karhutla

Yahya Zaini Tekankan Perlindungan Kesehatan Masyarakat Terdampak Karhutla

PARLEMENTARIA, Banjarbaru — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menegaskan bahwa perlindungan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan. Menurutnya, dampak karhutla tidak hanya berupa kerusakan lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu kesehatan, aktivitas sosial, dan produktivitas ekonomi masyarakat.

20 Oktober 2026

Perkuat Puskesmas dan Lindungi Relawan dalam Penanganan Karhutla

Perkuat Puskesmas dan Lindungi Relawan dalam Penanganan Karhutla

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyoroti belum optimalnya penanganan kesehatan masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan. Ia meminta pemerintah daerah dan kementerian terkait memperkuat pelayanan kesehatan bagi warga yang terpapar kabut asap, terutama mereka yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), asma, dan gangguan pernapasan lainnya.

Puncak El Niño Kian Dekat, Daniel Johan Ingatkan Risiko Karhutla

Puncak El Niño Kian Dekat, Daniel Johan Ingatkan Risiko Karhutla

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menilai fenomena El Nino diperkirakan baru mencapai puncaknya pada desember 2026, sehingga berpotensi memperburuk kondisi kebakaran hutan yang terjadi pada sejumlah wilayah mulai dari Kalimantan, Sumatra hingga Sulawesi.

20 Oktober 2026

Karhutla Meluas ke 17 Provinsi, Slamet Desak Presiden Tetapkan Target Terukur

Karhutla Meluas ke 17 Provinsi, Slamet Desak Presiden Tetapkan Target Terukur

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Slamet, mendesak Presiden menetapkan target waktu dan indikator keberhasilan yang terukur bagi kementerian dan lembaga dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2026. Langkah konkret dinilai mendesak menyusul meluasnya kebakaran yang berdampak pada sedikitnya 17 provinsi.

Ateng Sutisna Dorong Audit Perizinan dan Kebijakan Lingkungan Berbasis Risiko Iklim

Ateng Sutisna Dorong Audit Perizinan dan Kebijakan Lingkungan Berbasis Risiko Iklim

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna mendorong pembenahan tata kelola lingkungan melalui kebijakan berbasis risiko iklim dan audit perizinan di wilayah rawan bencana. Menurutnya, perlindungan daya dukung lingkungan harus menjadi dasar pengambilan keputusan pembangunan dan pemanfaatan ruang untuk menekan risiko bencana hidrometeorologi berulang, mulai dari banjir dan tanah longsor hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kritik Penanganan Karhutla, Johan Rosihan: Tak Ada Evaluasi, Tak Ada Tindakan Pencegahan

Kritik Penanganan Karhutla, Johan Rosihan: Tak Ada Evaluasi, Tak Ada Tindakan Pencegahan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengkritik penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang setiap tahun tanpa diikuti evaluasi dan langkah pencegahan yang memadai. Ia menegaskan, keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari upaya memadamkan api, tetapi juga dari kemampuan mencegah kebakaran meluas serta melindungi masyarakat dari paparan asap.

Pemisahan KLH dan Kehutanan Jangan Sisakan Celah Pengendalian Karhutla

Pemisahan KLH dan Kehutanan Jangan Sisakan Celah Pengendalian Karhutla

PARLEMENTARIA, Jakarta — Pemisahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan perlu diikuti koordinasi yang jelas agar pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berjalan efektif. Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna, mengingatkan pembagian kewenangan antarkementerian tidak boleh menghambat pencegahan kebakaran, pengawasan lingkungan, maupun penegakan hukum.

Penanganan Karhutla Harus Disertai Perlindungan Kesehatan Masyarakat

Penanganan Karhutla Harus Disertai Perlindungan Kesehatan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto meminta Pemerintah memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurutnya, penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui pemadaman api dan pengendalian kerusakan lingkungan, tetapi juga harus disertai kesiapan layanan kesehatan dan pengobatan bagi warga yang terpapar asap.

Tutik Kusuma Wardhani Ingatkan Ancaman ISPA Akibat Karhutla, Anak-anak Harus Dilindungi

Kesejahteraan Rakyat19 Oktober 2026

Tutik Kusuma Wardhani Ingatkan Ancaman ISPA Akibat Karhutla, Anak-anak Harus Dilindungi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Tutik Kusuma Wardhani mengingatkan dampak kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berkepanjangan, terutama terhadap anak-anak yang rentan mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Ia meminta pemerintah memastikan kesiapsiagaan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah terdampak serta memperkuat perlindungan bagi masyarakat yang terpapar kabut asap.

Penanganan Karhutla Tak Cukup dengan Masker dan Obat-obatan, Harus Perkuat Pencegahan!

Politik dan Keamanan19 Oktober 2026

Penanganan Karhutla Tak Cukup dengan Masker dan Obat-obatan, Harus Perkuat Pencegahan!

PARLEMENTARIA, Jakarta - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang menjadi pengingat pentingnya memperkuat langkah mitigasi bencana sebelum memasuki periode rawan kebakaran. Anggota Komisi IX DPR RI, Ranny Fahd Arafiq, menekankan perlunya penanganan karhutla yang tidak hanya berorientasi pada pemadaman dan pelayanan kesehatan setelah masyarakat terpapar asap, tetapi juga pencegahan secara menyeluruh sejak dini.

Khairul Saleh Desak Pemerintah Percepat Penanganan Karhutla Kalimantan

Politik dan Keamanan

Khairul Saleh Desak Pemerintah Percepat Penanganan Karhutla Kalimantan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Pangeran Khairul Saleh mendesak pemerintah pusat dan daerah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Ia mengingatkan, keterlambatan penanganan dan lemahnya koordinasi antarpihak berisiko memperpanjang penderitaan masyarakat akibat paparan asap serta hilangnya mata pencaharian.

Hampir Empat Bulan Dikepung Asap, Pemerintah Harus Sediakan Tempat Khusus bagi Warga Rentan

Industri dan Pembangunan17 Oktober 2026