E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Komisi IX|Kesehatan|Bencana|NTT|Komisi X|Tenaga Kesehatan|Nihayatul Wafiroh|Charles Honoris|Komisi VIII|Komisi VII|Komisi II|Pendidikan|RUU Perampasan Aset
Jakarta:
Berawan
28°C
Terasa: 32°C
Lembab: 66%
Angin: 8 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI - Gedung Nusantara II Lt.2, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta – Indonesia 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Komisi IX|Kesehatan|Bencana|NTT|Komisi X|Tenaga Kesehatan|Nihayatul Wafiroh|Charles Honoris|Komisi VIII|Komisi VII|Komisi II|Pendidikan|RUU Perampasan Aset
Jakarta:
Berawan
28°C
Terasa: 32°C
Lembab: 66%
Angin: 8 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
#

HAM

47 artikel dengan tag ini

Raja Faisal: Pentingnya Perlindungan HAM dalam Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan
Raja Faisal: Pentingnya Perlindungan HAM dalam Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan
Politik dan Keamanan5 Juli 2026
Raja Faisal: Pentingnya Perlindungan HAM dalam Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan
Politik dan Keamanan
Raja Faisal: Pentingnya Perlindungan HAM dalam Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI, Raja Faisal Manganju Sitorus, menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang oknum anggota Polri aktif terhadap seorang perempuan berinisial M (30). Dugaan penganiayaan, penyiksaan, tindakan yang menyebabkan luka bakar, hingga pemaksaan menggunakan narkotika merupakan perbuatan yang tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia (HAM).

5 Juli 2026
Komisi XIII: Kementerian HAM Harus Pimpin Orkestrasi Lintas Lembaga Tuntaskan Sengketa Lahan
Komisi XIII: Kementerian HAM Harus Pimpin Orkestrasi Lintas Lembaga Tuntaskan Sengketa Lahan
Politik dan Keamanan1 Juli 2026
Komisi XIII: Kementerian HAM Harus Pimpin Orkestrasi Lintas Lembaga Tuntaskan Sengketa Lahan
Politik dan Keamanan
Komisi XIII: Kementerian HAM Harus Pimpin Orkestrasi Lintas Lembaga Tuntaskan Sengketa Lahan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR resmi mengeluarkan rekomendasi hasil rapat yang mendorong Kementerian HAM RI untuk mengambil peran komando dalam menyelesaikan konflik agraria di Kalimantan Barat dan Riau. Kementerian HAM diminta memimpin orkestrasi lintas lembaga guna mengusut tuntas dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang menimpa masyarakat adat setempat.

Antisipasi Tumpang Tindih, Komisi XIII DPR Minta Usulan Kewenangan Penyidikan Komnas HAM Dikaji Matang
Antisipasi Tumpang Tindih, Komisi XIII DPR Minta Usulan Kewenangan Penyidikan Komnas HAM Dikaji Matang
Politik dan Keamanan29 Juni 2026
Antisipasi Tumpang Tindih, Komisi XIII DPR Minta Usulan Kewenangan Penyidikan Komnas HAM Dikaji Matang
Politik dan Keamanan
Antisipasi Tumpang Tindih, Komisi XIII DPR Minta Usulan Kewenangan Penyidikan Komnas HAM Dikaji Matang

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara mengingatkan perlunya kehati-hatian yang matang dalam merumuskan penguatan kelembagaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Legislator tersebut memberikan catatan kritis terhadap usulan pemberian kewenangan penyelidikan dan penyidikan kepada Komnas HAM agar tidak memicu tumpang tindih fungsi di dalam sistem peradilan pidana.

