Legislator Soroti Perbedaan Visi dan Realisasi Kebijakan Prabowo, Kemenparekraf Dapat Anggaran Minim

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel JD Wattimena, mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana disampaikan dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI 2026. Namun, ia menilai visi tersebut harus diikuti dengan implementasi kebijakan yang selaras di tingkat kementerian dan lembaga.

Menurut Samuel, komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan yang nasionalis dan perlu didukung. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan di lapangan.

"Saya menyetujui dan mendukung pembicaraan Beliau (Presiden RI) bahwa pemerintah harus menyejahterakan masyarakat. Dengan berbagai presentasi Beliau, tujuan utamanya menyejahterakan masyarakat. Itu sesuatu yang menurut saya nasionalis sekali," kata Samuel di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Meski demikian, Samuel melihat masih terdapat ketidaksesuaian antara gagasan Presiden dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah di lapangan. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI.

"Antara pikiran Beliau, perasaan Beliau, action yang dilakukan oleh pemerintah ini banyak yang tidak sejalan," ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Karena itu, Samuel menegaskan Komisi VII DPR RI akan memastikan kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerja komisi mampu menerjemahkan arahan Presiden ke dalam program yang dapat direalisasikan dan memberikan dampak bagi masyarakat.

"Menjadi tugas Komisi VII untuk melakukan pengawasan apakah yang Beliau sampaikan dengan heroik ini kemudian di berbagai kementerian mereka bisa merealisasikannya," kata legislator dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah I itu.

Selain persoalan implementasi, Samuel menyoroti keterbatasan anggaran yang dinilai turut memengaruhi kapasitas kerja sejumlah kementerian mitra Komisi VII. Salah satunya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Ia mengungkapkan, Kemenparekraf seharusnya mampu mendorong sektor ekonomi kreatif Indonesia menjadi new engine of growth atau mesin pertumbuhan ekonomi baru. 

"Banyak dari mitra kami ini terhambat kapasitas kerjanya karena anggaran yang dipotong. Salah satunya Kementerian Ekonomi Kreatif ini diharapkan sebagai the new engine of growth," jelasnya.

Sebagai salah satu perancang busana senior yang juga berkecimpung di sektor tersebut, ia menyatakan ekonomi kreatif memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu ruang penggerak pertumbuhan ekonomi generasi muda dan Indonesia. Karena itu, dukungan anggaran dinilai penting agar kementerian terkait dapat menjalankan fungsi dan programnya secara optimal.

Selanjutnya, Samuel akan mencermati alokasi anggaran kementerian dan lembaga dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya. 

Ia pun menilai struktur anggaran tersebut menjadi salah satu indikator untuk melihat keseriusan pemerintah dalam menerjemahkan visi pembangunan ke dalam program yang konkret.

"Kita tunggu nanti, kita lihat mata anggarannya seperti apa. Kalau memang masih sama, mungkin nanti komentar kita akan berbeda," pungkasnya. (rr/rdn)