Terima Nota Keuangan, Puan: Keberhasilan APBN Diukur dari Manfaat bagi Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menegaskan bahwa keberhasilan APBN Tahun Anggaran 2027 tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang dikelola negara, tetapi dari kemampuan anggaran tersebut memenuhi harapan dan kebutuhan rakyat. Hal tersebut disampaikan Puan saat memimpin Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

"APBN adalah pilihan politik, tentang ke mana sumber daya negara diarahkan, siapa yang diprioritaskan, dan manfaat apa yang harus dirasakan oleh rakyat," kata Puan dalam rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Jumat (14/8/2026)

Dalam rapat tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya kepada DPR RI. Penyampaian tersebut menandai dimulainya tahun ketiga masa bakti DPR RI periode 2024-2029 dan digelar setelah Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2026.

Lebih lanjut, Puan menggambarkan perkembangan besaran APBN dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2000, APBN tercatat sebesar Rp197 triliun dan meningkat menjadi Rp1.126 triliun pada 2010. Artinya, dalam kurun 10 tahun, belanja negara meningkat hampir enam kali lipat.

"Dalam 10 tahun tersebut, Belanja Negara naik hampir 6 kali lipat," lanjutnya.

Sementara pada 2026, APBN telah mencapai sekitar Rp3.842 triliun. Angka tersebut hampir 20 kali lipat dibandingkan APBN 2000.

"APBN Tahun 2027, yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden, bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja Rp 4.000-an triliun," sebut Puan.

Menurutnya, besarnya anggaran negara belum berarti apabila belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menggambarkan kondisi petani yang menunggu hasil panen, anak yang ingin melanjutkan pendidikan, masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan, hingga pencari kerja yang berupaya menghidupi keluarganya.

"Mungkin tidak ada satupun di antara kita yang pernah melihat banyaknya uang sebesar hampir Rp 4.000 triliun. Angka itu begitu besarnya bahkan sangat besar,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu.

“Tetapi bagi seorang petani yang sedang menunggu panennya menghasilkan, seorang anak yang ingin sekolah setinggi-tingginya, rakyat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan, seorang pencari kerja untuk menghidupi keluarganya, atau urusan rakyat lainnya, angka sebesar apa pun terasa tidak bermakna apabila belum dapat menjawab harapan dan urusan rakyat," imbuh Puan.

Karena itu, Puan menekankan kinerja APBN harus dilihat dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

“APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik," tegasnya.

Puan mengatakan tema kebijakan fiskal 2027, ‘Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat’, perlu dimaknai sebagai komitmen untuk mempertemukan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan serta kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial.

Ia juga mengingatkan sejumlah program prioritas nasional 2027, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, hingga penurunan kemiskinan, harus dijalankan sebagai satu kesatuan politik pembangunan nasional.

"Pembangunan nasional adalah cara negara menjaga persatuan dengan memastikan bahwa setiap rakyat, di mana pun berada, memiliki hak yang sama atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi, dan kemajuan," ungkap Puan.

"Tidak boleh ada rakyat yang merasa jauh dari negara, karena tinggal di pulau kecil, daerah tertinggal, wilayah perbatasan, pegunungan, maupun kawasan terpencil," sambung cucu Bung Karno tersebut.

Dalam pembahasan APBN 2027, Puan juga menyampaikan empat hal yang perlu menjadi perhatian. Pertama, pendapatan negara harus dihimpun secara adil tanpa melemahkan daya beli masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha.

"Negara harus menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga harus adil dalam membagi beban," pesan Puan.

Kedua, belanja negara harus semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Ketiga, defisit dan utang harus dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab.

"Setiap pembiayaan harus dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang. Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang," urainya.

Keempat, Puan meminta transfer ke daerah benar-benar diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik, ekonomi lokal, dan pemerataan pembangunan.

“APBN bukan sekedar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukan besarnya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik," tukas Puan.

Selain itu, Ia menegaskan keberhasilan Pemerintah dan DPR RI dalam menyusun APBN harus dilihat dari sejauh mana kebijakan, program, dan anggaran mampu membuka jalan bagi masyarakat untuk hidup lebih baik.

"Maka marilah kita wujudkan APBN Tahun Anggaran 2027 sebagai instrumen politik pembangunan yang menghadirkan negara dalam kehidupan rakyat, memperkuat keberpihakan negara pada rakyat, dan meningkatkan manfaat pembangunan bagi semua," serunya.

"Jangan biarkan rakyat menunggu. Kita DPR RI, Pemerintah, lembaga-lembaga Negara, TNI, Polri, yang telah ditugaskan oleh rakyat haruslah bergotong royong, bekerja cepat, tepat dan berdaya guna untuk rakyat," tambah Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Dengan penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan tersebut, DPR RI resmi memasuki Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027. (hal/rdn)