//
Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa, saat ditemui Parlementaria menjelang Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, dan Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta.|Foto: Fadli/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa menantikan arah kebijakan dan prioritas anggaran dalam RAPBN Tahun Anggaran 2027 yang disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto dalam rangkaian Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, dan Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Menurut Ledia, Nota Keuangan yang disampaikan pemerintah akan menjadi dasar DPR RI dalam membahas berbagai program dan kebutuhan anggaran pemerintah hingga akhir September 2026.
“Kalau kita melihat bahwa kan yang dilaporkan pagi ini oleh Presiden adalah kinerja lembaga-lembaga negara yang kita tunggu nanti siang sebenarnya arah RAPBN 2027 akan seperti apa. Nota keuangan itulah yang nanti akan menjadi bahasan di DPR sampai bulan September akhir untuk memastikan langkah-langkah nanti di 2027 apa yang akan dilakukan,” ujar Ledia kepada Parlementaria, Jumat (14/8/2026)
Dalam konteks pendidikan, Ledia menilai pemerintah perlu memastikan arah kebijakan RAPBN 2027 mampu mendukung pemerataan kualitas pendidikan. Hal itu penting di tengah berbagai program sekolah yang dikembangkan pemerintah, mulai dari Sekolah Rakyat, sekolah terintegrasi, Sekolah Unggulan Garuda, hingga sekolah reguler.
“Pertama, kalau kita bicara tentang pendidikan, ada banyak hal yang memang perlu kita perbaiki keseluruhannya. Ketika Presiden sudah membuat program direktif Presidennya, ada sekolah rakyat, ada sekolah terintegrasi, ada sekolah unggulan, Garuda, ada sekolah-sekolah yang reguler. Maka PR besarnya adalah bagaimana sesungguhnya memastikan kualitas guru-gurunya, siapa yang mengontrolnya,” ujar Ledia.
Ia menekankan pentingnya memastikan seluruh program sekolah memiliki standar pendidikan yang jelas. Menurutnya, pemerintah juga perlu memastikan kualitas guru serta pemenuhan sarana dan kebutuhan pendidikan berjalan sesuai kewenangan kementerian yang membidangi pendidikan.
Ledia juga menyoroti target wajib belajar 13 tahun yang disampaikan Presiden. Ia menilai target tersebut harus diikuti dengan pemenuhan standar dan kebutuhan pendidikan agar dapat berjalan secara efektif.
“Maka harus dipastikan ketika kita bicara sekolah, pendidikan dasar dan menengah, Pak Prabowo menargetkan wajib belajarnya 13 tahun itu yang harus difokuskan. Bagaimana mereka kemudian bisa menjalankan tugasnya, standarnya, memenuhi segala keperluan-keperluan itu dengan baik. Problem kita adalah bisakah kemudian kita mengintegrasikan itu semua,” jelasnya. (hal/aha)
