impor

4 artikel dengan tag ini

Produk Impor Bebas Masuk, SNI Dinilai Belum Mampu Lindungi Industri Dalam Negeri

Industri dan Pembangunan26 Mei 2026

Produk Impor Bebas Masuk, SNI Dinilai Belum Mampu Lindungi Industri Dalam Negeri

PARLEMENTARIA, Tangerang Selatan — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyoroti lemahnya pengawasan dan standardisasi terhadap produk impor yang masuk ke Indonesia. Kondisi tersebut dinilai merugikan industri nasional sekaligus membuat perlindungan terhadap masyarakat dan pelaku usaha domestik belum optimal.

26 Mei 2026

La Tinro La Tunrung Dorong Hilirisasi Riset Kampus untuk Kurangi Produk Impor

Kesejahteraan Rakyat13 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

La Tinro La Tunrung Dorong Hilirisasi Riset Kampus untuk Kurangi Produk Impor

PARLEMENTARIA, Banjarmasin – Komisi X DPR RI mendorong penguatan riset terapan di perguruan tinggi agar hasil penelitian tidak hanya berhenti pada tataran akademik. Namun juga mampu dihilirisasi menjadi produk yang bermanfaat bagi masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.

Ketergantungan Impor, Komisi IV Akselerasikan RUU Peternakan dan Kesehatan Hewan

Industri dan Pembangunan13 April 2026

Industri dan Pembangunan

Ketergantungan Impor, Komisi IV Akselerasikan RUU Peternakan dan Kesehatan Hewan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi IV DPR RI menilai revisi Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menjadi penting untuk membenahi struktur industri peternakan nasional secara menyeluruh. Langkah ini dinilai jadi kunci untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor serta memperkuat kemandirian produksi protein hewani di dalam negeri.

80 Persen Bahan Baku Susu Masih Impor, Komisi IV Kritisi Lambatnya Kinerja Pemerintah

Industri dan Pembangunan10 April 2026

Industri dan Pembangunan

80 Persen Bahan Baku Susu Masih Impor, Komisi IV Kritisi Lambatnya Kinerja Pemerintah

PARLEMENTARIA, Salatiga – Ketergantungan pemerintah dalam impor susu masih sangat tinggi. Tercatat, 80 persen bahan baku susu di Indonesia berasal dari impor dan sisanya 20 persen dari produksi lokal. Ketergantungan tinggi ini disebabkan rendahnya populasi sapi perah, wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), serta efisiensi biaya akibat perjanjian perdagangan bebas.