impor

12 artikel dengan tag ini

Impor Kedelai RI Capai 2,56 Juta Ton, Legislator Desak Pemerintah Lindungi Petani

Industri dan Pembangunan13 Agustus 2026

Impor Kedelai RI Capai 2,56 Juta Ton, Legislator Desak Pemerintah Lindungi Petani

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo, menyoroti ketimpangan produksi dan kebutuhan kedelai nasional yang membuat Indonesia masih bergantung pada impor.

13 Agustus 2026

Robert Kardinal: Layanan Karantina Cepat Jadi Penentu Kelancaran Ekspor-Impor

Industri dan Pembangunan24 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Robert Kardinal: Layanan Karantina Cepat Jadi Penentu Kelancaran Ekspor-Impor

PARLEMENTARIA, Batam — Anggota Komisi IV DPR RI Robert Joppy Kardinal menilai kecepatan pelayanan Badan Karantina Indonesia (Barantin) menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran arus ekspor dan impor di Indonesia. Karena itu, ia menyoroti perlunya penguatan fasilitas, modernisasi peralatan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) agar pelayanan karantina semakin efektif tanpa mengurangi ketatnya pengawasan.

Tembakau Impor Masih Dominan, Firman Soebagyo Minta Tata Niaga Dibenahi

Industri dan Pembangunan21 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Tembakau Impor Masih Dominan, Firman Soebagyo Minta Tata Niaga Dibenahi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menilai permasalahan tembakau di Indonesia sangat kompleks, mencakup dilema kesehatan publik, kesejahteraan petani, dan ekonomi industri. Menurutnya tingginya angka perokok memicu beban kesehatan yang masif, sementara di sisi lain, petani sering kali terjebak dalam risiko gagal panen, ketergantungan modal, dan tata niaga yang merugikan.

Mufti An'am: UMKM Gulung Tikar Bukan karena Kalah Mutu, tapi Banjir Impor

Industri dan Pembangunan17 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Mufti An'am: UMKM Gulung Tikar Bukan karena Kalah Mutu, tapi Banjir Impor

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti An'am meminta Kementerian Perdagangan memperkuat pengamanan pasar dalam negeri agar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mampu bertahan di tengah derasnya arus barang impor.

Heru Tjahjono Dorong Optimalisasi Regulasi Ekspor-Impor untuk Perkuat Pengawasan BPOM

Kesejahteraan Rakyat15 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Heru Tjahjono Dorong Optimalisasi Regulasi Ekspor-Impor untuk Perkuat Pengawasan BPOM

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Heru Tjahjono menilai optimalisasi regulasi ekspor dan impor pangan serta obat-obatan perlu dilakukan untuk memperkuat pengawasan BPOM. Ia mengatakan, langkah tersebut dapat menjadi salah satu upaya memperkuat kapasitas BPOM dalam menjalankan tugas pengawasan hingga ke daerah.

Komisi VI Bidik Pengurangan Impor Bahan Baku Obat Lewat Penguatan Industri Nasional

Industri dan Pembangunan12 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi VI Bidik Pengurangan Impor Bahan Baku Obat Lewat Penguatan Industri Nasional

PARLEMENTARIA, Semarang – Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini mendorong penguatan kemandirian industri farmasi nasional di tengah tingginya ketergantungan Indonesia pada bahan baku obat impor. Ia menilai industri farmasi dalam negeri semestinya mampu berkembang lebih besar, mengingat pasar yang jelas dan kekayaan bahan alam yang melimpah.

Pelemahan Rupiah Momentum Perkuat Industri Domestik dan Kurangi Ketergantungan Impor

Ekonomi dan Keuangan7 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Pelemahan Rupiah Momentum Perkuat Industri Domestik dan Kurangi Ketergantungan Impor

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat harus menjadi momentum untuk memperkuat industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menilai langkah tersebut penting untuk memperkokoh fondasi ekonomi nasional sekaligus menjaga stabilitas di tengah gejolak pasar global.

Komisi VII Bentuk Panja SNI, Dorong Pengawasan Produk Lebih Ketat

Industri dan Pembangunan31 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi VII Bentuk Panja SNI, Dorong Pengawasan Produk Lebih Ketat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi VII DPR resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) guna memperkuat pengawasan terhadap produk yang beredar di tengah masyarakat, baik produk lokal maupun impor. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan keamanan, kualitas, dan kelayakan barang yang digunakan publik di tengah pesatnya perkembangan teknologi industri.

Produk Impor Bebas Masuk, SNI Dinilai Belum Mampu Lindungi Industri Dalam Negeri

Industri dan Pembangunan26 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Produk Impor Bebas Masuk, SNI Dinilai Belum Mampu Lindungi Industri Dalam Negeri

PARLEMENTARIA, Tangerang Selatan — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyoroti lemahnya pengawasan dan standardisasi terhadap produk impor yang masuk ke Indonesia. Kondisi tersebut dinilai merugikan industri nasional sekaligus membuat perlindungan terhadap masyarakat dan pelaku usaha domestik belum optimal.

La Tinro La Tunrung Dorong Hilirisasi Riset Kampus untuk Kurangi Produk Impor

Kesejahteraan Rakyat13 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

La Tinro La Tunrung Dorong Hilirisasi Riset Kampus untuk Kurangi Produk Impor

PARLEMENTARIA, Banjarmasin – Komisi X DPR RI mendorong penguatan riset terapan di perguruan tinggi agar hasil penelitian tidak hanya berhenti pada tataran akademik. Namun juga mampu dihilirisasi menjadi produk yang bermanfaat bagi masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.

Ketergantungan Impor, Komisi IV Akselerasikan RUU Peternakan dan Kesehatan Hewan

Industri dan Pembangunan13 April 2026

Industri dan Pembangunan

Ketergantungan Impor, Komisi IV Akselerasikan RUU Peternakan dan Kesehatan Hewan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi IV DPR RI menilai revisi Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menjadi penting untuk membenahi struktur industri peternakan nasional secara menyeluruh. Langkah ini dinilai jadi kunci untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor serta memperkuat kemandirian produksi protein hewani di dalam negeri.

80 Persen Bahan Baku Susu Masih Impor, Komisi IV Kritisi Lambatnya Kinerja Pemerintah

Industri dan Pembangunan10 April 2026

Industri dan Pembangunan

80 Persen Bahan Baku Susu Masih Impor, Komisi IV Kritisi Lambatnya Kinerja Pemerintah

PARLEMENTARIA, Salatiga – Ketergantungan pemerintah dalam impor susu masih sangat tinggi. Tercatat, 80 persen bahan baku susu di Indonesia berasal dari impor dan sisanya 20 persen dari produksi lokal. Ketergantungan tinggi ini disebabkan rendahnya populasi sapi perah, wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), serta efisiensi biaya akibat perjanjian perdagangan bebas.