PMI

26 artikel dengan tag ini

Setelah PMI Pulang ke Tanah Air, Pemerintah Harus Perkuat Pemberdayaan Ekonominya

Kesejahteraan Rakyat27 September 2026

Setelah PMI Pulang ke Tanah Air, Pemerintah Harus Perkuat Pemberdayaan Ekonominya

PARLEMENTARIA, Pontianak – Anggota Komisi IX DPR RI Zainul mendorong pemerintah memperkuat pemberdayaan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) setelah kembali ke daerah asal. Menurutnya, pendampingan setelah kepulangan penting agar PMI dapat memanfaatkan hasil bekerja di luar negeri untuk membangun usaha produktif dan tidak kembali berangkat melalui jalur nonprosedural.

27 September 2026

Pemulangan PMI Nonprosedural dari Kalbar Diproyeksikan Capai 6.000 Orang

Kesejahteraan Rakyat26 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Pemulangan PMI Nonprosedural dari Kalbar Diproyeksikan Capai 6.000 Orang

PARLEMENTARIA, Pontianak – Anggota Komisi IX DPR RI Ade Rezki Pratama menyoroti tingginya angka pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural dari Kalimantan Barat. Hingga pertengahan September 2026, tercatat 5.105 PMI telah dipulangkan dan jumlah tersebut diproyeksikan mencapai sekitar 6.000 orang hingga akhir tahun.

400 Jalur Tikus Jadi Tantangan Pengawasan PMI Nonprosedural di Kalbar

Kesejahteraan Rakyat26 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

400 Jalur Tikus Jadi Tantangan Pengawasan PMI Nonprosedural di Kalbar

PARLEMENTARIA, Pontianak – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menyoroti keberadaan sekitar 400 jalur tidak resmi atau jalur tikus di wilayah perbatasan Kalimantan Barat yang berpotensi menjadi akses keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural ke Malaysia.

Nurhadi: PMI Pulang Harus Didampingi agar Mampu Bangun Usaha

Kesejahteraan Rakyat26 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Nurhadi: PMI Pulang Harus Didampingi agar Mampu Bangun Usaha

PARLEMENTARIA, Kupang – Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mendorong penguatan pendampingan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) setelah kembali ke daerah asal agar dapat mengembangkan usaha secara mandiri. Menurutnya, potensi ekonomi dari PMI, termasuk remitansi yang dikirim ke daerah, perlu dikelola secara serius agar memberikan manfaat berkelanjutan bagi keluarga dan perekonomian daerah.

Charles Honoris Dorong Kolaborasi Cegah Keberangkatan PMI Nonprosedural dari NTT

Kesejahteraan Rakyat26 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Charles Honoris Dorong Kolaborasi Cegah Keberangkatan PMI Nonprosedural dari NTT

PARLEMENTARIA, Kupang – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendorong kolaborasi lintas instansi untuk memperkuat sosialisasi dan mencegah keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Kolaborasi dinilai penting untuk mengoptimalkan program pelindungan PMI di tengah keterbatasan fiskal pemerintah pusat maupun daerah.

Nurhadi Minta NTT Aktifkan LTSA untuk Tekan PMI Nonprosedural

Kesejahteraan Rakyat25 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Nurhadi Minta NTT Aktifkan LTSA untuk Tekan PMI Nonprosedural

PARLEMENTARIA, Kupang – Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mendorong Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) segera mengaktifkan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Menurutnya, keberadaan LTSA dapat mempermudah calon PMI mengakses layanan penempatan sekaligus menekan keberangkatan PMI secara nonprosedural.

Netty Ingatkan Pemerintah Perhatikan Keluarga yang Ditinggalkan PMI

Kesejahteraan Rakyat25 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Netty Ingatkan Pemerintah Perhatikan Keluarga yang Ditinggalkan PMI

PARLEMENTARIA, Mataram – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menilai keberhasilan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tidak cukup diukur dari jumlah pekerja yang diberangkatkan ke luar negeri. Menurutnya, pemerintah juga perlu memperhitungkan dampak sosial terhadap keluarga yang ditinggalkan, termasuk persoalan pengasuhan anak dan potensi keretakan rumah tangga.

Komisi IX: SMK Go Global Perlu Diperkuat untuk Tekan PMI Nonprosedural

Kesejahteraan Rakyat25 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi IX: SMK Go Global Perlu Diperkuat untuk Tekan PMI Nonprosedural

PARLEMENTARIA, Kupang – Komisi IX DPR RI mendorong optimalisasi program SMK Go Global sebagai jalur resmi bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) yang ingin bekerja ke luar negeri. Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural sekaligus memastikan pemenuhan hak dan pelindungan pekerja migran.

Pemerintah Wajib Dampingi Keluarga dan Perlindungan Hukum PMI Nenah

Politik dan Keamanan24 September 2026

Politik dan Keamanan

Pemerintah Wajib Dampingi Keluarga dan Perlindungan Hukum PMI Nenah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan mengingatkan Pemerintah turut memberikan pendampingan kepada keluarga Nenah melalui Kementerian/Lembaga yang berwenang. Perlindungan WNI ditegaskannya harus menjadi prioritas kebijakan luar negeri Indonesia, termasuk disediakannya kuasa hukum bagi PMI yang tengah berperkara di tempatnya bekerja.

Perlindungan PMI Harus Menjangkau Keluarga yang Ditinggalkan

Kesejahteraan Rakyat24 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Perlindungan PMI Harus Menjangkau Keluarga yang Ditinggalkan

PARLEMENTARIA, Mataram – Anggota Komisi IX DPR RI Gamal menyoroti berbagai dampak sosial yang menyertai migrasi Pekerja Migran Indonesia (PMI), mulai dari rendahnya literasi pengelolaan keuangan, krisis pengasuhan anak, hingga potensi meningkatnya perceraian dan kerentanan ekonomi keluarga yang ditinggalkan. Menurutnya, perlindungan PMI tidak cukup hanya memastikan keberangkatan dan kepulangan pekerja, tetapi juga perlu mencakup keberlangsungan kehidupan keluarga selama PMI bekerja di luar negeri.

Kasus PMI Bermasalah NTB Naik, Komisi IX Dorong Penguatan Perlindungan

Kesejahteraan Rakyat24 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Kasus PMI Bermasalah NTB Naik, Komisi IX Dorong Penguatan Perlindungan

PARLEMENTARIA, Mataram — Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menekankan pentingnya penguatan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal itu mengingat NTB menjadi salah satu daerah dengan jumlah penempatan PMI yang tinggi di Indonesia.

PMI Terancam Hukuman Mati di UEA, Pemerintah Didorong Beri Perlindunga

Politik dan Keamanan24 September 2026

Politik dan Keamanan

PMI Terancam Hukuman Mati di UEA, Pemerintah Didorong Beri Perlindunga

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan mendorong Pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terancam hukuman mati di Uni Emirat Arab (UEA), Nenah Arsinah. Ia juga meminta Pemerintah memberi update informasi mengenai perkembangan kasus Nenah yang sudah dipenjara selama 12 tahun itu.