//
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin.|Foto: Mario/jk
PARLEMENTARIA, Jakarta – Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan melaporkan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) telah diimplementasikan pada 427.935 hektare lahan dengan dana tersalur mencapai Rp13,51 triliun hingga Agustus 2026. Program tersebut telah menjangkau 187.782 pekebun.
Menanggapi capaian tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendorong percepatan program PSR untuk meningkatkan produktivitas perkebunan sawit rakyat. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI dengan jajaran Eselon I Kementerian Keuangan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2026).
“Tentu kami apresiasi capaian ini, tetapi kami harap Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dapat melakukan strategi untuk percepatan. Pasalnya, pada tahun ini, dari target 50 ribu hektare, BPDP baru terealisasi sekitar 20 ribu hektare. Artinya, BPDP perlu mengakselerasi. Tentunya, dengan tetap mengedepankan akuntabilitas, tata kelola, dan ketepatan sasaran,” urai Puteri melalui rilis yang disampaikan kepada Parlementaria di Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Menurut Puteri, BPDP perlu mengatasi sejumlah tantangan yang masih menghambat percepatan PSR. Tantangan tersebut antara lain proses pengusulan dan verifikasi calon penerima serta lahan, kepastian legalitas lahan, penguatan kelembagaan pekebun, hingga ketersediaan benih yang memenuhi persyaratan peremajaan.
“Termasuk juga persyaratan avalis (penanggung jawab) yang berperan sebagai mitra dan menjadi penjamin ke bank penyalur agar petani rakyat bisa mendapatkan kredit atau bantuan dana. Artinya, secara program pun, masih terdapat ruang untuk meningkatkan inklusivitas dari program ini,” ujar Puteri, yang juga legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Barat VII yang mencakup Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta.
Tak hanya mengejar percepatan, dirinya juga mengingatkan agar keberhasilan program PSR diukur dari dampak yang dihasilkan, khususnya terhadap peningkatan produktivitas kebun dan kesejahteraan pekebun.
“Kami mendorong supaya keberhasilan program PSR tidak hanya diukur dari besarnya dana yang disalurkan atau luas lahan yang diremajakan, tetapi juga dari kemampuan program dalam meningkatkan produktivitas kebun dan kesejahteraan pekebun secara berkelanjutan. Jadi, yang harus kita lihat bukan hanya seberapa besar input yang sudah diberikan, tetapi juga apa outcome yang dihasilkan bagi pekebun,” jelas Puteri.
Terakhir, ia mendorong BPDP memperkuat kontribusinya dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di kawasan perkebunan sawit.
“Karena persoalan karhutla ini terus berulang dan dampaknya bukan hanya ke lingkungan, tetapi juga ke produktivitas perkebunan dan masyarakat sekitar,” tutup Politisi Fraksi Partai Golkar itu. (um)
