HAM

14 artikel dengan tag ini

Modus TPPO Semakin Kompleks, Pengawasan Internal Harus Diperkuat dan Transparan

Politik dan Keamanan28 Mei 2026

Modus TPPO Semakin Kompleks, Pengawasan Internal Harus Diperkuat dan Transparan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menyoroti serius persoalan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Direktorat Jenderal Kepatuhan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan LPSK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).

28 Mei 2026

Komisi XIII Desak TPPO Jadi Fenomena Darurat Nasional

Politik dan Keamanan28 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII Desak TPPO Jadi Fenomena Darurat Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menegaskan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bukan lagi sekadar kasus kriminal biasa, melainkan sudah menjadi fenomena serius yang mengancam bangsa.

Komisi XIII Dorong Penguatan Regulasi dan Koordinasi Penanganan TPPO

Politik dan Keamanan26 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII Dorong Penguatan Regulasi dan Koordinasi Penanganan TPPO

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Rinto Subekti menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan koordinasi lintas lembaga Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, LPSK, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Ali Mazi Tekankan Penguatan Koordinasi Aparat dalam Penanganan TPPO

News25 Mei 2026

News

Ali Mazi Tekankan Penguatan Koordinasi Aparat dalam Penanganan TPPO

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Ali Mazi menegaskan pentingnya penguatan koordinasi dan peningkatan kesadaran aparat dalam menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang hingga kini masih marak terjadi. Menurutnya, Indonesia sebenarnya telah memiliki perangkat hukum, kelembagaan, dan aparatur yang memadai untuk mencegah praktik perdagangan orang. Karena itu, ia menilai persoalan utama terletak pada kesadaran aparat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan negara.

Integrasi Database Pengawasan TKA, Komisi XIII Minta Imigrasi Optimalkan Instrumen Digital

Politik dan Keamanan24 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Integrasi Database Pengawasan TKA, Komisi XIII Minta Imigrasi Optimalkan Instrumen Digital

PARLEMENTARIA, Karawang - Anggota Komisi XIII DPR RI, Tonny Tesar, menyatakan bahwa rasio jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) dengan pekerja domestik di sejumlah pabrik dan kawasan industri Kabupaten Karawang saat ini terpantau masih dalam batas perbandingan yang wajar dan proporsional. Meski demikian, inovasi pengawasan berbasis sistem tetap mutlak diperlukan guna mengantisipasi potensi pelanggaran izin tinggal.

Validitas Data Kanwil di Banten, Marinus Minta Program HAM Lebih Substantif

Kesejahteraan Rakyat21 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Validitas Data Kanwil di Banten, Marinus Minta Program HAM Lebih Substantif

PARLEMENTARIA, Serang — Anggota Komisi XIII DPR RI, Marinus Gea, mempertanyakan validitas data yang dipaparkan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kanwil KemenHAM) Provinsi Banten dalam pertemuan bersama Komisi XIII DPR RI. Ia meminta agar data yang disampaikan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan, bukan sekadar laporan administratif di atas kertas.

Muzammil Yusuf Dorong Kanwil KemenHAM Banten Perkuat Kolaborasi Sosialisasi HAM

Politik dan Keamanan21 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Muzammil Yusuf Dorong Kanwil KemenHAM Banten Perkuat Kolaborasi Sosialisasi HAM

PARLEMENTARIA, Serang — Anggota Komisi XIII DPR RI, Al Muzammil Yusuf, mendorong Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian HAM Provinsi Banten untuk membangun kolaborasi yang kuat dengan para kepala daerah. Mulai dari gubernur, bupati, kepala desa, hingga seluruh pemangku kepentingan, supaya program sosialisasi hak asasi manusia (HAM) dapat berjalan lebih efektif dan menyentuh masyarakat luas.

Komisi XIII Serap Aspirasi Tantangan Kanwil Kementerian HAM Banten

Politik dan Keamanan21 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII Serap Aspirasi Tantangan Kanwil Kementerian HAM Banten

PARLEMENTARIA, Serang – Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, melakukan pertemuan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Provinsi Banten di Serang, Kamis (21/5/2026). Dalam sambutannya, Andreas menyampaikan bahwa Komisi XIII DPR RI ingin memperoleh penjelasan secara langsung mengenai kondisi umum pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil Kementerian HAM Banten.

Minimnya Aduan HAM di Banten, Legislator Singgung Kasus Intoleransi & Serapan Tenaga Kerja

Politik dan Keamanan21 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Minimnya Aduan HAM di Banten, Legislator Singgung Kasus Intoleransi & Serapan Tenaga Kerja

PARLEMENTARIA, Serang — Anggota Komisi XIII DPR RI, Edison Sitorus menyoroti minimnya aduan masyarakat terkait persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) sepanjang tahun 2025 saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI dengan Kantor Wilayah Kementerian HAM Provinsi Banten, di Serang, Kamis (21/5/2026).

Maruli Siahaan: Penegakan Hukum Wajib Junjung HAM dalam Dugaan Pemukulan Terdakwa Kasus Indramayu

Politik dan Keamanan10 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Maruli Siahaan: Penegakan Hukum Wajib Junjung HAM dalam Dugaan Pemukulan Terdakwa Kasus Indramayu

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menyoroti serius dugaan adanya praktik kekerasan dalam proses penyidikan pada kasus pembunuhan satu keluarga di Paoman, Indramayu, yang kini tengah menjadi perhatian publik nasional. Diketahui, kasus tersebut mencuat setelah terdakwa Ririn Rifanto dalam persidangan mengaku mengalami penyiksaan selama proses pemeriksaan hingga dipaksa mengakui perbuatan yang menurutnya tidak dilakukan.

Skandal Seksual di Pati Pelanggaran HAM Berat

Politik dan Keamanan6 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Skandal Seksual di Pati Pelanggaran HAM Berat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oleh oknum pengasuh pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah, terhadap puluhan santriwati. Ia menilai peristiwa ini bukan sekadar kriminal biasa, melainkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat, berulang, dan sistematis karena terjadi dalam relasi kuasa yang timpang.

Status Aktivis HAM Diseleksi Negara Langgar Deklarasi PBB 1998

Politik dan Keamanan3 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Status Aktivis HAM Diseleksi Negara Langgar Deklarasi PBB 1998

PARLEMENTARIA, Jakarta - Rencana Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) untuk membentuk tim asesor guna menilai dan menetapkan status seseorang sebagai aktivis atau pegiat HAM mendapat kritik tajam dari parlemen. Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menegaskan bahwa wacana tersebut berpotensi menabrak prinsip dasar kebebasan sipil dan Deklarasi Pembela HAM PBB 1998.