Rifqinizamy Karsayuda

15 artikel dengan tag ini

Tak Hanya Kejar Target Penyelesaian, RUU Pemilu Tekankan Partisipasi Bermakna

Politik dan Keamanan8 Oktober 2026

Tak Hanya Kejar Target Penyelesaian, RUU Pemilu Tekankan Partisipasi Bermakna

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi II DPR RI memastikan proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu tidak hanya berorientasi pada penyelesaian regulasi, tetapi juga memperhatikan substansi serta meaningful participation atau partisipasi bermakna dalam setiap tahapan pembahasannya.

8 Oktober 2026

Serap Aspirasi di Sulsel, Pengelolaan Sampah Harus Jadi Perhatian

Politik dan Keamanan7 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Serap Aspirasi di Sulsel, Pengelolaan Sampah Harus Jadi Perhatian

PARLEMENTARIA, Makassar — Komisi II DPR RI menegaskan komitmen untuk terus memperkuat posisi sebagai penyambung lidah aspirasi dari pemerintah daerah (Pemda) ke pemerintah pusat. Pernyataan ini disampaikannya oleh Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda saat memberikan sambutan dalam Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi II ke Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel)

Komisi II Bahas Penguatan Kompetensi Bersama LAN, Hadirkan Birokrasi Lebih Adaptif

Politik dan Keamanan1 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Bahas Penguatan Kompetensi Bersama LAN, Hadirkan Birokrasi Lebih Adaptif

PARLEMENTARIA, Jatinangor – Komisi II DPR RI menyoroti masih adanya pejabat struktural yang menduduki jabatan tanpa dibarengi kompetensi yang memadai. Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda pun menggagas agar pemenuhan standar kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan dilakukan sebelum pejabat menduduki jabatan.

Kasus Sidak Lapas Cibinong Jadi Momentum Perkuat SOP Pengawasan Ombudsman

Politik dan Keamanan29 September 2026

Politik dan Keamanan

Kasus Sidak Lapas Cibinong Jadi Momentum Perkuat SOP Pengawasan Ombudsman

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi II DPR RI meminta temuan pengawasan Ombudsman RI di Lapas Kelas II A Cibinong, Jawa Barat, menjadi momentum untuk memperbaiki pola pengawasan pelayanan publik secara lebih luas. Pengawasan Ombudsman dinilai tidak boleh berhenti pada kasus yang tengah menjadi perhatian publik.

Komisi II Resmi Bentuk Panja, Proses Revisi UU Pemilu Mulai Berjalan Secara Formal

Politik dan Keamanan29 September 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Resmi Bentuk Panja, Proses Revisi UU Pemilu Mulai Berjalan Secara Formal

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi II DPR RI secara resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Pembentukan Panja tersebut menandai dimulainya secara formal proses revisi Undang-Undang Pemilu di DPR RI.

Tidak Mengganggu Lahan Pangan, Pembangunan Kawasan Investasi di Subang Harus Terkendali

Politik dan Keamanan24 September 2026

Politik dan Keamanan

Tidak Mengganggu Lahan Pangan, Pembangunan Kawasan Investasi di Subang Harus Terkendali

PARLEMENTARIA, Subang - Komisi II DPR RI membahas pengelolaan tata ruang dan perlindungan lahan pangan, khususnya pada implementasi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Pembahasan tersebut menitikberatkan di tengah perkembangan investasi dan pembangunan kawasan strategis di Subang.

Komisi II Setujui RUU terhadap 15 Kabupaten/Kota Dibawa Paripurna, Perkuat Dasar Hukum

Politik dan Keamanan21 September 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Setujui RUU terhadap 15 Kabupaten/Kota Dibawa Paripurna, Perkuat Dasar Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi II DPR RI menggelar rapat pleno pengambilan keputusan tingkat I atas hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang terhadap 15 Kabupaten/Kota. Rapat yang berlangsung di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2026) tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.

Komisi II Dorong GTRA Lebih Aktif Selesaikan Konflik Agraria

Politik dan Keamanan16 September 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Dorong GTRA Lebih Aktif Selesaikan Konflik Agraria

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi II DPR RI mendorong pemerintah memperkuat penyelesaian persoalan agraria dan pertanahan di daerah. Salah satu yang menjadi perhatian adalah penguatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) agar tidak hanya sekedar menjadi forum koordinasi, melainkan benar-benar bekerja menyelesaikan konflik dan sengketa agraria serta memastikan masyarakat mendapatkan manfaat dari program reforma agraria.

Rifqinizamy: Pengelolaan Aset Daerah Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat

Politik dan Keamanan16 September 2026

Politik dan Keamanan

Rifqinizamy: Pengelolaan Aset Daerah Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pentingnya pengelolaan aset pemerintah daerah dan pelaksanaan reforma agraria yang tidak sekadar berorientasi pada administrasi. Tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

Revisi UU Adminduk Disahkan Desember 2026, Disdukcapil Berpeluang Jadi Instansi Vertikal

Politik dan Keamanan9 September 2026

Politik dan Keamanan

Revisi UU Adminduk Disahkan Desember 2026, Disdukcapil Berpeluang Jadi Instansi Vertikal

PARLEMENTARIA, Semarang – Komisi II DPR RI menargetkan penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) dapat rampung dan disahkan menjadi undang-undang sebelum Desember 2026. Revisi ini diproyeksikan bakal mengganti sebagian besar substansi dan pasal guna menghadirkan tata kelola data kependudukan yang lebih modern dan berdaya saing.

Komisi II Susun Indikator Bersama terkait Pelayanan Publik, Pengaruhi Tukin Instansi

Politik dan Keamanan7 September 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Susun Indikator Bersama terkait Pelayanan Publik, Pengaruhi Tukin Instansi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi II DPR RI mendorong Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Ombudsman RI untuk menyusun indikator bersama dalam menilai pelayanan publik serta reformasi birokrasi.

Tekankan Tata Kelola Aset, Komisi II Ungkap Kasus Sengketa Lahan di Kalsel Akibat Ketiadaan Sertifikat Asli

Politik dan Keamanan4 September 2026

Politik dan Keamanan

Tekankan Tata Kelola Aset, Komisi II Ungkap Kasus Sengketa Lahan di Kalsel Akibat Ketiadaan Sertifikat Asli

PARLEMENTARIA, Banjarmasin - Komisi II DPR RI melakukan Penyerahan Sertifikat Tanah Aset Pemerintah Daerah, BMD dan Aset BUMD di Provinsi Kalimantan Selatan”. Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengungkapkan pentingnya perlindungan hukum atas aset pertanahan, baik milik pemerintah maupun tanah rakyat, guna menghindari sengketa di masa mendatang.