RUU HPI

35 artikel dengan tag ini

Hinca Pandjaitan Minta Kasus Arbitrase Jadi Pembelajaran Penyusunan RUU HPI

Politik dan Keamanan30 September 2026

Hinca Pandjaitan Minta Kasus Arbitrase Jadi Pembelajaran Penyusunan RUU HPI

PARLEMENTARIA, Jakarta — Penyusunan Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) perlu memperhatikan pengalaman Indonesia dalam menghadapi berbagai perkara arbitrase internasional. Karena itu, Pansus RUU HPI didorong melakukan analisis terhadap kasus-kasus yang terjadi setelah Indonesia meratifikasi Konvensi New York 1958 sebagai bahan evaluasi dalam merumuskan norma baru.

30 September 2026

Pansus RUU HPI Serap Masukan soal Status Kewarganegaraan Anak Perkawinan Campuran

Politik dan Keamanan21 September 2026

Politik dan Keamanan

Pansus RUU HPI Serap Masukan soal Status Kewarganegaraan Anak Perkawinan Campuran

PARLEMENTARIA, Serang — Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) Martin D. Tumbelaka menilai persoalan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran perlu menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan RUU HPI. Hal tersebut berkaitan dengan ketentuan anak berkewarganegaraan ganda yang harus menentukan kewarganegaraannya setelah mencapai usia 18 tahun.

RUU HPI Jadi Solusi Hadapi Dinamika Konektivias Masyarakat Indonesia dengan Negara Lain

Politik dan Keamanan19 September 2026

Politik dan Keamanan

RUU HPI Jadi Solusi Hadapi Dinamika Konektivias Masyarakat Indonesia dengan Negara Lain

PARLEMENTARIA, Serang - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) Hamid Noor Yasin menilai, keberadaan RUU tersebut semakin mendesak di tengah meningkatnya dinamika, serta konektivitas hubungan masyarakat Indonesia dengan negara lain.

Legislator Soroti RUU HPI, Perlindungan Pekerja Migran dan Dwi-Kewarganegaraan Belum Dibahas

Politik dan Keamanan19 September 2026

Politik dan Keamanan

Legislator Soroti RUU HPI, Perlindungan Pekerja Migran dan Dwi-Kewarganegaraan Belum Dibahas

PARLEMENTARIA, Serang — Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) DPR RI Andreas Hugo Pareira menyoroti perlunya penguatan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia di sektor kemaritiman.

Pansus DPR Dorong RUU Hukum Perdata Internasional Lebih Komprehensif

Politik dan Keamanan18 September 2026

Politik dan Keamanan

Pansus DPR Dorong RUU Hukum Perdata Internasional Lebih Komprehensif

PARLEMENTARIA, Serang — Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) Yasonna Laoly mendorong agar aturan dalam RUU HPI lebih komprehensif. Pasalnya, selama ini, ketentuan yang berkaitan dengan hukum perdata internasional masih tersebar dalam sejumlah aturan. Bahkan, sebagian ketentuan yang digunakan berasal dari aturan lama, sementara terdapat pula pengaturan melalui peraturan Mahkamah Agung.

RUU HPI, Legislator Minta MA Siap Hadapi Penerapan Hukum Asing

Politik dan Keamanan16 September 2026

Politik dan Keamanan

RUU HPI, Legislator Minta MA Siap Hadapi Penerapan Hukum Asing

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI Soedeson Tandra meminta Mahkamah Agung (MA) memastikan kesiapan menghadapi penerapan hukum asing di Indonesia. Kesiapan tersebut dinilai penting agar pengesahan RUU HPI nantinya dapat diikuti pelaksanaan hukum yang efektif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pansus Dorong RUU Hukum Perdata Internasional Perkuat Kepastian Hukum WNI

Politik dan Keamanan16 September 2026

Politik dan Keamanan

Pansus Dorong RUU Hukum Perdata Internasional Perkuat Kepastian Hukum WNI

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Panitia Khusus (Pansus) pembentukan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (HPI) Martin Tumbelaka mendorong penguatan kepastian hukum bagi warga negara Indonesia yang menghadapi persoalan hukum dengan pihak asing. Masukan para Hakim Agung Kamar Perdata Mahkamah Agung dinilai penting untuk memastikan aturan yang disusun dapat diterapkan secara efektif dalam penyelesaian perkara lintas negara.

RUU HPI Didesain Guna Jadi Payung Hukum Kuat dalam Tangani Perkara Perdata Lintas Negara

Politik dan Keamanan9 September 2026

Politik dan Keamanan

RUU HPI Didesain Guna Jadi Payung Hukum Kuat dalam Tangani Perkara Perdata Lintas Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Pansus RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) menilai urgensi RUU tersebut sesungguhnya tidak perlu diperdebatkan lagi. Persoalannya bukan apakah Indonesia membutuhkan, tetapi, tambahnya, bagaimana memastikan pembentukan menjadi bagian dari pembaruan sistem hukum perdata secara keseluruhan.

Pansus DPR Dorong RUU HPI Respons Perkembangan Transaksi dan Dokumen Elektronik

Politik dan Keamanan14 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Pansus DPR Dorong RUU HPI Respons Perkembangan Transaksi dan Dokumen Elektronik

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Pansus DPR RI RUU tentang Hukum Perdata Internasional (HPI) Soedeson Tandra mendorong agar substansi RUU HPI mampu merespons perkembangan transaksi dan dokumen elektronik yang menjadi bagian dari dinamika hukum di era digital. Hal itu sebagaimana masukan dari akademisi dan praktisi hukum yang menunjukkan masih terdapat sejumlah substansi yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan RUU HPI.

RUU HPI Harus Akomodasi Perlindungan dan Pengakuan bagi Diaspora Indonesia

Politik dan Keamanan14 Juli 2026

Politik dan Keamanan

RUU HPI Harus Akomodasi Perlindungan dan Pengakuan bagi Diaspora Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPR RI Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Perdata Internasional (HPI) Ali Mazi mendorong agar RUU HPI tidak hanya mengatur persoalan warisan maupun perkawinan lintas negara. Namun, juga mengakomodasi perlindungan dan pengakuan bagi diaspora Indonesia, khususnya Warga Negara Indonesia yang telah menempuh pendidikan di luar negeri.

Pansus RUU HPI Tekankan Perlindungan Hukum bagi Pengusaha Lokal dari Praktik Curang Mitra Asing

Politik dan Keamanan28 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Pansus RUU HPI Tekankan Perlindungan Hukum bagi Pengusaha Lokal dari Praktik Curang Mitra Asing

PARLEMENTARIA, Semarang - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) DPR RI, Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga, menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi warga negara Indonesia, khususnya para pelaku usaha lokal, di tengah derasnya arus globalisasi dan investasi.

Pengaturan Toko Online Lintas Negara dan Kawin Campur Perlu Dibahas dalam RUU HPI

Politik dan Keamanan27 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Pengaturan Toko Online Lintas Negara dan Kawin Campur Perlu Dibahas dalam RUU HPI

PARLEMENTARIA, Semarang - Pansus RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI bergerak cepat memetakan proyeksi hukum perdata yang melibatkan yurisdiksi lintas negara. Anggota Pansus RUU HPI DPR RI, Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga, menyatakan bahwa regulasi ini akan menjadi pintu gerbang dalam menyelesaikan berbagai sengketa perdata yang mengandung unsur asing.