APBN 2027

4 artikel dengan tag ini

RAPAT PARIPURNA DPR RI KE-25 MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2025-2026 DENGAN AGENDA TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP PANDANGAN FRAKSI ATAS RUU TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN APBN TA 2025

Ekonomi dan Keuangan14 Juli 2026

RAPAT PARIPURNA DPR RI KE-25 MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2025-2026 DENGAN AGENDA TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP PANDANGAN FRAKSI ATAS RUU TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN APBN TA 2025

RAPAT PARIPURNA DPR RI KE-25 MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2025-2026 AGENDA : TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP PANDANGAN FRAKSI ATAS RUU TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN APBN TA 2025

14 Juli 2026

Penyesuaian TKD Harus Diimbangi Pelaksanaan Program Daerah Lewat Pemerintah Pusat

Ekonomi dan Keuangan25 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Penyesuaian TKD Harus Diimbangi Pelaksanaan Program Daerah Lewat Pemerintah Pusat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menilai penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) yang dilakukan pemerintah perlu dipahami secara utuh. Menurutnya, berkurangnya sebagian alokasi transfer tidak serta-merta berarti berkurangnya dukungan anggaran bagi daerah, karena sejumlah program kini dieksekusi langsung oleh pemerintah pusat di daerah.

APBN 2027 Harus Perkuat Ketahanan Ekonomi dan Kurangi Ketimpangan

Ekonomi dan Keuangan12 Mei 2026

Ekonomi dan Keuangan

APBN 2027 Harus Perkuat Ketahanan Ekonomi dan Kurangi Ketimpangan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan APBN Tahun 2027 harus mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional sekaligus mengurangi ketimpangan sosial di tengah tekanan global yang masih berlangsung.

DPR Siapkan Pembahasan APBN 2027 Demi Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional

Ekonomi dan Keuangan12 Mei 2026

Ekonomi dan Keuangan

DPR Siapkan Pembahasan APBN 2027 Demi Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan agar pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk segera mengantisipasi dampak situasi global terhadap perekonomian nasional, termasuk terhadap sektor UMKM dan kebijakan fiskal Indonesia ke depan. Menurutnya, kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian harus menjadi perhatian serius pemerintah agar tidak berdampak pada stabilitas ekonomi domestik.