimaan 9,26 Triliun di 2027

Ekonomi dan Keuangan18 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Misbakhun Sebut OJK Proyeksikan Penerimaan 9,26 Triliun di 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengungkapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan penerimaan sebesar Rp9,26 triliun pada tahun 2027. Proyeksi tersebut menjadi salah satu dasar pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OJK Tahun 2027 yang dibahas Komisi XI DPR RI bersama OJK.

HNW: Perencanaan Anggaran Harus Terukur, Kementerian Perlu Tetapkan Skala Prioritas

Kesejahteraan Rakyat18 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

HNW: Perencanaan Anggaran Harus Terukur, Kementerian Perlu Tetapkan Skala Prioritas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid meminta kementerian dan lembaga mitra kerja Komisi VIII DPR RI menyusun skala prioritas program secara lebih terukur dalam usulan anggaran Tahun Anggaran 2027. Menurutnya, pemetaan program yang dapat dan tidak dapat dilaksanakan apabila kebutuhan anggaran tidak terpenuhi akan memudahkan proses pengambilan keputusan sekaligus meningkatkan akuntabilitas perencanaan.

Penambahan Anggaran KemenHAM Harus Berdasarkan Output Kinerja

Politik dan Keamanan18 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Penambahan Anggaran KemenHAM Harus Berdasarkan Output Kinerja

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), Arisal Aziz, menyatakan bahwa fraksinya memberikan persetujuan terhadap pagu indikatif awal yang diajukan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM). Meski demikian, F-PAN memberikan catatan kritis yang sangat mendalam dan ketat terkait usulan penambahan anggaran yang diajukan oleh kementerian baru tersebut.

Komisi XIII Setujui Anggaran KemenHAM, Minta Fokus Program untuk Rakyat

Politik dan Keamanan18 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII Setujui Anggaran KemenHAM, Minta Fokus Program untuk Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR RI secara resmi menyepakati total anggaran untuk Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) sebesar Rp953.101.376.000 (sembilan ratus lima puluh tiga miliar seratus satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Jumlah tersebut merupakan gabungan dari modal awal anggaran (pagu indikatif) serta usulan anggaran tambahan yang telah disaring dan disetujui oleh DPR.

Legislator Komisi XIII Desak KemenHAM Ambil Tindakan Nyata Selesaikan Konflik Papua

Politik dan Keamanan18 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Legislator Komisi XIII Desak KemenHAM Ambil Tindakan Nyata Selesaikan Konflik Papua

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Yan Permenas mengevaluasi alokasi anggaran Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) tahun 2027 seiring minimnya kemajuan penyelesaian konflik di Papua. Ia mendesak kementerian tersebut untuk mengambil tindakan nyata di lapangan guna menangani berbagai permasalahan secara komprehensif dan terukur.

Lasarus Ingatkan Kemenhub, Keselamatan Transportasi Harus Jadi Prioritas Anggaran

Industri dan Pembangunan18 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Lasarus Ingatkan Kemenhub, Keselamatan Transportasi Harus Jadi Prioritas Anggaran

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan tidak ada kompromi terkait pemeriksaan kelayakan kendaraan atau ramp check secara berkala di seluruh moda transportasi. Lasarus menyampaikan pesan khusus kepada Menteri Perhubungan agar fokus mengoptimalkan anggaran yang ada untuk memastikan kelayakan seluruh armada transportasi, baik di darat, laut, udara, maupun perkeretaapian.

Selly Andriany Ingatkan Program dan Anggaran Mitra Komisi VIII Harus Selaras dengan RPJMN

Kesejahteraan Rakyat18 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Selly Andriany Ingatkan Program dan Anggaran Mitra Komisi VIII Harus Selaras dengan RPJMN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengingatkan seluruh mitra kerja Komisi VIII DPR RI agar penyusunan program dan anggaran Tahun Anggaran 2027 benar-benar selaras dengan target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Cegah Kesewenangan Aparat, Penambahan Anggaran Polri Harus Perkuat Akuntabilitas

Politik dan Keamanan18 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Cegah Kesewenangan Aparat, Penambahan Anggaran Polri Harus Perkuat Akuntabilitas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Alokasi Anggaran Kepolisian RI didorong untuk menjadi basis evaluasi terhadap penanganan unjuk rasa. Diharapkan anggaran yang disetujui bisa diperuntukkan dalam menambah dukungan teknologi yang mampu mengoptomalkan tindakan aparat di lapangan.

Setujui Usulan Anggaran, Bimantoro Minta PPATK Optimal Berantas Kejahatan Ekonomi

Politik dan Keamanan18 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Setujui Usulan Anggaran, Bimantoro Minta PPATK Optimal Berantas Kejahatan Ekonomi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) didorong untuk bisa memperkuat pelacakan aliran dana dari berbagai tindak kejahatan yang dinilai merugikan masyarakat dan negara. Sejumlah anggota DPR menyoroti pentingnya penguatan fungsi analisis dan pelacakan transaksi keuangan guna mendukung upaya pemberantasan kejahatan ekonomi.