
Anggota Komisi V DPR RI, Edi Purwanto, usai menghadiri Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II, Jakarta.|Foto: Vyrma/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto menyoroti peningkatan signifikan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 yang dirancang mencapai Rp4.097,2 triliun. Meski menyambut baik delapan program prioritas nasional yang dicanangkan pemerintah, ia memberikan catatan terkait kejelasan alokasi Transfer ke Daerah (TKD).
Ditemui usai menghadiri Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II, Jakarta pada Jumat (14/8/2026). Edi menilai kenaikan belanja negara dari kisaran Rp3.800-an triliun menjadi lebih dari Rp4.000 triliun harus diimbangi dengan efektivitas eksekusi di lapangan.
"Kita melihat ada peningkatan pada APBN 2027 hingga Rp4.097,2 triliun dengan target pendapatan Rp3.426 triliun. Pemerintah menyiapkan delapan program utama, mulai dari ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi desa. Ini tentu kabar baik, terutama rencana revitalisasi sekolah dan Puskesmas," ujar Edi kepada Parlementaria.
Menurut Legislator Dapil Jambi tersebut, kepastian angka TKD sangat krusial bagi para kepala daerah di seluruh Indonesia dalam merencanakan pembangunan di tingkat lokal. Namun, hal tersebut belum tersampaikan dalam agenda yang telah berlangsung.
"Catatan kita, tadi belum disebutkan berapa jumlah Transfer ke Daerah (TKD). Padahal alokasi dana transfer ini sangat ditunggu-tunggu oleh para bupati, wali kota, dan gubernur di seluruh Indonesia (untuk menggerakkan roda perekonomian daerah)," tegasnya.
Menutup keterangannya, Edi mengajak seluruh elemen bangsa untuk menyatukan semangat dalam mengawal pelaksanaan APBN 2027. Ia mengingatkan bahwa tantangan terbesar bangsa saat ini adalah mengisi kemerdekaan dengan pembangunan yang berkeadilan.
"Memproklamasikan kemerdekaan itu mudah, tetapi menjaga dan mengisi negara ini agar tetap berdiri tegak untuk selama-lamanya adalah pekerjaan besar. Kita harus memastikan anggaran yang besar ini benar-benar membawa Indonesia menjadi negara yang berdaulat, adil, dan makmur," pungkasnya. (hvt/we)