PMI

14 artikel dengan tag ini

BKSAP Dorong Penguatan Investasi dan Perlindungan PMI di Korea Selatan

Kesejahteraan Rakyat11 Agustus 2026

BKSAP Dorong Penguatan Investasi dan Perlindungan PMI di Korea Selatan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menerima kunjungan delegasi parlemen Korea Selatan dalam rangka memperkuat hubungan dan kerja sama bilateral kedua negara. Dalam pertemuan tersebut, DPR RI membahas sejumlah isu, mulai dari perdagangan, ekonomi, investasi, hingga perlindungan pekerja migran Indonesia di Korea Selatan.

11 Agustus 2026

Ade Rezki: Perlindungan Pekerja Migran Harus Dimulai dari Edukasi dan Penempatan Prosedural

Kesejahteraan Rakyat25 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Ade Rezki: Perlindungan Pekerja Migran Harus Dimulai dari Edukasi dan Penempatan Prosedural

PARLEMENTARIA, Banda Aceh – Anggota Komisi IX DPR RI Ade Rezki Pratama mendorong penguatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah meningkatnya jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural. Menurutnya, upaya tersebut penting agar masyarakat memahami prosedur penempatan yang benar sehingga memperoleh perlindungan hukum dan jaminan dari negara selama bekerja di luar negeri.

Anwar Sadad Ingatkan Pemerintah Beri Perlindungan Anak Eks Pekerja Migran dan Warga Undocumented

Politik dan Keamanan23 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Anwar Sadad Ingatkan Pemerintah Beri Perlindungan Anak Eks Pekerja Migran dan Warga Undocumented

PARLEMENTARIA, Kupang – Anggota Komisi XIII DPR RI Anwar Sadad meminta pemerintah memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan warga negara Indonesia (WNI) berstatus undocumented serta anak-anak hasil perkawinan antara eks pekerja migran Indonesia dan warga negara asing (WNA). Baginya, persoalan administrasi kependudukan dan keimigrasian yang belum terselesaikan berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak dasar anak, termasuk akses terhadap layanan kesehatan dan dokumen kewarganegaraan.

Ade Rezki: Penguatan Anggaran KP2MI Penting untuk Optimalkan Pelindungan PMI

Kesejahteraan Rakyat17 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Ade Rezki: Penguatan Anggaran KP2MI Penting untuk Optimalkan Pelindungan PMI

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Ade Rezki Pratama mengapresiasi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-16 kalinya. Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel di tengah keterbatasan anggaran kementerian.

Yahya Zaini Apresiasi Respons Cepat KP2MI Lindungi PMI di Luar Negeri

Kesejahteraan Rakyat17 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Yahya Zaini Apresiasi Respons Cepat KP2MI Lindungi PMI di Luar Negeri

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengapresiasi langkah cepat Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dalam memulangkan pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja serta mengevakuasi PMI dari wilayah konflik di Libya. Menurutnya, keberhasilan tersebut menjadi bukti pentingnya sinergi antarlembaga dalam memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia di luar negeri.

Irma Suryani: Keberangkatan PMI Ilegal Harus Dicegah dari Hulunya

Kesejahteraan Rakyat17 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Irma Suryani: Keberangkatan PMI Ilegal Harus Dicegah dari Hulunya

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani menegaskan negara tetap berkewajiban memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja migran Indonesia (PMI), baik yang berangkat secara prosedural maupun non prosedural. Namun, ia mengingatkan bahwa upaya utama yang harus dilakukan pemerintah adalah menutup berbagai celah yang masih dimanfaatkan untuk memberangkatkan pekerja migran secara ilegal, karena kondisi tersebut kerap berujung pada tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Heru Tjahjono: Informasi Penempatan PMI Harus Jelas dan Akurat

Kesejahteraan Rakyat17 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Heru Tjahjono: Informasi Penempatan PMI Harus Jelas dan Akurat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Heru Tjahjono mendorong Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) memperkuat penyebaran informasi mengenai peluang kerja di luar negeri. Ia menilai hal tersebut perlu dilakukan agar masyarakat memperoleh gambaran yang jelas mengenai negara tujuan, kebutuhan tenaga kerja, hingga besaran penghasilan yang dapat diperoleh. Menurutnya, informasi yang akurat akan membantu calon pekerja migran Indonesia (PMI) memilih jalur penempatan yang aman dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Irma Suryani Dorong Penempatan PMI Jadi Peluang Kerja bagi Korban PHK

Kesejahteraan Rakyat17 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Irma Suryani Dorong Penempatan PMI Jadi Peluang Kerja bagi Korban PHK

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani mendorong Kementerian Pellindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) memperluas penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke berbagai negara sebagai salah satu solusi membuka lapangan kerja di tengah meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di dalam negeri.

Legislator: Kepri Rentan Praktik Keberangkatan PMI Non-Prosedural

Kesejahteraan Rakyat23 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Legislator: Kepri Rentan Praktik Keberangkatan PMI Non-Prosedural

PARLEMENTARIA, Tanjung Pinang — Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Rabu (22/4/2026). Dalam pertemuan yang digelar di Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Komisi IX mengumpulkan seluruh mitra kerja untuk membahas berbagai isu strategis, salah satunya terkait Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Komisi IX Dorong Evaluasi Penempatan PMI di Wilayah Konflik

Kesejahteraan Rakyat11 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi IX Dorong Evaluasi Penempatan PMI di Wilayah Konflik

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, menyoroti perlunya penguatan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di wilayah konflik atau kawasan berisiko tinggi. Ia menegaskan bahwa keselamatan warga negara harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan penempatan tenaga kerja ke luar negeri.

Tingkatkan PMI Berbasis Skill, Kurangi Ketergantungan Pekerja Rumah Tangga

Kesejahteraan Rakyat10 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Tingkatkan PMI Berbasis Skill, Kurangi Ketergantungan Pekerja Rumah Tangga

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, mendorong transformasi kebijakan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) berbasis peningkatan keterampilan (skill), guna mengurangi dominasi pekerja sektor domestik, khususnya pekerja seperti Asisten Rumah Tangga (ART), di luar negeri. Ia menilai selama ini komposisi PMI masih didominasi oleh pekerja sektor informal yang rentan terhadap berbagai persoalan, baik dari sisi perlindungan hukum maupun kesejahteraan.

Tata Kelola Berbasis Keadilan Kunci PMI Mendapatkan Perlindungan hingga Pulang ke Tanah Air

Kesejahteraan Rakyat10 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Tata Kelola Berbasis Keadilan Kunci PMI Mendapatkan Perlindungan hingga Pulang ke Tanah Air

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, menegaskan pentingnya reformasi tata kelola Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berkeadilan sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan warga negara yang bekerja di luar negeri.