Puteri Komarudin

11 artikel dengan tag ini

Puteri Komarudin Dorong BPK Perkuat Pemeriksaan di Era AI

Ekonomi dan Keuangan7 Oktober 2026

Puteri Komarudin Dorong BPK Perkuat Pemeriksaan di Era AI

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendorong Anggota BPK RI terpilih periode 2026–2031 memperkuat pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan dan mencegah kerugian negara. Menurutnya, perkembangan teknologi menuntut BPK semakin adaptif dalam menjalankan fungsi pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

7 Oktober 2026

Puteri Komarudin Soroti Tumpang Tindih Program UMKM dan Ketepatan Vokasi BI

Ekonomi dan Keuangan28 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Puteri Komarudin Soroti Tumpang Tindih Program UMKM dan Ketepatan Vokasi BI

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin meminta Bank Indonesia (BI) memperkuat koordinasi dengan kementerian/lembaga, perbankan, dan pemerintah daerah dalam menjalankan program pemberdayaan UMKM. Menurutnya, koordinasi diperlukan agar berbagai program pendampingan dan bantuan tidak tumpang tindih sehingga dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha.

Puteri Komarudin Dorong Percepatan Penyusunan Rencana Induk Pelindungan Pantura

Ekonomi dan Keuangan28 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Puteri Komarudin Dorong Percepatan Penyusunan Rencana Induk Pelindungan Pantura

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Anggaran DPR RI Puteri Komarudin mendorong percepatan penyusunan Rencana Induk Pelindungan Pantai Utara Jawa (Pantura) sebagai dasar pembangunan Giant Sea Wall (Tanggul Laut Raksasa) yang direncanakan membentang sepanjang 575 kilometer dari Banten hingga Jawa Timur.

Puteri Komarudin Dorong Percepatan Regulasi Turunan BMKS

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Puteri Komarudin Dorong Percepatan Regulasi Turunan BMKS

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempercepat penyusunan regulasi turunan penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS). Ia meminta adanya tenggat waktu yang jelas untuk penyelesaian peraturan bursa agar tidak terjadi kekosongan aturan saat BMKS mulai beroperasi pada 1 Januari 2027.

Substansi yang Tepat dan Penguatan Analisis Fiskal dalam RUU Keuangan Negara

Ekonomi dan Keuangan17 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Substansi yang Tepat dan Penguatan Analisis Fiskal dalam RUU Keuangan Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin menekankan pentingnya penempatan substansi yang tepat dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keuangan Negara. Selain itu, ia juga mendorong agar revisi tersebut mampu memperkuat implementasi penganggaran yang berorientasi pada hasil, bukan sekadar memenuhi aspek administrasi.

Puteri Komarudin Dalami Desain Iuran Program Penjaminan Polis

Ekonomi dan Keuangan12 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Puteri Komarudin Dalami Desain Iuran Program Penjaminan Polis

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendalami desain Program Penjaminan Polis (PPP) yang disiapkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), khususnya terkait skema iuran bagi perusahaan asuransi. Ia meminta desain iuran mempertimbangkan kemampuan industri sekaligus memastikan kecukupan dana penjaminan dan perlindungan bagi pemegang polis.

Penjaminan Polis Harus Jaga Konsumen dan Keberlanjutan Industri

Ekonomi dan Keuangan11 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Penjaminan Polis Harus Jaga Konsumen dan Keberlanjutan Industri

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anneta Komaruddin meminta penerapan Program Penjaminan Polis (PPP) tidak hanya berorientasi pada perlindungan konsumen, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan industri asuransi. Menurutnya, kemampuan industri memenuhi kewajiban permodalan dan iuran penjaminan perlu diperhitungkan agar program tersebut tidak justru menambah tekanan terhadap perusahaan asuransi.

Puteri Komarudin Minta PSR Ukur Dampak, Bukan Sekadar Serapan

Ekonomi dan Keuangan9 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Puteri Komarudin Minta PSR Ukur Dampak, Bukan Sekadar Serapan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan melaporkan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) telah diimplementasikan pada 427.935 hektare lahan dengan dana tersalur mencapai Rp13,51 triliun hingga Agustus 2026. Program tersebut telah menjangkau 187.782 pekebun.

9 September 2026

Puteri Komarudin Dukung DBH yang Berkeadilan Usai Serap Aspirasi ADKASI

Ekonomi dan Keuangan1 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Puteri Komarudin Dukung DBH yang Berkeadilan Usai Serap Aspirasi ADKASI

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menggelar agenda Rapat Audiensi dengan Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) terkait pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, Anggota Banggar DPR RI Puteri Anetta Komarudin mendukung aspirasi penguatan Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah penghasil sumber daya alam (SDA) agar pembagian fiskal lebih berkeadilan.

Kunjungi Bea Cukai Soekarno-Hatta, Puteri Komarudin Dorong Pengawasan Diperketat

Ekonomi dan Keuangan31 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Kunjungi Bea Cukai Soekarno-Hatta, Puteri Komarudin Dorong Pengawasan Diperketat

PARLEMENTARIA, Tangerang – Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mendorong Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap potensi penyelundupan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Penguatan tersebut dinilai penting menyusul pengungkapan penyelundupan emas seberat 23,73 kilogram senilai sekitar Rp63 miliar pada pertengahan Agustus 2026.

Puteri Komarudin Dukung Kepemimpinan Perempuan di Bank Indonesia

Ekonomi dan Keuangan27 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Puteri Komarudin Dukung Kepemimpinan Perempuan di Bank Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendukung kepemimpinan perempuan di Bank Indonesia (BI) dalam uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) Calon Gubernur Bank Indonesia dan Calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Periode 2026–2031 yang digelar Komisi XI DPR RI Gedun, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026) lalu.