KUR

25 artikel dengan tag ini

Pembiayaan Murah Pemkot Depok, Saleh Minta Warga Dapat Pendampingan Kelola Modal Usaha

Industri dan Pembangunan12 September 2026

Pembiayaan Murah Pemkot Depok, Saleh Minta Warga Dapat Pendampingan Kelola Modal Usaha

PARLEMENTARIA, Depok — Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai kebijakan Pemerintah Kota Depok mengalokasikan anggaran APBD untuk memberikan subsidi pembiayaan bagi masyarakat dapat memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha kecil. Namun, ia mengingatkan kemudahan memperoleh modal harus diikuti pendampingan agar masyarakat mampu mengelolanya secara produktif.

12 September 2026

IP Belum Bisa Jadi Agunan KUR, Samuel Wattimena Soroti Pembiayaan Pelaku Ekraf Depok

Industri dan Pembangunan12 September 2026

Industri dan Pembangunan

IP Belum Bisa Jadi Agunan KUR, Samuel Wattimena Soroti Pembiayaan Pelaku Ekraf Depok

PARLEMENTARIA, Depok - Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena mengatakan masih sulitnya pelaku ekonomi kreatif mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR), khususnya bagi mereka yang mengandalkan kekayaan intelektual atau intellectual property (IP) sebagai aset utama usahanya.

Saleh Daulay Ungkap Data Pinjol Jadi Kendala Pelaku Usaha Dapat KUR

Industri dan Pembangunan10 September 2026

Industri dan Pembangunan

Saleh Daulay Ungkap Data Pinjol Jadi Kendala Pelaku Usaha Dapat KUR

PARLEMENTARIA, Depok — Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti masih adanya pelaku usaha yang kesulitan mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR), meskipun memiliki usaha yang layak dan prospektif untuk mendapatkan pembiayaan.

10 September 2026

KUR hingga Rp100 Juta Tanpa Agunan, Saleh Daulay: Masyarakat Diminta Laporkan Pelanggaran

Industri dan Pembangunan4 September 2026

Industri dan Pembangunan

KUR hingga Rp100 Juta Tanpa Agunan, Saleh Daulay: Masyarakat Diminta Laporkan Pelanggaran

PARLEMENTARIA, Tapanuli Utara — Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan bahwa penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia mengingatkan pengajuan KUR hingga Rp100 juta tidak mensyaratkan agunan tambahan sehingga masyarakat diminta melapor apabila menemukan praktik yang tidak sesuai ketentuan.

Akses KUR di Tapanuli Utara Perlu Dipermudah, Komisi VII Soroti Pendampingan dan Sosialisasi

Industri dan Pembangunan4 September 2026

Industri dan Pembangunan

Akses KUR di Tapanuli Utara Perlu Dipermudah, Komisi VII Soroti Pendampingan dan Sosialisasi

PARLEMENTARIA, Tapanuli Utara — Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Tapanuli Utara dinilai masih menghadapi tantangan dalam aspek pendampingan dan sosialisasi kepada masyarakat. Kemudahan memperoleh informasi hingga pendampingan dalam proses pengajuan perlu diperkuat agar KUR semakin mudah diakses oleh pelaku UMKM, menurut Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga.

Legislator Apresiasi Bank Sumut Berikan KUR Tanpa Agunan bagi Masyarakat Tapanuli Utara

Industri dan Pembangunan3 September 2026

Industri dan Pembangunan

Legislator Apresiasi Bank Sumut Berikan KUR Tanpa Agunan bagi Masyarakat Tapanuli Utara

PARLEMENTARIA, Tapanuli Utara — Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi langkah Bank Sumut dalam memberikan kemudahan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Kemudahan tersebut dinilai dapat memperluas akses permodalan, terutama bagi petani, perajin, dan pelaku usaha yang membutuhkan dukungan untuk menjaga keberlangsungan usahanya.

Penyaluran KUR di Tapanuli Utara Masih Rendah, Komisi VII Dorong Perluasan Akses

Industri dan Pembangunan3 September 2026

Industri dan Pembangunan

Penyaluran KUR di Tapanuli Utara Masih Rendah, Komisi VII Dorong Perluasan Akses

PARLEMENTARIA, Tapanuli Utara — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menyoroti masih rendahnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Berdasarkan data Kementerian UMKM, penyaluran KUR di Tapanuli Utara pada 2026 baru mencapai Rp327,65 miliar dengan jumlah 5.341 debitur. Dari jumlah tersebut, penyaluran didominasi KUR Mikro sebesar Rp239,79 miliar.

Pelaku Kreatif Sulit Akses KUR, Samuel Pertanyakan Parameter Kepercayaan Perbankan

Industri dan Pembangunan31 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Pelaku Kreatif Sulit Akses KUR, Samuel Pertanyakan Parameter Kepercayaan Perbankan

PARLEMENTRIA, Bali - Anggota Komisi VII DPR, Samuel JD Wattimena, menyoroti masih perlunya kemudahan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku ekonomi kreatif. Hal tersebut disampaikan Samuel saat kunjungan di Nuanu Creative City, Tabanan, Provinsi Bali, Jumat (28/08/2026).

Pelaku Usaha Kreatif Susah Pinjam Modal, Chusnunia: Kuota KUR Ekraf Perlu Ditambah

Industri dan Pembangunan25 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Pelaku Usaha Kreatif Susah Pinjam Modal, Chusnunia: Kuota KUR Ekraf Perlu Ditambah

PARLEMENTARIA, Surabaya – Komisi VII DPR RI menyoroti masih terbatasnya akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif (ekraf). Kendala tersebut dinilai menghambat pengembangan sektor yang selama ini diproyeksikan menjadi salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi nasional.

Rp 30 Triliun KUR Belum Tersalurkan, Komisi VII DPR Minta Penjelasan Pemerintah

Industri dan Pembangunan15 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Rp 30 Triliun KUR Belum Tersalurkan, Komisi VII DPR Minta Penjelasan Pemerintah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta Kementerian UMKM menjelaskan belum optimalnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dari kuota sebesar Rp300 triliun, realisasi penyaluran tercatat baru mencapai sekitar Rp270 triliun, sehingga masih terdapat sekitar Rp30 triliun yang belum tersalurkan kepada pelaku usaha.

BAKN Soroti Tata Kelola Penyaluran KUR di Jawa Tengah agar Tepat Sasaran

Ekonomi dan Keuangan15 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

BAKN Soroti Tata Kelola Penyaluran KUR di Jawa Tengah agar Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Semarang - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menyoroti tata kelola penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua BAKN DPR RI Amin AK memaparkan bahwa wilayah tersebut merupakan penyalur KUR terbesar secara nasional dengan kuantitas dan kualitas terbaik. Ia menegaskan bahwa besarnya skala penyaluran tersebut harus dibarengi pengelolaan yang tepat sasaran agar kemanfaatannya optimal.

Batam Dominasi Penyaluran KUR di Kepulauan Riau, Banggar Dorong Penguatan UMKM

Ekonomi dan Keuangan5 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Batam Dominasi Penyaluran KUR di Kepulauan Riau, Banggar Dorong Penguatan UMKM

PARLEMENTARIA, Batam – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengapresiasi tingginya realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kota Batam yang mencapai 58,39 persen dari total penyaluran KUR di Provinsi Kepulauan Riau. Capaian tersebut dinilai menjadi indikator penting dalam mendukung penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai motor pertumbuhan ekonomi daerah.