E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Pendidikan|Bali|Papua|petani|Pengeroyokan|Perhutani|Perhutani KPH|Perhutani KPH Mojokerto|MBG|Kopdes Merah Putih|Lampung Tengah|Bentrokan|Menteng
Jakarta:
Berawan
30°C
Terasa: 34°C
Lembab: 62%
Angin: 9 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI - Gedung Nusantara II Lt.2, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta – Indonesia 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Pendidikan|Bali|Papua|petani|Pengeroyokan|Perhutani|Perhutani KPH|Perhutani KPH Mojokerto|MBG|Kopdes Merah Putih|Lampung Tengah|Bentrokan|Menteng
Jakarta:
Berawan
30°C
Terasa: 34°C
Lembab: 62%
Angin: 9 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
#

KUR

17 artikel dengan tag ini

Pelaku Usaha Kreatif Susah Pinjam Modal, Chusnunia: Kuota KUR Ekraf Perlu Ditambah
Pelaku Usaha Kreatif Susah Pinjam Modal, Chusnunia: Kuota KUR Ekraf Perlu Ditambah
Industri dan Pembangunan25 Juli 2026
Pelaku Usaha Kreatif Susah Pinjam Modal, Chusnunia: Kuota KUR Ekraf Perlu Ditambah
Industri dan Pembangunan
Pelaku Usaha Kreatif Susah Pinjam Modal, Chusnunia: Kuota KUR Ekraf Perlu Ditambah

PARLEMENTARIA, Surabaya – Komisi VII DPR RI menyoroti masih terbatasnya akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif (ekraf). Kendala tersebut dinilai menghambat pengembangan sektor yang selama ini diproyeksikan menjadi salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi nasional.

25 Juli 2026
Rp 30 Triliun KUR Belum Tersalurkan, Komisi VII DPR Minta Penjelasan Pemerintah
Rp 30 Triliun KUR Belum Tersalurkan, Komisi VII DPR Minta Penjelasan Pemerintah
Industri dan Pembangunan15 Juli 2026
Rp 30 Triliun KUR Belum Tersalurkan, Komisi VII DPR Minta Penjelasan Pemerintah
Industri dan Pembangunan
Rp 30 Triliun KUR Belum Tersalurkan, Komisi VII DPR Minta Penjelasan Pemerintah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta Kementerian UMKM menjelaskan belum optimalnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dari kuota sebesar Rp300 triliun, realisasi penyaluran tercatat baru mencapai sekitar Rp270 triliun, sehingga masih terdapat sekitar Rp30 triliun yang belum tersalurkan kepada pelaku usaha.

BAKN Soroti Tata Kelola Penyaluran KUR di Jawa Tengah agar Tepat Sasaran
BAKN Soroti Tata Kelola Penyaluran KUR di Jawa Tengah agar Tepat Sasaran
Ekonomi dan Keuangan15 Juli 2026
BAKN Soroti Tata Kelola Penyaluran KUR di Jawa Tengah agar Tepat Sasaran
Ekonomi dan Keuangan
BAKN Soroti Tata Kelola Penyaluran KUR di Jawa Tengah agar Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Semarang - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menyoroti tata kelola penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua BAKN DPR RI Amin AK memaparkan bahwa wilayah tersebut merupakan penyalur KUR terbesar secara nasional dengan kuantitas dan kualitas terbaik. Ia menegaskan bahwa besarnya skala penyaluran tersebut harus dibarengi pengelolaan yang tepat sasaran agar kemanfaatannya optimal.

Batam Dominasi Penyaluran KUR di Kepulauan Riau, Banggar Dorong Penguatan UMKM
Batam Dominasi Penyaluran KUR di Kepulauan Riau, Banggar Dorong Penguatan UMKM
Ekonomi dan Keuangan5 Juli 2026
Batam Dominasi Penyaluran KUR di Kepulauan Riau, Banggar Dorong Penguatan UMKM
Ekonomi dan Keuangan
Batam Dominasi Penyaluran KUR di Kepulauan Riau, Banggar Dorong Penguatan UMKM

PARLEMENTARIA, Batam – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengapresiasi tingginya realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kota Batam yang mencapai 58,39 persen dari total penyaluran KUR di Provinsi Kepulauan Riau. Capaian tersebut dinilai menjadi indikator penting dalam mendukung penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai motor pertumbuhan ekonomi daerah.

