RAPBN 2027

33 artikel dengan tag ini

Andi Yuliani: RAPBN 2027 Harus Perkuat UMKM dan Ekonomi Rakyat

Ekonomi dan Keuangan2 Juli 2026

Andi Yuliani: RAPBN 2027 Harus Perkuat UMKM dan Ekonomi Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 harus diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya, pemberdayaan UMKM menjadi salah satu kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata hingga ke daerah.

2 Juli 2026

Transfer ke Daerah 2027 Sebesar 2,55–2,79 Persen PDB Harus Berdampak bagi Masyarakat

Ekonomi dan Keuangan2 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Transfer ke Daerah 2027 Sebesar 2,55–2,79 Persen PDB Harus Berdampak bagi Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR menegaskan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) pada Tahun Anggaran 2027 harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan penguatan kesejahteraan di seluruh daerah. Demi mendukung tujuan tersebut, Banggar DPR bersama Pemerintah menyepakati alokasi TKD pada kisaran 2,55–2,79 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Banggar: Kebijakan Fiskal 2027 Harus Dorong Pertumbuhan Negara Berkualitas dan Jaga Keberlanjutan APBN

Ekonomi dan Keuangan2 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Banggar: Kebijakan Fiskal 2027 Harus Dorong Pertumbuhan Negara Berkualitas dan Jaga Keberlanjutan APBN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR menegaskan arah kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2027 dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal negara. Melalui pembahasan pendahuluan RAPBN 2027 bersama Pemerintah dan Bank Indonesia, pihaknya menyepakati kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif, namun tetap terukur sekaligus prudensial di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Said Abdullah: Koperasi Desa Merah Putih Jangan Terjebak Masalah Tata Kelola Seperti BGN

Ekonomi dan Keuangan29 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Said Abdullah: Koperasi Desa Merah Putih Jangan Terjebak Masalah Tata Kelola Seperti BGN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Dua kebijakan besar dalam RAPBN 2027, reformasi subsidi energi dan Koperasi Desa Merah Putih, sama-sama bertumpu pada kesiapan yang belum sepenuhnya matang. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah memilih untuk mengatakannya secara terbuka.

Banggar: Pendidikan Dasar Gratis untuk Swasta Disepakati, Ruang Fiskal Masih Dicari

Ekonomi dan Keuangan29 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Banggar: Pendidikan Dasar Gratis untuk Swasta Disepakati, Ruang Fiskal Masih Dicari

PARLEMENTARIA, Jakarta - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang mewajibkan pendidikan dasar gratis, termasuk untuk sekolah swasta, kini resmi masuk dalam kesepakatan Badan Anggaran DPR RI dalam pembahasan RAPBN 2027. Namun dari mana anggaran untuk membiayainya masih menjadi pertanyaan yang belum terjawab.

Banggar Minta Realisasi Terukur Usai RAPBN 2027 Kembali Bidik Nol Persen Kemiskinan Ekstrem

Ekonomi dan Keuangan29 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Banggar Minta Realisasi Terukur Usai RAPBN 2027 Kembali Bidik Nol Persen Kemiskinan Ekstrem

PARLEMENTARIA, Jakarta - Target kemiskinan ekstrem nol persen kembali dipatok dalam RAPBN 2027, sama seperti dua tahun sebelumnya yang belum pernah tercapai. Pertanyaannya bukan lagi soal angka, melainkan soal keyakinan yakni apakah target ini benar-benar bisa diraih, atau sekadar dipasang ulang karena tidak ada pilihan lain.

Teknologi Gerus Lapangan Kerja Formal, Banggar Akui Investasi Tak Lagi Padat Karya

Ekonomi dan Keuangan29 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Teknologi Gerus Lapangan Kerja Formal, Banggar Akui Investasi Tak Lagi Padat Karya

PARLEMENTARIA, Jakarta - Data BPS kuartal I 2026 mencatat pekerja formal Indonesia turun ke 40,58 persen, sementara target RAPBN 2027 justru dipasang naik ke 40,81 persen. Di balik selisih tipis itu tersimpan persoalan yang jauh lebih dalam, pergeseran struktural akibat otomasi dan kecerdasan buatan yang kini mengubah cara industri menyerap tenaga kerja.

Selamatkan Kelas Menengah Demi Lindungi Fondasi Ekonomi Nasional

Ekonomi dan Keuangan29 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Selamatkan Kelas Menengah Demi Lindungi Fondasi Ekonomi Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Kelompok kelas menengah Indonesia terus tergerus. Dalam 11 tahun terakhir, pendapatan kelompok menengah turun dari Rp53,6 juta menjadi Rp43,1 juta, sebuah penurunan sebesar Rp10,4 juta per kapita yang dinilai sebagai sinyal bahaya bagi perekonomian nasional. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menyebut kondisi ini sebagai alarm serius yang harus dijawab konkret dalam RAPBN 2027.

Hamka: APBN 2027 Harus Dukung Keselamatan Perlintasan Sebidang

Ekonomi dan Keuangan29 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Hamka: APBN 2027 Harus Dukung Keselamatan Perlintasan Sebidang

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sekaligus Anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady mendorong pemerintah mulai mengalokasikan anggaran dalam APBN 2027 untuk mempercepat penyelesaian perlintasan sebidang di berbagai daerah. Pasalnya, pembahasan arah belanja negara dalam RAPBN 2027 harus menjadi momentum untuk menindaklanjuti komitmen pemerintah meningkatkan keselamatan transportasi sekaligus mencegah terulangnya kecelakaan di perlintasan kereta api.

Dede Yusuf Pertanyakan Pemerintah Soal Dana Desa Dipotong Drastis dalam RAPBN 2027

Ekonomi dan Keuangan26 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Dede Yusuf Pertanyakan Pemerintah Soal Dana Desa Dipotong Drastis dalam RAPBN 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengkritisi keras kebijakan penurunan alokasi anggaran desa yang dinilai merosot sangat drastis. Penurunan ini dinilai kontradiktif mengingat beban riil pelayanan publik di tingkat pemerintahan terbawah justru semakin menumpuk.

Penyesuaian TKD Harus Diimbangi Pelaksanaan Program Daerah Lewat Pemerintah Pusat

Ekonomi dan Keuangan25 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Penyesuaian TKD Harus Diimbangi Pelaksanaan Program Daerah Lewat Pemerintah Pusat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menilai penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) yang dilakukan pemerintah perlu dipahami secara utuh. Menurutnya, berkurangnya sebagian alokasi transfer tidak serta-merta berarti berkurangnya dukungan anggaran bagi daerah, karena sejumlah program kini dieksekusi langsung oleh pemerintah pusat di daerah.

Askweni Desak Pemerintah Beri Perhatian Khusus Infrastruktur Jalan Rusak Akibat Cuaca

Ekonomi dan Keuangan23 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Askweni Desak Pemerintah Beri Perhatian Khusus Infrastruktur Jalan Rusak Akibat Cuaca

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Askweni mendesak pemerintah pusat untuk memberikan perhatian dan porsi anggaran yang lebih besar bagi pembenahan infrastruktur jalan di daerah. Hal ini menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait hancurnya akses jalan utama akibat anomali cuaca yang melanda berbagai wilayah di Indonesia.