//
Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), Arisal Aziz.|Foto : Dok/Andri
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), Arisal Aziz, menyatakan bahwa fraksinya memberikan persetujuan terhadap pagu indikatif awal yang diajukan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM). Meski demikian, F-PAN memberikan catatan kritis yang sangat mendalam dan ketat terkait usulan penambahan anggaran yang diajukan oleh kementerian baru tersebut.
Arisal menjelaskan bahwa persetujuan terhadap pagu indikatif awal merupakan bentuk dukungan parlemen agar roda birokrasi dan operasional di Kementerian HAM bisa mulai berjalan. Namun, mengenai usulan penambahan anggaran di luar pagu awal, dirinya menegaskan bahwa DPR akan melihat dan mengevaluasi terlebih dahulu skala prioritas serta arah pemanfaatan anggaran tersebut demi kepentingan masyarakat luas.
"Intinya, saya dari Fraksi Partai Amanat Nasional menyetujui pagu indikatif yang Bapak Menteri ajukan. Tetapi, untuk penambahan anggarannya, tentu kami melihat dulu dari segi mana penambahan anggaran ini kita tambah," ujar Arisal dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Menteri HAM di Kompleks Parlemen, Senayan Rabu (17/6/2026).
Lebih lanjut, legislator dari daerah pemilihan Sumatera Barat II ini secara lugas menyoroti masih minimnya peran serta kehadiran negara melalui Kementerian HAM dalam menyelesaikan persoalan mendasar di daerah. Salah satu poin krusial yang ia garisbawahi adalah maraknya konflik agraria serta sengketa perampasan tanah ulayat milik masyarakat adat, khususnya di wilayah Sumatera Barat.
Menurutnya, Kementerian HAM harus bisa memetakan persoalan ini dengan baik dan hadir sebagai pelindung hak-hak masyarakat kecil yang sering kali terabaikan dalam konflik tanah. Arisal berharap pertemuan kerja ini menjadi momentum bagi Kementerian HAM untuk lebih aktif turun ke lapangan dan mendekatkan pelayanan perlindungan hak asasi manusia kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Di sisi lain, politisi F-PAN ini juga mengingatkan jajaran Kementerian HAM untuk bersikap realistis melihat kondisi finansial negara yang saat ini tengah menghadapi tantangan berat dan membutuhkan efisiensi. Oleh karena itu, ia meminta agar pagu indikatif yang sudah disetujui dapat dimanfaatkan secara maksimal terlebih dahulu untuk biaya operasional dan pembenahan administrasi kementerian.
Di akhir pernyataannya, Arisal menegaskan bahwa komitmen dukungan F-PAN terhadap usulan anggaran tambahan di masa mendatang akan sangat bergantung pada output kerja nyata yang ditunjukkan oleh Kementerian HAM. Jika kementerian mampu membuktikan kinerjanya berjalan beriringan dengan harapan masyarakat, maka DPR tidak akan ragu untuk memberikan dukungan anggaran lebih.
"Untuk anggaran tambahan, kami dari Fraksi PAN menunggu dan melihat kinerja dari Kementerian HAM, apakah sudah sesuai harapan masyarakat. Kalau memang nanti sudah sesuai, tentu kami dari Partai Amanat Nasional akan menyetujui penambahan anggarannya," pungkas Arisal. (nal/aha)
