APBN 2027

12 artikel dengan tag ini

Amin Ak: APBN 2027 Harus Perkuat Sektor Riil dan UMKM

Ekonomi dan Keuangan27 Agustus 2026

Amin Ak: APBN 2027 Harus Perkuat Sektor Riil dan UMKM

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menegaskan bahwa pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2027 harus diarahkan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Namun, menurutnya, pertumbuhan tersebut harus berkualitas, mampu menciptakan lapangan kerja, serta dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

27 Agustus 2026

RAPAT PARIPURNA DPR RI KE- 3 MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2026-2027

Politik dan Keamanan27 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

RAPAT PARIPURNA DPR RI KE- 3 MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2026-2027

27 Agustus 2026

Kamrussamad Apresiasi Pengangkatan PPPK, Tunggu Kepastian Alokasi Anggaran RAPBN 2027

Ekonomi dan Keuangan20 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Kamrussamad Apresiasi Pengangkatan PPPK, Tunggu Kepastian Alokasi Anggaran RAPBN 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI sekaligus Badan Anggaran DPR RI Kamrussamad mengapresiasi kebijakan pemerintah terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu dan paruh waktu. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi harapan bagi lebih dari 500 ribu PPPK yang telah mengabdikan diri selama bertahun-tahun.

Penguatan Kapasitas Fiskal Jadi Perhatian untuk APBN 2027

Ekonomi dan Keuangan20 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Penguatan Kapasitas Fiskal Jadi Perhatian untuk APBN 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Mohamad Said menilai penguatan kapasitas fiskal perlu menjadi perhatian pemerintah dalam penyusunan dan pelaksanaan APBN ke depan. Salah satunya melalui reformasi fiskal di sektor perpajakan untuk meningkatkan tax ratio.

20 Agustus 2026

Keberlanjutan JKN Harus Berorientasi pada Hak Kesehatan

Kesejahteraan Rakyat18 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Keberlanjutan JKN Harus Berorientasi pada Hak Kesehatan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Keberlanjutan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan tidak semestinya hanya dilihat dari persoalan defisit dan pembiayaan. Pemenuhan layanan kesehatan merupakan tanggung jawab negara karena kesehatan menjadi salah satu kebutuhan dasar masyarakat.

18 Agustus 2026

BREAKING NEWS - RAPAT PARIPURNA DPR RI KE- 2 MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2026-2027

Ekonomi dan Keuangan18 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

BREAKING NEWS - RAPAT PARIPURNA DPR RI KE- 2 MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2026-2027

RAPAT PARIPURNA DPR RI KE- 2 MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2026-2027

18 Agustus 2026

Terima Nota Keuangan, Puan: Keberhasilan APBN Diukur dari Manfaat bagi Rakyat

Ekonomi dan Keuangan14 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Terima Nota Keuangan, Puan: Keberhasilan APBN Diukur dari Manfaat bagi Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menegaskan bahwa keberhasilan APBN Tahun Anggaran 2027 tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang dikelola negara, tetapi dari kemampuan anggaran tersebut memenuhi harapan dan kebutuhan rakyat. Hal tersebut disampaikan Puan saat memimpin Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Jelang 81 Tahun RI, Andi Yuliani Paris: APBN 2027 Harus Prioritaskan Pemerataan Kesejahteraan

Ekonomi dan Keuangan14 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Jelang 81 Tahun RI, Andi Yuliani Paris: APBN 2027 Harus Prioritaskan Pemerataan Kesejahteraan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris mendorong pemerintah menjadikan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan sebagai prioritas dalam penyusunan APBN 2027. Hal itu disampaikannya jelang Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

RAPAT PARIPURNA DPR RI KE-25 MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2025-2026 DENGAN AGENDA TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP PANDANGAN FRAKSI ATAS RUU TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN APBN TA 2025

Ekonomi dan Keuangan14 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Penyesuaian TKD Harus Diimbangi Pelaksanaan Program Daerah Lewat Pemerintah Pusat

Ekonomi dan Keuangan25 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Penyesuaian TKD Harus Diimbangi Pelaksanaan Program Daerah Lewat Pemerintah Pusat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menilai penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) yang dilakukan pemerintah perlu dipahami secara utuh. Menurutnya, berkurangnya sebagian alokasi transfer tidak serta-merta berarti berkurangnya dukungan anggaran bagi daerah, karena sejumlah program kini dieksekusi langsung oleh pemerintah pusat di daerah.

APBN 2027 Harus Perkuat Ketahanan Ekonomi dan Kurangi Ketimpangan

Ekonomi dan Keuangan12 Mei 2026

Ekonomi dan Keuangan

APBN 2027 Harus Perkuat Ketahanan Ekonomi dan Kurangi Ketimpangan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan APBN Tahun 2027 harus mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional sekaligus mengurangi ketimpangan sosial di tengah tekanan global yang masih berlangsung.

DPR Siapkan Pembahasan APBN 2027 Demi Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional

Ekonomi dan Keuangan12 Mei 2026

Ekonomi dan Keuangan

DPR Siapkan Pembahasan APBN 2027 Demi Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan agar pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk segera mengantisipasi dampak situasi global terhadap perekonomian nasional, termasuk terhadap sektor UMKM dan kebijakan fiskal Indonesia ke depan. Menurutnya, kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian harus menjadi perhatian serius pemerintah agar tidak berdampak pada stabilitas ekonomi domestik.