TKD

7 artikel dengan tag ini

Askweni Desak Pemerintah Beri Perhatian Khusus Infrastruktur Jalan Rusak Akibat Cuaca

Ekonomi dan Keuangan23 Juni 2026

Askweni Desak Pemerintah Beri Perhatian Khusus Infrastruktur Jalan Rusak Akibat Cuaca

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Askweni mendesak pemerintah pusat untuk memberikan perhatian dan porsi anggaran yang lebih besar bagi pembenahan infrastruktur jalan di daerah. Hal ini menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait hancurnya akses jalan utama akibat anomali cuaca yang melanda berbagai wilayah di Indonesia.

23 Juni 2026

Dede Yusuf Harap Beban Gaji P3K Daerah Dialihkan ke APBN

Ekonomi dan Keuangan23 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Dede Yusuf Harap Beban Gaji P3K Daerah Dialihkan ke APBN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Dede Yusuf mendorong agar pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) serta P3K paruh waktu ditarik sepenuhnya menjadi dukungan APBN pusat. Langkah ini dinilai sebagai solusi konkret untuk menyelamatkan postur anggaran daerah yang kian tertekan.

Askweni Minta Pemerintah Atasi Masalah Warisan Utang Kepala Daerah

Ekonomi dan Keuangan23 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Askweni Minta Pemerintah Atasi Masalah Warisan Utang Kepala Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Askweni menyoroti adanya fenomena kepala daerah baru yang harus mewarisi surat pengakuan utang dari pendahulu mereka dalam jumlah yang sangat besar. Menurutnya, pemerintah pusat tidak boleh menutup mata karena kondisi ini menghambat kepala daerah baru dalam merealisasikan program kerja dan janji kampanye kepada masyarakat.

Penurunan DBH Potensi Tekan Fiskal Daerah Penghasil SDA

Politik dan Keamanan23 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Penurunan DBH Potensi Tekan Fiskal Daerah Penghasil SDA

PARLEMENTARIA, Jakarta – Perlunya strategi transisi fiskal bagi daerah penghasil sumber daya alam (SDA) menjadi sorotan dalam pembahasan Kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) RAPBN Tahun Anggaran 2027. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi dampak penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) sekaligus mengurangi ketergantungan daerah terhadap penerimaan komoditas yang bersifat fluktuatif.

Taufan Pawe: Dana Insentif Daerah Harus Jadi Pemicu Inovasi Kepala Daerah

Ekonomi dan Keuangan23 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Taufan Pawe: Dana Insentif Daerah Harus Jadi Pemicu Inovasi Kepala Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Taufan Pawe menegaskan bahwa Dana Insentif Daerah (DID) harus menjadi instrumen untuk mendorong inovasi dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Pasalnya, pemberian insentif kepada daerah berprestasi dapat memacu kepala daerah untuk lebih kreatif dalam memperkuat kapasitas fiskal dan pelayanan publik di daerah masing-masing.

Fathi: Harus Adil Pangkas Dana TKD Daerah

Ekonomi dan Keuangan10 Mei 2026

Ekonomi dan Keuangan

Fathi: Harus Adil Pangkas Dana TKD Daerah

PARLEMENTARIA, Banjarmasin - Anggota Komisi XI DPR H Fathi mengakui bahwa desakan meninjau ulang kebijakan pemangkasan TKD tidak hanya datang dari Kalimantan Selatan, tetapi juga disuarakan oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia. Sebab itu, ia mengingatkan pemerintah pusat harus bersikap adil memangkas dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah.

Harris Turino Nilai Pertumbuhan Ekonomi Kalbar Belum Inklusif

Ekonomi dan Keuangan10 Mei 2026

Ekonomi dan Keuangan

Harris Turino Nilai Pertumbuhan Ekonomi Kalbar Belum Inklusif

PARLEMENTARIA, Pontianak – Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino memberikan sejumlah catatan soal perekonomian Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Sebab, berdasarkan laporan yang ia terima, struktur pertumbuhan ekonomi di Kalbar yang dinilai masih belum inklusif meski mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,14 persen pada tahun ini.