HAM

39 artikel dengan tag ini

Komisi XIII Dorong Kolaborasi Strategis Parlemen dan Masyarakat Sipil untuk Penegakan HAM di Sektor Bisnis

Politik dan Keamanan14 Juli 2026

Komisi XIII Dorong Kolaborasi Strategis Parlemen dan Masyarakat Sipil untuk Penegakan HAM di Sektor Bisnis

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR menegaskan pentingnya perubahan paradigma dalam penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia di sektor bisnis. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Indonesia Business & Human Rights Lawyers Working Group (IBHR-LWG) di Gedung Nusantara III, Senayan, Senin (13/7/2026), Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso, menyoroti perlunya sinergi kuat antara parlemen dan masyarakat sipil untuk melawan praktik kolusi yang merugikan rakyat.

14 Juli 2026

Maruli Siahaan Desak Transformasi Penegakan HAM Sektor Bisnis Demi Perkuat Pengawasan

Politik dan Keamanan13 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Maruli Siahaan Desak Transformasi Penegakan HAM Sektor Bisnis Demi Perkuat Pengawasan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR menuntut transformasi serius dalam penegakan hak asasi manusia di sektor bisnis akibat tingginya angka pelanggaran yang terjadi. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Indonesia Business & Human Rights Lawyers Working Group (IBHR-LWG) di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senin (13/7/2026), Anggota Komisi XIII DPR RU Maruli Siahaan menegaskan bahwa penegakan HAM di sektor korporasi harus melampaui formalitas administratif.

Komisi XIII Minta Komnas HAM Turun Usut Aduan Warga Rantau Bakula

Politik dan Keamanan7 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII Minta Komnas HAM Turun Usut Aduan Warga Rantau Bakula

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XIII DPR meminta Komnas HAM segera turun ke Desa Rantau Bakula, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, untuk menelusuri dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang disampaikan masyarakat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Aliansi Masyarakat Rantau Bakula. Menanggapi, Anggota Komisi XIII DPR RI Muhammad Rofiqi mengatakan, langkah tersebut menjadi tindak lanjut awal atas berbagai aduan masyarakat, mulai dari dugaan pencemaran lingkungan, persoalan tenaga kerja asing (TKA), hingga dugaan kriminalisasi terhadap warga.

Ibu Hamil di Papua Tengah Tewas Tertembak, Mafirion: Usut Tuntas dan Lakukan Investigasi Menyeluruh!

Politik dan Keamanan6 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Ibu Hamil di Papua Tengah Tewas Tertembak, Mafirion: Usut Tuntas dan Lakukan Investigasi Menyeluruh!

PARLMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion meminta pemerintah melakukan investigasi menyeluruh atas kematian Melkiana Duwita, seorang ibu hamil yang tertembak di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Kamis (2/7/2026) lalu. Ia menegaskan, kematian seorang ibu hamil akibat konflik bersenjata merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) dan menjadi alarm bahwa perlindungan terhadap warga sipil di wilayah konflik belum berjalan secara optimal.

Raja Faisal: Pentingnya Perlindungan HAM dalam Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan

Politik dan Keamanan5 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Raja Faisal: Pentingnya Perlindungan HAM dalam Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI, Raja Faisal Manganju Sitorus, menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang oknum anggota Polri aktif terhadap seorang perempuan berinisial M (30). Dugaan penganiayaan, penyiksaan, tindakan yang menyebabkan luka bakar, hingga pemaksaan menggunakan narkotika merupakan perbuatan yang tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia (HAM).

Komisi XIII: Kementerian HAM Harus Pimpin Orkestrasi Lintas Lembaga Tuntaskan Sengketa Lahan

Politik dan Keamanan1 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII: Kementerian HAM Harus Pimpin Orkestrasi Lintas Lembaga Tuntaskan Sengketa Lahan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR resmi mengeluarkan rekomendasi hasil rapat yang mendorong Kementerian HAM RI untuk mengambil peran komando dalam menyelesaikan konflik agraria di Kalimantan Barat dan Riau. Kementerian HAM diminta memimpin orkestrasi lintas lembaga guna mengusut tuntas dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang menimpa masyarakat adat setempat.

