E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Komisi IX|Kesehatan|Bencana|NTT|Komisi X|Tenaga Kesehatan|Nihayatul Wafiroh|Charles Honoris|Komisi VIII|Komisi VII|Komisi II|Pendidikan|RUU Perampasan Aset
Jakarta:
Cerah
29°C
Terasa: 31°C
Lembab: 63%
Angin: 12 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI - Gedung Nusantara II Lt.2, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta – Indonesia 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Komisi IX|Kesehatan|Bencana|NTT|Komisi X|Tenaga Kesehatan|Nihayatul Wafiroh|Charles Honoris|Komisi VIII|Komisi VII|Komisi II|Pendidikan|RUU Perampasan Aset
Jakarta:
Cerah
29°C
Terasa: 31°C
Lembab: 63%
Angin: 12 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
#

HAM

47 artikel dengan tag ini

Hadiri P5HAM di Medan, Maruli Siahaan Ingatkan Penghormatan HAM Harus Dimulai dari Kehidupan Sehari-hari
Hadiri P5HAM di Medan, Maruli Siahaan Ingatkan Penghormatan HAM Harus Dimulai dari Kehidupan Sehari-hari
Politik dan Keamanan3 Agustus 2026
Hadiri P5HAM di Medan, Maruli Siahaan Ingatkan Penghormatan HAM Harus Dimulai dari Kehidupan Sehari-hari
Politik dan Keamanan
Hadiri P5HAM di Medan, Maruli Siahaan Ingatkan Penghormatan HAM Harus Dimulai dari Kehidupan Sehari-hari

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menegaskan bahwa penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia (P5HAM) harus menjadi bagian dari budaya dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, nilai-nilai HAM tidak cukup dipahami sebagai konsep hukum, tetapi perlu diterapkan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat.

3 Agustus 2026
Marinus Gea: Jangan Sampai KemenHAM dan Komnas HAM Berebut Lahan!
Marinus Gea: Jangan Sampai KemenHAM dan Komnas HAM Berebut Lahan!
Politik dan Keamanan27 Juli 2026
Marinus Gea: Jangan Sampai KemenHAM dan Komnas HAM Berebut Lahan!
Politik dan Keamanan
Marinus Gea: Jangan Sampai KemenHAM dan Komnas HAM Berebut Lahan!

PARLEMENTARIA, Mimika – Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea meminta Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyamakan persepsi, data, serta pembagian tugas dalam menangani persoalan HAM di Papua. Menurutnya, tumpang tindih kewenangan justru membuat penyelesaian berbagai persoalan HAM berjalan lambat dan membingungkan.

Franky Sibarani Usul Tim Terpadu Nasional Hadapi Ratusan Ribu Pengungsi Konflik Papua
Franky Sibarani Usul Tim Terpadu Nasional Hadapi Ratusan Ribu Pengungsi Konflik Papua
Politik dan Keamanan27 Juli 2026
Franky Sibarani Usul Tim Terpadu Nasional Hadapi Ratusan Ribu Pengungsi Konflik Papua
Politik dan Keamanan
Franky Sibarani Usul Tim Terpadu Nasional Hadapi Ratusan Ribu Pengungsi Konflik Papua

PARLEMENTARIA, Mimika – Anggota Komisi XIII DPR RI Franky Sibarani mendorong pembentukan tim terpadu nasional untuk menangani pengungsi akibat konflik bersenjata di Papua. Usulan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya jumlah pengungsi internal yang kini telah mencapai lebih dari 100 ribu orang, berdasarkan data pemantauan Komnas HAM selama semester I 2026.

Komisi XIII: Praktik Bisnis Berbasis HAM di Freeport Layak Jadi Contoh
Komisi XIII: Praktik Bisnis Berbasis HAM di Freeport Layak Jadi Contoh
Politik dan Keamanan27 Juli 2026
Komisi XIII: Praktik Bisnis Berbasis HAM di Freeport Layak Jadi Contoh
Politik dan Keamanan
Komisi XIII: Praktik Bisnis Berbasis HAM di Freeport Layak Jadi Contoh

PARLEMENTARIA, Mimika – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menilai PT Freeport Indonesia telah menunjukkan praktik tata kelola bisnis yang memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Penilaian tersebut disampaikan usai Komisi XIII DPR RI meninjau langsung operasional perusahaan di Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Jumat (24/7/2026).

