TKD

19 artikel dengan tag ini

Muhammad Kholid Desak Pemerintah Segera Putuskan Tambahan TKD Demi Bayar Gaji ASN

Ekonomi dan Keuangan6 Agustus 2026

Muhammad Kholid Desak Pemerintah Segera Putuskan Tambahan TKD Demi Bayar Gaji ASN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid mendesak pemerintah segera mengambil keputusan terkait tambahan Transfer ke Daerah (TKD) bagi sekitar 490 pemerintah daerah (Pemda) yang mengalami kesulitan keuangan untuk memenuhi belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN). Tidak hanya itu saja, desaknya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian perlu segera menetapkan keputusan mengenai tambahan TKD agar hak para ASN tetap terpenuhi dan pelayanan publik tidak terganggu.

6 Agustus 2026

Fiskal Daerah Urgen Dibahas, Komisi II Akan Gelar RDP Meski Masa Reses

Politik dan Keamanan29 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Fiskal Daerah Urgen Dibahas, Komisi II Akan Gelar RDP Meski Masa Reses

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi II DPR RI akan membahas reformulasi sejumlah kebijakan yang berkaitan dengan kondisi fiskal daerah melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) serta para kepala daerah se-Indonesia pada 30 Juli 2026. Pembahasan tersebut tetap dilaksanakan pada masa reses saat ini atas arahan dan persetujuan Pimpinan DPR RI.

Komisi XI Kawal Kenaikan Transfer ke Daerah pada RAPBN 2027

Ekonomi dan Keuangan22 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI Kawal Kenaikan Transfer ke Daerah pada RAPBN 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta – Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 dipastikan akan mengalami penambahan. Namun, besaran anggaran tersebut masih menunggu keputusan pemerintah dan akan diumumkan secara resmi dalam Nota Keuangan RAPBN 2027.

Banggar Dorong Sinkronisasi Belanja Pusat dan Daerah untuk Percepat Pembangunan Jawa Timur

Ekonomi dan Keuangan16 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Banggar Dorong Sinkronisasi Belanja Pusat dan Daerah untuk Percepat Pembangunan Jawa Timur

PARLEMENTARIA, Surabaya – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Jazilul Fawaid menekankan pentingnya sinkronisasi antara belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah guna mempercepat pembangunan serta menjaga pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Menurutnya, efektivitas pembangunan tidak dapat hanya diukur dari besaran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Bagi Hasil (DBH), tetapi juga harus memperhatikan belanja kementerian dan lembaga yang mengalir ke daerah.

Syarief Abdullah: Transfer Daerah Tak Boleh Menghambat Pembangunan

Ekonomi dan Keuangan16 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Syarief Abdullah: Transfer Daerah Tak Boleh Menghambat Pembangunan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie menegaskan bahwa kebijakan transfer ke daerah harus menjaga keseimbangan antara disiplin fiskal nasional dan kebutuhan riil daerah. Penegasan ini disampaikan kepada Parlementaria di Jakarta, Kamis (16/7/2026), usai menggelar Kunjungan Kerja Banggar DPR RI ke Provinsi Kalimantan Barat guna menghimpun masukan, saran, dan rekomendasi terkait Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Jangan Sekadar Narasi, Evaluasi Inpres Harus Lebih Terukur Dan Berdampak

Ekonomi dan Keuangan9 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Jangan Sekadar Narasi, Evaluasi Inpres Harus Lebih Terukur Dan Berdampak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menekankan pentingnya evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) dilakukan secara lebih terukur dan terstruktur. Menurutnya, laporan evaluasi tidak cukup hanya memuat capaian umum, tetapi juga harus menjelaskan pelaksana teknis, target, realisasi, hingga dampak pembangunan yang dihasilkan.

Legislator: Komisi II Siapkan Solusi Bersama Pemerintah Atasi Batas Belanja Pegawai

Politik dan Keamanan9 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Legislator: Komisi II Siapkan Solusi Bersama Pemerintah Atasi Batas Belanja Pegawai

PARLEMENTARIA, Bandung – Keresahan pemerintah daerah terkait ancaman pelanggaran aturan batas maksimal belanja pegawai mulai menemukan titik terang. Komisi II DPR RI menyatakan telah merumuskan solusi konkret bersama pemerintah untuk mengatasi persoalan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya terkait beban belanja aparatur.

Banggar Tekankan Penguatan Koordinasi Pusat-Daerah untuk Jaga Stabilitas Ekonomi di NTT

Ekonomi dan Keuangan5 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Banggar Tekankan Penguatan Koordinasi Pusat-Daerah untuk Jaga Stabilitas Ekonomi di NTT

PARLEMENTARIA, Manggarai Barat – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Wihadi Wijanto, mengatakan kunjungan kerja Banggar DPR RI ke Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Jum'at (3/7/2026) bertujuan untuk mendengarkan aspirasi dari para kepala daerah terkait dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penyaluran Transfer ke Daerah (TKD), serta kondisi perekonomian daerah sebagai bahan pembahasan kebijakan fiskal nasional.

Dana TKD 2027 Turun Jadi Rp600 Triliun, Anggaran PPPK Guru hingga Nakes Dibiayai APBN

Politik dan Keamanan5 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Dana TKD 2027 Turun Jadi Rp600 Triliun, Anggaran PPPK Guru hingga Nakes Dibiayai APBN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mengungkapkan dana transfer ke daerah diproyeksikan turun menjadi Rp600 triliun pada 2027 dari sekitar Rp900 triliun. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai belanja pegawai, termasuk gaji guru dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Transfer ke Daerah 2027 Sebesar 2,55–2,79 Persen PDB Harus Berdampak bagi Masyarakat

Ekonomi dan Keuangan2 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Transfer ke Daerah 2027 Sebesar 2,55–2,79 Persen PDB Harus Berdampak bagi Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR menegaskan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) pada Tahun Anggaran 2027 harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan penguatan kesejahteraan di seluruh daerah. Demi mendukung tujuan tersebut, Banggar DPR bersama Pemerintah menyepakati alokasi TKD pada kisaran 2,55–2,79 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Dede Yusuf Pertanyakan Pemerintah Soal Dana Desa Dipotong Drastis dalam RAPBN 2027

Ekonomi dan Keuangan26 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Dede Yusuf Pertanyakan Pemerintah Soal Dana Desa Dipotong Drastis dalam RAPBN 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengkritisi keras kebijakan penurunan alokasi anggaran desa yang dinilai merosot sangat drastis. Penurunan ini dinilai kontradiktif mengingat beban riil pelayanan publik di tingkat pemerintahan terbawah justru semakin menumpuk.

Dede Yusuf Apresiasi Relaksasi Belanja Pegawai Daerah dalam Kebijakan TKD 2027

Ekonomi dan Keuangan25 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Dede Yusuf Apresiasi Relaksasi Belanja Pegawai Daerah dalam Kebijakan TKD 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Dede Yusuf, mengapresiasi langkah pemerintah yang membuka ruang relaksasi terhadap ketentuan belanja pegawai pemerintah daerah dalam kerangka kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2027.