HAM

39 artikel dengan tag ini

Raja Faisal Tuntut Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak bagi Dokter Muda

Politik dan Keamanan19 Juni 2026

Raja Faisal Tuntut Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak bagi Dokter Muda

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Raja Faisal menegaskan pentingnya negara hadir dalam memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) serta kepastian hukum bagi para dokter muda yang telah menyelesaikan Pendidikan Profesi Kedokteran. Pihaknya mendorong agar semua kendala administratif yang menghambat pengabdian para tenaga medis muda segera dicarikan solusi yang berkeadilan.

19 Juni 2026

Rieke Diah Pitaloka: Jaga Mutu Kedokteran, Jangan Korbankan HAM Dokter Muda

Politik dan Keamanan19 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Rieke Diah Pitaloka: Jaga Mutu Kedokteran, Jangan Korbankan HAM Dokter Muda

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan bahwa penyelesaian persoalan yang dihadapi para dokter muda peserta Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) harus mengedepankan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Sebab itu, ia mengingatkan menjaga mutu profesi dokter dan keselamatan pasien tidak boleh mengorbankan hak konstitusional warga negara yang telah menyelesaikan seluruh tahapan pendidikan akademiknya.

KemenHAM Dinilai Masih 'Institution Building', Rieke Desak Transformasi ke 'Service Delivery'

Politik dan Keamanan18 Juni 2026

Politik dan Keamanan

KemenHAM Dinilai Masih 'Institution Building', Rieke Desak Transformasi ke 'Service Delivery'

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengkritik arah kebijakan anggaran Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada pemenuhan pelayanan publik. Catatan penting ini disampaikan Rieke di tengah Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Menteri HAM yang berlangsung di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, pada Rabu (17/6/2026).

Penambahan Anggaran KemenHAM Harus Berdasarkan Output Kinerja

Politik dan Keamanan18 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Penambahan Anggaran KemenHAM Harus Berdasarkan Output Kinerja

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), Arisal Aziz, menyatakan bahwa fraksinya memberikan persetujuan terhadap pagu indikatif awal yang diajukan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM). Meski demikian, F-PAN memberikan catatan kritis yang sangat mendalam dan ketat terkait usulan penambahan anggaran yang diajukan oleh kementerian baru tersebut.

Komisi XIII Setujui Anggaran KemenHAM, Minta Fokus Program untuk Rakyat

Politik dan Keamanan18 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII Setujui Anggaran KemenHAM, Minta Fokus Program untuk Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR RI secara resmi menyepakati total anggaran untuk Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) sebesar Rp953.101.376.000 (sembilan ratus lima puluh tiga miliar seratus satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Jumlah tersebut merupakan gabungan dari modal awal anggaran (pagu indikatif) serta usulan anggaran tambahan yang telah disaring dan disetujui oleh DPR.

Legislator Komisi XIII Desak KemenHAM Ambil Tindakan Nyata Selesaikan Konflik Papua

Politik dan Keamanan18 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Legislator Komisi XIII Desak KemenHAM Ambil Tindakan Nyata Selesaikan Konflik Papua

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Yan Permenas mengevaluasi alokasi anggaran Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) tahun 2027 seiring minimnya kemajuan penyelesaian konflik di Papua. Ia mendesak kementerian tersebut untuk mengambil tindakan nyata di lapangan guna menangani berbagai permasalahan secara komprehensif dan terukur.

Soroti Anggaran Komnas HAM, Rieke: Habis untuk Urusan Kantor, Fungsi Utama Hanya Diberi 6%

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Soroti Anggaran Komnas HAM, Rieke: Habis untuk Urusan Kantor, Fungsi Utama Hanya Diberi 6%

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mengkritik keras porsi anggaran Komnas HAM dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2027. Ia menilai ada ketidakseimbangan besar karena anggaran lembaga tersebut habis untuk urusan administratif, sementara dana untuk mengurus kasus HAM di lapangan sangat minim.

Komisi XIII Setujui Tambahan Anggaran Komnas HAM & Komnas Perempuan, Demi Lindungi Hak Korban

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII Setujui Tambahan Anggaran Komnas HAM & Komnas Perempuan, Demi Lindungi Hak Korban

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR RI resmi menyetujui usulan tambahan anggaran untuk Komnas HAM dan Komnas Perempuan dalam rencana kerja tahun 2027. Keputusan ini diambil agar kedua lembaga tersebut bisa bekerja maksimal dalam melindungi hak-hak masyarakat dan mendampingi korban kekerasan.

Sugiat Santoso Usul Porsi Anggaran Bantuan Hukum Bagi Rakyat Diperbesar Demi Tekan Ketimpangan

Politik dan Keamanan10 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Sugiat Santoso Usul Porsi Anggaran Bantuan Hukum Bagi Rakyat Diperbesar Demi Tekan Ketimpangan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menyoroti proporsi usulan tambahan anggaran Kementerian Hukum Tahun 2027 yang dinilainya lebih banyak dialokasikan untuk kebutuhan internal dibandingkan layanan bantuan hukum bagi masyarakat. Ia meminta struktur anggaran tersebut dikaji kembali agar lebih berpihak pada kepentingan rakyat dan sejalan dengan semangat efisiensi yang ditekankan Presiden RI Prabowo Subianto.

Maruli Siahaan: Tambah Anggaran Kementerian HAM, Prioritaskan Pelayanan Masyarakat

Politik dan Keamanan10 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Maruli Siahaan: Tambah Anggaran Kementerian HAM, Prioritaskan Pelayanan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR RI menekankan agar usulan tambahan anggaran Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Tahun Anggaran 2027 diarahkan untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pemahaman HAM hingga ke daerah-daerah.

Jangan Sampai Anggaran Kementerian HAM 2027 Buat Korban HAM Jadi Kalah Prioritas

Politik dan Keamanan10 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Jangan Sampai Anggaran Kementerian HAM 2027 Buat Korban HAM Jadi Kalah Prioritas

PARLEMENTARIA, Jakarta — Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA/KL) Tahun Anggaran 2027 Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) di DPR RI memunculkan sorotan terhadap orientasi penggunaan anggaran. Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menilai tantangan utama Kementerian HAM bukan semata-mata keterbatasan anggaran, melainkan bagaimana anggaran tersebut diprioritaskan agar lebih banyak menyentuh masyarakat, khususnya korban pelanggaran HAM.

Pentingnya RI Punya Regulasi AI, Mampu Dorong Tata Kelola AI Global

Politik dan Keamanan9 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Pentingnya RI Punya Regulasi AI, Mampu Dorong Tata Kelola AI Global

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – DPR RI mendorong Indonesia segera memiliki regulasi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) yang komprehensif sekaligus memperkuat peran dalam pembentukan tata kelola AI global. Langkah tersebut dinilai penting agar pemanfaatan AI tidak hanya mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital, tetapi juga tetap melindungi masyarakat dari berbagai risiko teknologi.