Arisal Azis Soroti Kebutuhan Tambahan SDM dan Gedung Kanwil Kementerian HAM Riau
Arisal Azis Soroti Kebutuhan Tambahan SDM dan Gedung Kanwil Kementerian HAM Riau
Politik dan Keamanan24 Juli 2026
Arisal Azis Soroti Kebutuhan Tambahan SDM dan Gedung Kanwil Kementerian HAM Riau
Politik dan Keamanan
Arisal Azis Soroti Kebutuhan Tambahan SDM dan Gedung Kanwil Kementerian HAM Riau

PARLEMENTARIA, Pekanbaru – Anggota Komisi XIII DPR RI Arisal Azis menyoroti kebutuhan penambahan sumber daya manusia (SDM) dan penyediaan gedung Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Provinsi Riau guna mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, keterbatasan personel dan sarana prasarana menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

Agun Gunandjar Dorong Sinergi Lintas Lembaga Perkuat Penanganan HAM di Riau
Agun Gunandjar Dorong Sinergi Lintas Lembaga Perkuat Penanganan HAM di Riau
Politik dan Keamanan24 Juli 2026
Agun Gunandjar Dorong Sinergi Lintas Lembaga Perkuat Penanganan HAM di Riau
Politik dan Keamanan
Agun Gunandjar Dorong Sinergi Lintas Lembaga Perkuat Penanganan HAM di Riau

PARLEMENTARIA, Pekanbaru – Anggota Komisi XIII DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dalam menangani berbagai persoalan hak asasi manusia (HAM) dan hukum di Provinsi Riau. Pasalnya, kompleksitas persoalan di daerah, mulai dari konflik agraria hingga perlindungan korban, memerlukan koordinasi yang kuat antara kementerian, lembaga negara, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah.

Komisi XIII Dorong Pemerintah Perkuat Layanan Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan di Riau
Komisi XIII Dorong Pemerintah Perkuat Layanan Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan di Riau
Politik dan Keamanan23 Juli 2026
Komisi XIII Dorong Pemerintah Perkuat Layanan Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan di Riau
Politik dan Keamanan
Komisi XIII Dorong Pemerintah Perkuat Layanan Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan di Riau

PARLEMENTARIA, Pekanbaru – Komisi XIII DPR RI mendorong penguatan layanan hukum, hak asasi manusia (HAM), keimigrasian, dan pemasyarakatan di Provinsi Riau melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, serta dukungan anggaran dan sarana prasarana. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat perlindungan hak masyarakat.

Bagikan melalui    Rieke Diah Pitaloka: Kinerja Kementerian HAM Tak Cukup Diukur dari Tingginya Serapan Anggaran
Bagikan melalui Rieke Diah Pitaloka: Kinerja Kementerian HAM Tak Cukup Diukur dari Tingginya Serapan Anggaran
Politik dan Keamanan15 Juli 2026
Bagikan melalui    Rieke Diah Pitaloka: Kinerja Kementerian HAM Tak Cukup Diukur dari Tingginya Serapan Anggaran
Politik dan Keamanan
Bagikan melalui Rieke Diah Pitaloka: Kinerja Kementerian HAM Tak Cukup Diukur dari Tingginya Serapan Anggaran
Komisi XIII Dorong Kolaborasi Strategis Parlemen dan Masyarakat Sipil untuk Penegakan HAM di Sektor Bisnis
Komisi XIII Dorong Kolaborasi Strategis Parlemen dan Masyarakat Sipil untuk Penegakan HAM di Sektor Bisnis
Politik dan Keamanan14 Juli 2026
Komisi XIII Dorong Kolaborasi Strategis Parlemen dan Masyarakat Sipil untuk Penegakan HAM di Sektor Bisnis
Politik dan Keamanan
Komisi XIII Dorong Kolaborasi Strategis Parlemen dan Masyarakat Sipil untuk Penegakan HAM di Sektor Bisnis
Maruli Siahaan Desak Transformasi Penegakan HAM Sektor Bisnis Demi Perkuat Pengawasan
Maruli Siahaan Desak Transformasi Penegakan HAM Sektor Bisnis Demi Perkuat Pengawasan
Politik dan Keamanan13 Juli 2026
Maruli Siahaan Desak Transformasi Penegakan HAM Sektor Bisnis Demi Perkuat Pengawasan
Politik dan Keamanan
Maruli Siahaan Desak Transformasi Penegakan HAM Sektor Bisnis Demi Perkuat Pengawasan