BAKN Soroti Efektivitas KUR Perkuat Ekosistem Pembiayaan di Daerah
BAKN Soroti Efektivitas KUR Perkuat Ekosistem Pembiayaan di Daerah
Ekonomi dan Keuangan25 Juni 2026
BAKN Soroti Efektivitas KUR Perkuat Ekosistem Pembiayaan di Daerah
Ekonomi dan Keuangan
BAKN Soroti Efektivitas KUR Perkuat Ekosistem Pembiayaan di Daerah

PARLEMENTARIA, Palembang - Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR), khususnya dalam mendorong peningkatan kelas pelaku usaha dan penguatan ekonomi daerah. Ia menilai kinerja Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan yang dinilai termasuk terbaik dalam penyaluran KUR.

Gerak Cepat DPR Tangani Aduan Konflik Agraria: Raker Pekan Depan Libatkan Lintas Komisi
Gerak Cepat DPR Tangani Aduan Konflik Agraria: Raker Pekan Depan Libatkan Lintas Komisi
Industri dan Pembangunan23 Juni 2026
Gerak Cepat DPR Tangani Aduan Konflik Agraria: Raker Pekan Depan Libatkan Lintas Komisi
Industri dan Pembangunan
Gerak Cepat DPR Tangani Aduan Konflik Agraria: Raker Pekan Depan Libatkan Lintas Komisi

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI bergerak cepat menyikapi gelombang aduan sengketa tanah dari Dewan Pengurus Nasional Koalisi Nasional Reforma Agraria (KNARA). Dalam audiensi yang berlangsung di Ruang Abdul Muis, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026), Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan komitmen parlemen untuk mengawal dan mengurai konflik agraria secara detail hingga ke tingkat teknis.

BAKN: Optimalisasi Penyaluran KUR Harus Libatkan Asosiasi UMKM
BAKN: Optimalisasi Penyaluran KUR Harus Libatkan Asosiasi UMKM
Ekonomi dan Keuangan22 Juni 2026
BAKN: Optimalisasi Penyaluran KUR Harus Libatkan Asosiasi UMKM
Ekonomi dan Keuangan
BAKN: Optimalisasi Penyaluran KUR Harus Libatkan Asosiasi UMKM

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Endipat Wijaya mengatakan pihaknya tengah mencari solusi terbaik untuk meningkatkan efektivitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Indonesia. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil Menengah Indonesia (AKUMANDIRI) DAN APMIKINDO.

BAKN Dukung Peningkatan Literasi dan Sosialisasi Program KUR ke Masyarakat
BAKN Dukung Peningkatan Literasi dan Sosialisasi Program KUR ke Masyarakat
Industri dan Pembangunan11 Juni 2026
BAKN Dukung Peningkatan Literasi dan Sosialisasi Program KUR ke Masyarakat
Industri dan Pembangunan
BAKN Dukung Peningkatan Literasi dan Sosialisasi Program KUR ke Masyarakat

PARLEMENTARIA, Makassar — Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Khaeron menekankan pentingnya peningkatan literasi dan sosialisasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar masyarakat memahami manfaat serta mekanisme program tersebut secara utuh. Menurut Herman, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa KUR merupakan program pembiayaan perbankan yang mendapat subsidi bunga dari pemerintah sehingga memberikan keringanan bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

BAKN Dorong Validasi Data di Sulsel, Pastikan KUR Tepat Sasaran
BAKN Dorong Validasi Data di Sulsel, Pastikan KUR Tepat Sasaran
Ekonomi dan Keuangan11 Juni 2026
BAKN Dorong Validasi Data di Sulsel, Pastikan KUR Tepat Sasaran
Ekonomi dan Keuangan
BAKN Dorong Validasi Data di Sulsel, Pastikan KUR Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Makassar — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan uji petik dalam rangka penelaahan tata kelola Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sulawesi Selatan. Penelaahan dilakukan dengan menggali informasi dari berbagai pemangku kepentingan guna memastikan program KUR berjalan efektif dan tepat sasaran.