Menyangkut Aspek Keamanan HAM, Rieke Diah Dukung Penghentian Konflik di Timteng
Menyangkut Aspek Keamanan HAM, Rieke Diah Dukung Penghentian Konflik di Timteng
Politik dan Keamanan25 Juni 2026
Menyangkut Aspek Keamanan HAM, Rieke Diah Dukung Penghentian Konflik di Timteng
Politik dan Keamanan
Menyangkut Aspek Keamanan HAM, Rieke Diah Dukung Penghentian Konflik di Timteng

PARLEMENTARIA, Jakarta - Indonesia harus mendorong deeskalasi, penyelesaian damai, kedaulatan negara, kebebasan navigasi, dan hukum humaniter internasional dalam Dialektika Demokrasi bertajuk Hormuz, Iran–AS, dan Darurat Kedaulatan Energi Indonesia. Mengingat isu ini menyangkut hukum dan HAM, konflik bersenjata, gangguan pelayaran, dan ancaman terhadap objek sipil berkaitan dengan hak hidup, rasa aman, keselamatan awak kapal, pekerja migran, pengungsi serta kewajiban negara melindungi WNI di luar negeri.

Cucun Minta Pelaku Penyekapan dan Penganiayaan Perempuan di Bandung Dihukum Berat
Cucun Minta Pelaku Penyekapan dan Penganiayaan Perempuan di Bandung Dihukum Berat
Kesejahteraan Rakyat24 Juni 2026
Cucun Minta Pelaku Penyekapan dan Penganiayaan Perempuan di Bandung Dihukum Berat
Kesejahteraan Rakyat
Cucun Minta Pelaku Penyekapan dan Penganiayaan Perempuan di Bandung Dihukum Berat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta aparat kepolisian segera menangkap dan menghukum berat pelaku penyekapan serta penganiayaan terhadap seorang perempuan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan kejahatan serius yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merampas kebebasan dan hak asasi korban.

Atalia Desak Hukuman Maksimal bagi Pelaku Penyekapan Sadis di Bandung
Atalia Desak Hukuman Maksimal bagi Pelaku Penyekapan Sadis di Bandung
Kesejahteraan Rakyat24 Juni 2026
Atalia Desak Hukuman Maksimal bagi Pelaku Penyekapan Sadis di Bandung
Kesejahteraan Rakyat
Atalia Desak Hukuman Maksimal bagi Pelaku Penyekapan Sadis di Bandung

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya bergerak mengoordinasikan penanganan bagi perempuan berinisial YTR (29), korban penyekapan dan penyiksaan di Bandung, Jawa Barat. Selain memastikan korban memperoleh penanganan medis dan pemulihan secara menyeluruh, Atalia juga mendesak aparat penegak hukum menjerat pelaku dengan pasal berlapis serta hukuman seberat-beratnya.

Maruli Siahaan Minta Penanganan Menyeluruh Kasus Dugaan Penyekapan dan Penganiayaan di Bandung
Maruli Siahaan Minta Penanganan Menyeluruh Kasus Dugaan Penyekapan dan Penganiayaan di Bandung
Politik dan Keamanan24 Juni 2026
Maruli Siahaan Minta Penanganan Menyeluruh Kasus Dugaan Penyekapan dan Penganiayaan di Bandung
Politik dan Keamanan
Maruli Siahaan Minta Penanganan Menyeluruh Kasus Dugaan Penyekapan dan Penganiayaan di Bandung

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan mendorong Kepolisian mengusut tuntas kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan berat terhadap seorang perempuan berinisial YTR di Bandung, Jawa Barat, yang diduga dilakukan oleh terduga pelaku berinisial TH. Menurutnya, kasus tersebut merupakan tindakan yang sangat tidak manusiawi dan harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum serta lembaga negara terkait.

Rieke Diah Pitaloka Desak Aparat Segera Tangkap Pelaku Kasus Yuvita di Bandung
Rieke Diah Pitaloka Desak Aparat Segera Tangkap Pelaku Kasus Yuvita di Bandung
Politik dan Keamanan23 Juni 2026
Rieke Diah Pitaloka Desak Aparat Segera Tangkap Pelaku Kasus Yuvita di Bandung
Politik dan Keamanan
Rieke Diah Pitaloka Desak Aparat Segera Tangkap Pelaku Kasus Yuvita di Bandung

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengecam keras dugaan tindak pidana penyekapan, penyiksaan, dan kekerasan seksual berat yang dialami oleh seorang wanita bernama Yuvita Tri Rezeki (29) di Bandung. Aksi keji yang diduga dilakukan oleh kekasih korban Taufik Hidayat (30) selama kurang lebih tiga tahun tersebut dinilai sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang sangat serius dan tergolong kejahatan luar biasa. 

