Haji 2027

12 artikel dengan tag ini

Nanang Samodra Minta Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Diperketat

Kesejahteraan Rakyat14 Oktober 2026

Nanang Samodra Minta Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Diperketat

PARLEMENTARIA, Medan — Anggota Komisi VIII DPR RI Nanang Samodra meminta pemeriksaan dan pemenuhan istithaah kesehatan jemaah haji diperketat sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027. Menurutnya, jemaah yang diberangkatkan harus benar-benar memenuhi persyaratan kesehatan agar tidak menimbulkan persoalan selama berada di Arab Saudi.

14 Oktober 2026

Muhammad Husni Imbau Jemaah Haji dan Umrah Waspadai Eskalasi Konflik Timur Tengah

Kesejahteraan Rakyat13 Oktober 2026

Kesejahteraan Rakyat

Muhammad Husni Imbau Jemaah Haji dan Umrah Waspadai Eskalasi Konflik Timur Tengah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Muhammad Husni mengimbau calon jemaah haji dan umrah asal Indonesia meningkatkan kewaspadaan menyusul meningkatnya ketegangan konflik di Timur Tengah, khususnya yang melibatkan Arab Saudi dan kelompok Houthi. Ia meminta jemaah mengikuti informasi resmi pemerintah Indonesia dan otoritas Arab Saudi sebelum mengambil keputusan terkait keberangkatan.

DPR Setujui Penurunan Biaya Haji 2027, Jemaah Hemat Rp3,38 Juta

Ekonomi dan Keuangan13 Oktober 2026

Ekonomi dan Keuangan

DPR Setujui Penurunan Biaya Haji 2027, Jemaah Hemat Rp3,38 Juta

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI bersama pemerintah menyepakati rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 Hijriah/2027 Masehi sebesar Rp98,47 juta per jemaah. Meski total biaya penyelenggaraan tersebut ditetapkan pada angka itu, beban pelunasan yang ditanggung jemaah turun rata-rata Rp3,38 juta dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga memberikan keringanan bagi calon jemaah haji Indonesia.

Selly Apresiasi Subsidi Pemerintah yang Turunkan Beban Pelunasan Haji 2027

Kesejahteraan Rakyat13 Oktober 2026

Kesejahteraan Rakyat

Selly Apresiasi Subsidi Pemerintah yang Turunkan Beban Pelunasan Haji 2027

PARLEMENTARIA, Buleleng — Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengapresiasi penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M sebesar Rp98.466.351,35 per jemaah. Meski total biaya penyelenggaraan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, biaya yang ditanggung langsung oleh jemaah justru mengalami penurunan berkat skema subsidi pemerintah.

Dorong Pengembangan Asrama Haji Palembang Guna Layani Jemaah Sumatera Bagian Selatan

Kesejahteraan Rakyat12 Oktober 2026

Kesejahteraan Rakyat

Dorong Pengembangan Asrama Haji Palembang Guna Layani Jemaah Sumatera Bagian Selatan

PARLEMENTARIA, Palembang – Anggota Komisi VIII DPR RI Iqbal Romzi mendorong pengembangan Asrama Haji Palembang agar ke depan dapat melayani jemaah haji dari wilayah Sumatera bagian selatan.

Atalia Dorong Efisiensi Biaya Haji Tetap Diiringi Peningkatan Layanan

Kesejahteraan Rakyat8 Oktober 2026

Kesejahteraan Rakyat

Atalia Dorong Efisiensi Biaya Haji Tetap Diiringi Peningkatan Layanan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya mengapresiasi komitmen pemerintah memberikan subsidi dalam pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M. Menurutnya, dukungan tersebut mampu menekan beban Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayarkan langsung oleh jemaah, di tengah meningkatnya kebutuhan biaya penyelenggaraan haji.

Abidin Fikri: Skema Pembiayaan Haji 2027 Lebih Ringan dan Tetap Berkelanjutan

Kesejahteraan Rakyat8 Oktober 2026

Kesejahteraan Rakyat

Abidin Fikri: Skema Pembiayaan Haji 2027 Lebih Ringan dan Tetap Berkelanjutan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri menilai skema pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 merupakan terobosan positif karena membuat beban Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung langsung jemaah lebih ringan, sekaligus tetap memperhatikan keberlanjutan dana haji.

BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta

Politik dan Keamanan8 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M disepakati sebesar Rp98.466.351,35 per jemaah. Dari jumlah tersebut, biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang menjadi beban langsung jemaah ditetapkan sebesar Rp54.648.825 atau 55,50 persen dari total BPIH.

Komisi VIII Kawal Keseimbangan Biaya dan Kualitas Layanan Haji 2027

Kesejahteraan Rakyat8 Oktober 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi VIII Kawal Keseimbangan Biaya dan Kualitas Layanan Haji 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M sebesar Rp98.466.351,35 per jemaah. Angka tersebut meningkat sekitar Rp11,06 juta dibandingkan BPIH Tahun 1447 H/2026 M sebesar Rp87.409.365,45.

8 Oktober 2026

Di Tengah Ketidakpastian Global, Komitmen Presiden Prabowo Hadirkan Subsidi Biaya Haji 2027

Kesejahteraan Rakyat8 Oktober 2026

Kesejahteraan Rakyat

Di Tengah Ketidakpastian Global, Komitmen Presiden Prabowo Hadirkan Subsidi Biaya Haji 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta — Kabar menggembirakan datang bagi calon jemaah haji Indonesia. Di tengah kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian dan memicu kenaikan berbagai komponen biaya, termasuk harga avtur pesawat, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Indonesia tahun 2027 dipastikan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2026.

KOMISI VIII DPR RI - RDP PANJA MENGENAI BPIH TAHUN 1448 H / 2027 M DENGAN PEMERINTAH

Kesejahteraan Rakyat7 Oktober 2026

Kesejahteraan Rakyat

KOMISI VIII DPR RI - RDP PANJA MENGENAI BPIH TAHUN 1448 H / 2027 M DENGAN PEMERINTAH

7 Oktober 2026

M. Husni: Keluhan Jemaah Banten Jadi Catatan untuk Haji 2027

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

M. Husni: Keluhan Jemaah Banten Jadi Catatan untuk Haji 2027

PARLEMENTARIA, Tangerang – Komisi VIII DPR RI mendorong perbaikan tata kelola dan kualitas layanan penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M dengan menjadikan evaluasi pelaksanaan haji 1447 H/2026 M sebagai bahan penguatan pengawasan. Sejumlah masukan dari penyelenggara haji di daerah, termasuk terkait rasio pembimbing dan pemondokan jemaah, menjadi perhatian Komisi VIII.