RAPBN 2027

61 artikel dengan tag ini

APBN 2027 Harus Hadirkan Pertumbuhan Tinggi yang Merata

Ekonomi dan Keuangan29 September 2026

APBN 2027 Harus Hadirkan Pertumbuhan Tinggi yang Merata

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN Tahun 2027 harus dapat memastikan pemerataan hasil pembangunan ke seluruh rakyat. Ia mengingatkan, agar anggaran belanja negara itu tak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata.

29 September 2026

Bahas RAPBN 2027, Komisi V Minta PU Prioritaskan Pembangunan Sesuai Kebutuhan Daerah

Industri dan Pembangunan24 September 2026

Industri dan Pembangunan

Bahas RAPBN 2027, Komisi V Minta PU Prioritaskan Pembangunan Sesuai Kebutuhan Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi V DPR RI mewajibkan Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum memprioritaskan masukan dan usulan Komisi V DPR RI dalam penyusunan program dan kegiatan RAPBN Tahun Anggaran 2027. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan anggaran pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.

Mitra Komisi II Harus Susun RAPBN 2027 yang Transformatif dan Berdampak Publik

Politik dan Keamanan17 September 2026

Politik dan Keamanan

Mitra Komisi II Harus Susun RAPBN 2027 yang Transformatif dan Berdampak Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti menegaskan pentingnya penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 yang berfokus pada dampak nyata bagi masyarakat.

Komisi V Dorong Kementerian PKP Optimalkan Pagu RAPBN 2027 untuk Perumahan

Industri dan Pembangunan17 September 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi V Dorong Kementerian PKP Optimalkan Pagu RAPBN 2027 untuk Perumahan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) memprioritaskan saran dan masukan DPR RI dalam penyusunan program dan kegiatan pada RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2027. Hal ini dinilai penting untuk memastikan keterbatasan alokasi anggaran tetap diarahkan pada kebutuhan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi prioritas.

Kepastian Target Cukai Minuman Berpemanis dalam RAPBN 2027

Ekonomi dan Keuangan3 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Kepastian Target Cukai Minuman Berpemanis dalam RAPBN 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit, mempertanyakan kepastian target penerimaan negara dari cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK) dalam Rancangan APBN Tahun Anggaran 2027. Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan sumber pengganti penerimaan apabila kebijakan tersebut kembali tidak dapat direalisasikan.

Komisi V DPR RI Setujui Pagu Anggaran RAPBN 2027 untuk Lima Kementerian dan Lembaga Mitra

Industri dan Pembangunan2 September 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi V DPR RI Setujui Pagu Anggaran RAPBN 2027 untuk Lima Kementerian dan Lembaga Mitra

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi V DPR RI secara resmi menyetujui Pagu Anggaran RAPBN Tahun Anggaran 2027 untuk lima kementerian dan lembaga mitra kerja. Hal ini disepakati dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat yang berlangsung di Gedung Nusantara, Jakarta, pada Selasa (1/9/2026).

Muhidin: RAPBN 2027 Perkuat Fiskal Daerah Demi Percepat Pembangunan

Ekonomi dan Keuangan28 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Muhidin: RAPBN 2027 Perkuat Fiskal Daerah Demi Percepat Pembangunan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Mohamad Said menilai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 disusun dengan pendekatan yang optimistis dan ekspansif untuk mempercepat pembangunan nasional.

28 Agustus 2026

Askweni Soroti Alokasi TKD Rp735 Triliun untuk Perbaikan Jalan Daerah

Ekonomi dan Keuangan27 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Askweni Soroti Alokasi TKD Rp735 Triliun untuk Perbaikan Jalan Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Askweni menilai alokasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp735,0 triliun dalam RAPBN 2027 perlu dikaji kembali untuk menjawab kebutuhan pemeliharaan infrastruktur jalan di kabupaten/kota. Baginya, kenaikan alokasi TKD yang dinilai belum sebanding dengan kebutuhan pemeliharaan jalan daerah yang mencapai ribuan kilometer.

Said Abdullah: Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen Harus Inklusif dan Dirasakan Rakyat

Ekonomi dan Keuangan27 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Said Abdullah: Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen Harus Inklusif dan Dirasakan Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen dalam RAPBN 2027 harus bersifat inklusif dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh sekadar tercermin dalam angka makro, tetapi harus ditandai dengan bergeraknya sektor riil dan terbukanya lapangan kerja formal secara luas.

Dolfie Pertanyakan Makna “Sejahtera Lebih Cepat” dalam Target Pembangunan 2027

Ekonomi dan Keuangan27 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Dolfie Pertanyakan Makna “Sejahtera Lebih Cepat” dalam Target Pembangunan 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI yang juga Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Dolfie mempertanyakan makna slogan “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat” yang menjadi tema fiskal dalam dokumen indikator pembangunan RAPBN 2027. Slogan ini menjadi sorotannya lantaran sejumlah indikator kesejahteraan yang disusun pemerintah belum menunjukkan peningkatan signifikan, termasuk target rasio Gini.

Dolfie Ingatkan Target NTP dan NTN Kembali Dicantumkan dalam RAPBN 2027

Ekonomi dan Keuangan27 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Dolfie Ingatkan Target NTP dan NTN Kembali Dicantumkan dalam RAPBN 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Fredric Palit meminta pemerintah kembali mencantumkan indikator Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) secara eksplisit dalam dokumen RAPBN 2027. Sebab, menurutnya, penggunaan Indeks Kesejahteraan Petani sebagai indikator tunggal berpotensi kurang menggambarkan kondisi kesejahteraan petani dan nelayan secara spesifik.

RAPBN 2027: Pemerintah Akan Perkuat Pertumbuhan, Daya Beli, dan Fiskal Negara

Ekonomi dan Keuangan27 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

RAPBN 2027: Pemerintah Akan Perkuat Pertumbuhan, Daya Beli, dan Fiskal Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah menegaskan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap menjaga kesehatan serta keberlanjutan fiskal.