Antisipasi Tumpang Tindih, Komisi XIII DPR Minta Usulan Kewenangan Penyidikan Komnas HAM Dikaji Matang

Politik dan Keamanan29 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Antisipasi Tumpang Tindih, Komisi XIII DPR Minta Usulan Kewenangan Penyidikan Komnas HAM Dikaji Matang

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara mengingatkan perlunya kehati-hatian yang matang dalam merumuskan penguatan kelembagaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Legislator tersebut memberikan catatan kritis terhadap usulan pemberian kewenangan penyelidikan dan penyidikan kepada Komnas HAM agar tidak memicu tumpang tindih fungsi di dalam sistem peradilan pidana.

Menyangkut Aspek Keamanan HAM, Rieke Diah Dukung Penghentian Konflik di Timteng

Politik dan Keamanan25 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Menyangkut Aspek Keamanan HAM, Rieke Diah Dukung Penghentian Konflik di Timteng

PARLEMENTARIA, Jakarta - Indonesia harus mendorong deeskalasi, penyelesaian damai, kedaulatan negara, kebebasan navigasi, dan hukum humaniter internasional dalam Dialektika Demokrasi bertajuk Hormuz, Iran–AS, dan Darurat Kedaulatan Energi Indonesia. Mengingat isu ini menyangkut hukum dan HAM, konflik bersenjata, gangguan pelayaran, dan ancaman terhadap objek sipil berkaitan dengan hak hidup, rasa aman, keselamatan awak kapal, pekerja migran, pengungsi serta kewajiban negara melindungi WNI di luar negeri.

Cucun Minta Pelaku Penyekapan dan Penganiayaan Perempuan di Bandung Dihukum Berat

Kesejahteraan Rakyat24 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Cucun Minta Pelaku Penyekapan dan Penganiayaan Perempuan di Bandung Dihukum Berat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta aparat kepolisian segera menangkap dan menghukum berat pelaku penyekapan serta penganiayaan terhadap seorang perempuan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan kejahatan serius yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merampas kebebasan dan hak asasi korban.

Atalia Desak Hukuman Maksimal bagi Pelaku Penyekapan Sadis di Bandung

Kesejahteraan Rakyat24 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Atalia Desak Hukuman Maksimal bagi Pelaku Penyekapan Sadis di Bandung

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya bergerak mengoordinasikan penanganan bagi perempuan berinisial YTR (29), korban penyekapan dan penyiksaan di Bandung, Jawa Barat. Selain memastikan korban memperoleh penanganan medis dan pemulihan secara menyeluruh, Atalia juga mendesak aparat penegak hukum menjerat pelaku dengan pasal berlapis serta hukuman seberat-beratnya.

Maruli Siahaan Minta Penanganan Menyeluruh Kasus Dugaan Penyekapan dan Penganiayaan di Bandung

Politik dan Keamanan24 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Maruli Siahaan Minta Penanganan Menyeluruh Kasus Dugaan Penyekapan dan Penganiayaan di Bandung

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan mendorong Kepolisian mengusut tuntas kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan berat terhadap seorang perempuan berinisial YTR di Bandung, Jawa Barat, yang diduga dilakukan oleh terduga pelaku berinisial TH. Menurutnya, kasus tersebut merupakan tindakan yang sangat tidak manusiawi dan harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum serta lembaga negara terkait.

Rieke Diah Pitaloka Desak Aparat Segera Tangkap Pelaku Kasus Yuvita di Bandung

Politik dan Keamanan23 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Rieke Diah Pitaloka Desak Aparat Segera Tangkap Pelaku Kasus Yuvita di Bandung

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengecam keras dugaan tindak pidana penyekapan, penyiksaan, dan kekerasan seksual berat yang dialami oleh seorang wanita bernama Yuvita Tri Rezeki (29) di Bandung. Aksi keji yang diduga dilakukan oleh kekasih korban Taufik Hidayat (30) selama kurang lebih tiga tahun tersebut dinilai sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang sangat serius dan tergolong kejahatan luar biasa.