TKD

26 artikel dengan tag ini

Amin AK Harap TKD Memadai Demi Tekan Beban Pembiayaan P3K

Ekonomi dan Keuangan16 September 2026

Amin AK Harap TKD Memadai Demi Tekan Beban Pembiayaan P3K

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Amin AK menyoroti beratnya beban pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang harus ditanggung pemerintah daerah. Ia meminta kebijakan pengangkatan P3K diikuti dukungan dana transfer dari pemerintah pusat yang memadai agar tidak membebani kapasitas fiskal daerah.

16 September 2026

Tampung Aspirasi DPRD Lumajang, Ketua BAKN Minta Kebijakan Transfer Daerah Ditinjau Ulang

Ekonomi dan Keuangan16 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Tampung Aspirasi DPRD Lumajang, Ketua BAKN Minta Kebijakan Transfer Daerah Ditinjau Ulang

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Andreas Eddy Susetyo, mendorong adanya terobosan regulasi serta evaluasi atas pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal tersebut ditegaskannya saat menerima kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Lumajang di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Askweni Soroti Alokasi TKD Rp735 Triliun untuk Perbaikan Jalan Daerah

Ekonomi dan Keuangan27 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Askweni Soroti Alokasi TKD Rp735 Triliun untuk Perbaikan Jalan Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Askweni menilai alokasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp735,0 triliun dalam RAPBN 2027 perlu dikaji kembali untuk menjawab kebutuhan pemeliharaan infrastruktur jalan di kabupaten/kota. Baginya, kenaikan alokasi TKD yang dinilai belum sebanding dengan kebutuhan pemeliharaan jalan daerah yang mencapai ribuan kilometer.

Anggaran Negara Naik Signifikan, Legislator Tagih Kepastian Transfer ke Daerah

Industri dan Pembangunan18 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Anggaran Negara Naik Signifikan, Legislator Tagih Kepastian Transfer ke Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto menyoroti peningkatan signifikan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 yang dirancang mencapai Rp4.097,2 triliun. Meski menyambut baik delapan program prioritas nasional yang dicanangkan pemerintah, ia memberikan catatan terkait kejelasan alokasi Transfer ke Daerah (TKD).

TKD Pendidikan Perlu Diperkuat agar Daerah Mampu Penuhi Kebutuhan Guru

Kesejahteraan Rakyat18 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

TKD Pendidikan Perlu Diperkuat agar Daerah Mampu Penuhi Kebutuhan Guru

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi X DPR RI meminta pemerintah memperkuat alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk sektor pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Penguatan tersebut dinilai penting agar pemerintah daerah memiliki kemampuan fiskal yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pendidikan, termasuk pembayaran gaji guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Kejar Target Pertumbuhan, Hamka B. Kady Dorong Pemerintah Pusat Tingkatkan Anggaran TKD

Ekonomi dan Keuangan15 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Kejar Target Pertumbuhan, Hamka B. Kady Dorong Pemerintah Pusat Tingkatkan Anggaran TKD

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Hamka B. Kady mengharapkan seluruh anggaran program kerakyatan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo dapat dipenuhi dengan baik dalam RAPBN 2027. Poin krusial yang menjadi sorotan tajam Banggar, menurutnya adalah perlunya penambahan alokasi Transfer ke Daerah (TKD).

Pemerintah Gelontorkan Rp18,9 Triliun untuk Pemda, Gus Khozin Dorong Evaluasi TKD 2027

Politik dan Keamanan11 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Pemerintah Gelontorkan Rp18,9 Triliun untuk Pemda, Gus Khozin Dorong Evaluasi TKD 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mendukung langkah Pemerintah Pusat mengalokasikan tambahan dana sebesar Rp18,9 triliun kepada 546 pemerintah daerah (Pemda) untuk membantu memenuhi kebutuhan belanja pegawai.

Muhammad Kholid Desak Pemerintah Segera Putuskan Tambahan TKD Demi Bayar Gaji ASN

Ekonomi dan Keuangan6 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Muhammad Kholid Desak Pemerintah Segera Putuskan Tambahan TKD Demi Bayar Gaji ASN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid mendesak pemerintah segera mengambil keputusan terkait tambahan Transfer ke Daerah (TKD) bagi sekitar 490 pemerintah daerah (Pemda) yang mengalami kesulitan keuangan untuk memenuhi belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN). Tidak hanya itu saja, desaknya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian perlu segera menetapkan keputusan mengenai tambahan TKD agar hak para ASN tetap terpenuhi dan pelayanan publik tidak terganggu.

Fiskal Daerah Urgen Dibahas, Komisi II Akan Gelar RDP Meski Masa Reses

Politik dan Keamanan29 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Fiskal Daerah Urgen Dibahas, Komisi II Akan Gelar RDP Meski Masa Reses

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi II DPR RI akan membahas reformulasi sejumlah kebijakan yang berkaitan dengan kondisi fiskal daerah melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) serta para kepala daerah se-Indonesia pada 30 Juli 2026. Pembahasan tersebut tetap dilaksanakan pada masa reses saat ini atas arahan dan persetujuan Pimpinan DPR RI.

Komisi XI Kawal Kenaikan Transfer ke Daerah pada RAPBN 2027

Ekonomi dan Keuangan22 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI Kawal Kenaikan Transfer ke Daerah pada RAPBN 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta – Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 dipastikan akan mengalami penambahan. Namun, besaran anggaran tersebut masih menunggu keputusan pemerintah dan akan diumumkan secara resmi dalam Nota Keuangan RAPBN 2027.

Banggar Dorong Sinkronisasi Belanja Pusat dan Daerah untuk Percepat Pembangunan Jawa Timur

Ekonomi dan Keuangan16 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Banggar Dorong Sinkronisasi Belanja Pusat dan Daerah untuk Percepat Pembangunan Jawa Timur

PARLEMENTARIA, Surabaya – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Jazilul Fawaid menekankan pentingnya sinkronisasi antara belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah guna mempercepat pembangunan serta menjaga pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Menurutnya, efektivitas pembangunan tidak dapat hanya diukur dari besaran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Bagi Hasil (DBH), tetapi juga harus memperhatikan belanja kementerian dan lembaga yang mengalir ke daerah.

Syarief Abdullah: Transfer Daerah Tak Boleh Menghambat Pembangunan

Ekonomi dan Keuangan16 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Syarief Abdullah: Transfer Daerah Tak Boleh Menghambat Pembangunan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie menegaskan bahwa kebijakan transfer ke daerah harus menjaga keseimbangan antara disiplin fiskal nasional dan kebutuhan riil daerah. Penegasan ini disampaikan kepada Parlementaria di Jakarta, Kamis (16/7/2026), usai menggelar Kunjungan Kerja Banggar DPR RI ke Provinsi Kalimantan Barat guna menghimpun masukan, saran, dan rekomendasi terkait Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).