PMI

5 artikel dengan tag ini

Komisi IX Dorong Evaluasi Penempatan PMI di Wilayah Konflik

Kesejahteraan Rakyat11 April 2026

Komisi IX Dorong Evaluasi Penempatan PMI di Wilayah Konflik

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, menyoroti perlunya penguatan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di wilayah konflik atau kawasan berisiko tinggi. Ia menegaskan bahwa keselamatan warga negara harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan penempatan tenaga kerja ke luar negeri.

11 April 2026

Tingkatkan PMI Berbasis Skill, Kurangi Ketergantungan Pekerja Rumah Tangga

Kesejahteraan Rakyat10 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Tingkatkan PMI Berbasis Skill, Kurangi Ketergantungan Pekerja Rumah Tangga

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, mendorong transformasi kebijakan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) berbasis peningkatan keterampilan (skill), guna mengurangi dominasi pekerja sektor domestik, khususnya pekerja seperti Asisten Rumah Tangga (ART), di luar negeri. Ia menilai selama ini komposisi PMI masih didominasi oleh pekerja sektor informal yang rentan terhadap berbagai persoalan, baik dari sisi perlindungan hukum maupun kesejahteraan.

Tata Kelola Berbasis Keadilan Kunci PMI Mendapatkan Perlindungan hingga Pulang ke Tanah Air

Kesejahteraan Rakyat10 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Tata Kelola Berbasis Keadilan Kunci PMI Mendapatkan Perlindungan hingga Pulang ke Tanah Air

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, menegaskan pentingnya reformasi tata kelola Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berkeadilan sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan warga negara yang bekerja di luar negeri.

Tutik Ingatkan Standarisasi Data Internasional Demi Lindungi Pekerja Migran Indonesia

Kesejahteraan Rakyat10 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Tutik Ingatkan Standarisasi Data Internasional Demi Lindungi Pekerja Migran Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Tutik Kusuma Wardhani mendorong penguatan tata kelola data Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui penerapan identitas digital yang terintegrasi guna meningkatkan perlindungan secara menyeluruh. Baginya, menerapkan satu identitas digital PMI diyakini mampu merekam seluruh siklus migrasi, mulai dari proses pelatihan hingga purna penempatan.

Legislator Usulkan Pemerintah Lakukan Pemutihan PMI Ilegal di Malaysia dan Timur Tengah

Kesejahteraan Rakyat9 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Legislator Usulkan Pemerintah Lakukan Pemutihan PMI Ilegal di Malaysia dan Timur Tengah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar menyoroti fenomena PMI di Malaysia yang awalnya berangkat secara legal namun berubah menjadi ilegal karena melarikan diri sebelum kontrak berakhir. Kondisi ini membuat paspor mereka tertahan di perusahaan dan nama mereka masuk dalam daftar hitam (blacklist) imigrasi setempat.