BAKN Dukung Akselerasi Penyaluran KUR BNI Perkuat Akses Modal UMKM Maluku Utara
BAKN Dukung Akselerasi Penyaluran KUR BNI Perkuat Akses Modal UMKM Maluku Utara
Ekonomi dan Keuangan4 Juni 2026
BAKN Dukung Akselerasi Penyaluran KUR BNI Perkuat Akses Modal UMKM Maluku Utara
Ekonomi dan Keuangan
BAKN Dukung Akselerasi Penyaluran KUR BNI Perkuat Akses Modal UMKM Maluku Utara

PARLEMENTARIA, Ternate - Penguatan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi perhatian Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dalam tata kelola dan efektivitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Maluku Utara. Melalui kegiatan tersebut, BAKN menghadirkan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI sebagai penyalur KUR, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe serta para pelaku usaha penerima manfaat untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi program di lapangan.

I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan: KUR Harus Mampu Jangkau UMKM Nonbankable
I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan: KUR Harus Mampu Jangkau UMKM Nonbankable
Industri dan Pembangunan21 Mei 2026
I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan: KUR Harus Mampu Jangkau UMKM Nonbankable
Industri dan Pembangunan
I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan: KUR Harus Mampu Jangkau UMKM Nonbankable

PARLEMENTARIA, Lombok - Anggota Komisi VI DPR RI I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan menilai penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih belum optimal menjangkau pelaku usaha mikro yang belum memenuhi persyaratan administrasi perbankan atau nonbankable. Hal itu disampaikannya usai mengikuti agenda agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Lombok, NTB, Kamis (21/5/2026).

Kawendra Lukistian: Perbankan Perlu Jangkau KUR Ekraf, IP Bisa Jadi Agunan Masa Depan
Kawendra Lukistian: Perbankan Perlu Jangkau KUR Ekraf, IP Bisa Jadi Agunan Masa Depan
Industri dan Pembangunan21 Mei 2026
Kawendra Lukistian: Perbankan Perlu Jangkau KUR Ekraf, IP Bisa Jadi Agunan Masa Depan
Industri dan Pembangunan
Kawendra Lukistian: Perbankan Perlu Jangkau KUR Ekraf, IP Bisa Jadi Agunan Masa Depan

PARLEMENTARIA, Lombok - Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian mendorong sektor perbankan lebih berani menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pelaku ekonomi kreatif dengan memanfaatkan kekayaan intelektual atau intellectual property (IP) sebagai agunan. Menurutnya, langkah tersebut penting agar pembiayaan negara benar-benar mampu menjangkau pelaku usaha kreatif dari berbagai skala, bukan hanya pelaku usaha besar yang telah mapan. Dorongan itu disampaikannya disela-sela agenda agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Lombok, NTB, Kamis (21/5/2026).

1 / 2Halaman 1 dari 2Selanjutnya

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(1050)
  • Industri dan Pembangunan(3677)
  • Isu Lainnya(1040)
  • Kesejahteraan Rakyat(3669)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4517)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

15 Juli 2026
15 Juli 2026
5 Juli 2026
25 Juni 2026
23 Juni 2026
22 Juni 2026
11 Juni 2026
11 Juni 2026
4 Juni 2026
21 Mei 2026
21 Mei 2026
E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Pendidikan|Bali|Papua|petani|Pengeroyokan|Perhutani|Perhutani KPH|Perhutani KPH Mojokerto|MBG|Kopdes Merah Putih|Lampung Tengah|Bentrokan|Menteng
Jakarta:
Berawan
30°C
Terasa: 34°C
Lembab: 62%
Angin: 9 km/h