Legislator Apresiasi Bank Sumut Berikan KUR Tanpa Agunan bagi Masyarakat Tapanuli Utara

PARLEMENTARIA, Tapanuli Utara — Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi langkah Bank Sumut dalam memberikan kemudahan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Kemudahan tersebut dinilai dapat memperluas akses permodalan, terutama bagi petani, perajin, dan pelaku usaha yang membutuhkan dukungan untuk menjaga keberlangsungan usahanya.

Hal tersebut disampaikan Bambang saat Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyaluran KUR di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Kamis (3/9/2026). Dalam kegiatan tersebut, Komisi VII berdialog dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, Bank Sumut, serta sejumlah penerima manfaat KUR untuk mengetahui secara langsung pelaksanaan program tersebut di lapangan.

“Kami dari Komisi VII hadir di Sumatera Utara, di Kabupaten Tapanuli Utara, di mana kami ingin mengetahui bagaimana penyaluran KUR yang kebetulan juga dikelola oleh Bank Sumut. Bank Sumut saya apresiasi sekali, proaktif dan betul-betul memperhatikan kepentingan masyarakat,” ujar Bambang.

Menurutnya, salah satu hal yang patut diapresiasi adalah kemudahan yang diberikan Bank Sumut kepada penerima manfaat KUR. Dari hasil peninjauan dan dialog dengan penerima manfaat, Bambang menyebut fasilitas pembiayaan KUR hingga Rp100 juta dapat diakses tanpa agunan tambahan.

“Kredit KUR ini sampai Rp100 juta itu tanpa harus ada agunan. Jadi tanpa agunan, ini tentu sangat membantu. Begitu kita cek semua, tidak ada yang pakai agunan. Jadi ini bukti bahwa penyaluran KUR di wilayah Tapanuli Utara ini sangat bagus,” ungkapnya.

Bambang menilai kemudahan tersebut penting karena struktur perekonomian masyarakat Tapanuli Utara banyak ditopang sektor pertanian serta usaha kerajinan. Dengan akses pembiayaan yang semakin mudah, masyarakat diharapkan memiliki ruang lebih besar untuk mempertahankan sekaligus mengembangkan kegiatan usahanya.

“Dari 350 ribu penduduk yang ada di Tapanuli Utara itu mayoritas adalah petani. Ada juga perajin yang terkendala dan enam ribu lebih perajin songket dan lain-lain. Mereka sangat membutuhkan itu,” jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Perhatian juga diberikan kepada masyarakat dan pelaku usaha yang terdampak bencana. Bambang menilai kebijakan pembiayaan yang meringankan beban penerima manfaat dapat menjadi salah satu instrumen untuk membantu mereka kembali menjalankan kegiatan ekonomi.

“Terutama yang terkendala bencana kemarin, ini menjadi satu tujuan daripada Pak Bupati, mendapatkan bantuan bagi yang terkendala bencana yang ada di wilayah Tapanuli Utara. Ini gebrakan yang luar biasa yang kita harapkan masyarakat Tapanuli Utara bisa memanfaatkan,” tuturnya.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi VII juga mendengarkan langsung pengalaman sejumlah penerima manfaat KUR. Mereka menyampaikan bahwa fasilitas pembiayaan tersebut membantu dalam memenuhi kebutuhan modal dan mendukung keberlangsungan usaha.

Bambang berharap praktik penyaluran KUR yang memberikan kemudahan kepada masyarakat dapat terus dijaga dengan tetap memperhatikan ketepatan sasaran dan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, akses pembiayaan yang semakin terbuka menjadi penting agar manfaat KUR benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Melalui fungsi pengawasan, Komisi VII akan terus mengawal pelaksanaan KUR agar program pembiayaan tersebut mampu memperkuat usaha masyarakat, meningkatkan produktivitas petani dan perajin, serta memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. (est/aha)