PARLEMENTARIA, Jakarta  – Komisi XIII DPR menuntut transformasi serius dalam penegakan hak asasi manusia di sektor bisnis akibat tingginya angka pelanggaran yang terjadi. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Indonesia Business & Human Rights Lawyers Working Group (IBHR-LWG) di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senin (13/7/2026), Anggota Komisi XIII DPR RU Maruli Siahaan menegaskan bahwa penegakan HAM di sektor korporasi harus melampaui formalitas administratif.

Komisi XIII Minta Komnas HAM Turun Usut Aduan Warga Rantau Bakula
Komisi XIII Minta Komnas HAM Turun Usut Aduan Warga Rantau Bakula
Politik dan Keamanan7 Juli 2026
Komisi XIII Minta Komnas HAM Turun Usut Aduan Warga Rantau Bakula
Politik dan Keamanan
Komisi XIII Minta Komnas HAM Turun Usut Aduan Warga Rantau Bakula

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XIII DPR meminta Komnas HAM segera turun ke Desa Rantau Bakula, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, untuk menelusuri dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang disampaikan masyarakat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Aliansi Masyarakat Rantau Bakula. Menanggapi, Anggota Komisi XIII DPR RI Muhammad Rofiqi mengatakan, langkah tersebut menjadi tindak lanjut awal atas berbagai aduan masyarakat, mulai dari dugaan pencemaran lingkungan, persoalan tenaga kerja asing (TKA), hingga dugaan kriminalisasi terhadap warga.

Ibu Hamil di Papua Tengah Tewas Tertembak, Mafirion: Usut Tuntas dan Lakukan Investigasi Menyeluruh!
Ibu Hamil di Papua Tengah Tewas Tertembak, Mafirion: Usut Tuntas dan Lakukan Investigasi Menyeluruh!
Politik dan Keamanan6 Juli 2026
Ibu Hamil di Papua Tengah Tewas Tertembak, Mafirion: Usut Tuntas dan Lakukan Investigasi Menyeluruh!
Politik dan Keamanan
Ibu Hamil di Papua Tengah Tewas Tertembak, Mafirion: Usut Tuntas dan Lakukan Investigasi Menyeluruh!

PARLMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion meminta pemerintah melakukan investigasi menyeluruh atas kematian Melkiana Duwita, seorang ibu hamil yang tertembak di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Kamis (2/7/2026) lalu. Ia menegaskan, kematian seorang ibu hamil akibat konflik bersenjata merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) dan menjadi alarm bahwa perlindungan terhadap warga sipil di wilayah konflik belum berjalan secara optimal.

1 / 4Halaman 1 dari 4Selanjutnya

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(1127)
  • Industri dan Pembangunan(3820)
  • Isu Lainnya(1067)
  • Kesejahteraan Rakyat(3853)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4688)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

27 Juli 2026
27 Juli 2026
27 Juli 2026
24 Juli 2026
24 Juli 2026
23 Juli 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka, menegaskan bahwa pembentukan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) melalui Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tidak boleh dipandang sekadar pembentukan institusi baru, melainkan sebagai wujud kehadiran negara dalam penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

15 Juli 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR  menegaskan pentingnya perubahan paradigma dalam penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia di sektor bisnis. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Indonesia Business & Human Rights Lawyers Working Group (IBHR-LWG) di Gedung Nusantara III, Senayan, Senin (13/7/2026), Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso, menyoroti perlunya sinergi kuat antara parlemen dan masyarakat sipil untuk melawan praktik kolusi yang merugikan rakyat.

14 Juli 2026
13 Juli 2026
7 Juli 2026
6 Juli 2026
E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Komisi IX|Kesehatan|Bencana|NTT|Komisi X|Tenaga Kesehatan|Nihayatul Wafiroh|Charles Honoris|Komisi VIII|Komisi VII|Komisi II|Pendidikan|RUU Perampasan Aset
Jakarta:
Cerah
29°C
Terasa: 31°C
Lembab: 63%
Angin: 12 km/h