Raja Faisal Tuntut Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak bagi Dokter Muda
Raja Faisal Tuntut Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak bagi Dokter Muda
Politik dan Keamanan19 Juni 2026
Raja Faisal Tuntut Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak bagi Dokter Muda
Politik dan Keamanan
Raja Faisal Tuntut Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak bagi Dokter Muda

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Raja Faisal menegaskan pentingnya negara hadir dalam memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) serta kepastian hukum bagi para dokter muda yang telah menyelesaikan Pendidikan Profesi Kedokteran. Pihaknya mendorong agar semua kendala administratif yang menghambat pengabdian para tenaga medis muda segera dicarikan solusi yang berkeadilan.

Rieke Diah Pitaloka: Jaga Mutu Kedokteran, Jangan Korbankan HAM Dokter Muda
Rieke Diah Pitaloka: Jaga Mutu Kedokteran, Jangan Korbankan HAM Dokter Muda
Politik dan Keamanan19 Juni 2026
Rieke Diah Pitaloka: Jaga Mutu Kedokteran, Jangan Korbankan HAM Dokter Muda
Politik dan Keamanan
Rieke Diah Pitaloka: Jaga Mutu Kedokteran, Jangan Korbankan HAM Dokter Muda

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan bahwa penyelesaian persoalan yang dihadapi para dokter muda peserta Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) harus mengedepankan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Sebab itu, ia mengingatkan menjaga mutu profesi dokter dan keselamatan pasien tidak boleh mengorbankan hak konstitusional warga negara yang telah menyelesaikan seluruh tahapan pendidikan akademiknya.

KemenHAM Dinilai Masih 'Institution Building', Rieke Desak Transformasi ke 'Service Delivery'
KemenHAM Dinilai Masih 'Institution Building', Rieke Desak Transformasi ke 'Service Delivery'
Politik dan Keamanan18 Juni 2026
KemenHAM Dinilai Masih 'Institution Building', Rieke Desak Transformasi ke 'Service Delivery'
Politik dan Keamanan
KemenHAM Dinilai Masih 'Institution Building', Rieke Desak Transformasi ke 'Service Delivery'

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengkritik arah kebijakan anggaran Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada pemenuhan pelayanan publik. Catatan penting ini disampaikan Rieke di tengah Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Menteri HAM yang berlangsung di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, pada Rabu (17/6/2026). 

Penambahan Anggaran KemenHAM Harus Berdasarkan Output Kinerja
Penambahan Anggaran KemenHAM Harus Berdasarkan Output Kinerja
Politik dan Keamanan18 Juni 2026
Penambahan Anggaran KemenHAM Harus Berdasarkan Output Kinerja
Politik dan Keamanan
Penambahan Anggaran KemenHAM Harus Berdasarkan Output Kinerja

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), Arisal Aziz, menyatakan bahwa fraksinya memberikan persetujuan terhadap pagu indikatif awal yang diajukan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM). Meski demikian, F-PAN memberikan catatan kritis yang sangat mendalam dan ketat terkait usulan penambahan anggaran yang diajukan oleh kementerian baru tersebut.

Sebelumnya2 / 4Halaman 2 dari 4Selanjutnya

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(1127)
  • Industri dan Pembangunan(3820)
  • Isu Lainnya(1067)
  • Kesejahteraan Rakyat(3853)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4688)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

1 Juli 2026
29 Juni 2026
25 Juni 2026
24 Juni 2026
24 Juni 2026
24 Juni 2026
23 Juni 2026
19 Juni 2026
19 Juni 2026
18 Juni 2026
18 Juni 2026
E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Komisi IX|Kesehatan|Bencana|NTT|Komisi X|Tenaga Kesehatan|Nihayatul Wafiroh|Charles Honoris|Komisi VIII|Komisi VII|Komisi II|Pendidikan|RUU Perampasan Aset
Jakarta:
Berawan
28°C
Terasa: 32°C
Lembab: 66%
Angin: 8 km/h