
Samuel Wattimena saat mengikuti rapat dengan Kementerian UMKM, Kementerian Ekonomi Kreatif, Pemerintah Provinsi Bali di Tabanan, Bali.|Foto: Safitri/Karisma
PARLEMENTRIA, Bali - Anggota Komisi VII DPR, Samuel JD Wattimena, menyoroti masih perlunya kemudahan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku ekonomi kreatif. Hal tersebut disampaikan Samuel saat kunjungan di Nuanu Creative City, Tabanan, Provinsi Bali, Jumat (28/08/2026).
Samuel mempertanyakan ukuran yang digunakan perbankan dalam menilai kelayakan pelaku ekonomi kreatif memperoleh pembiayaan. Menurutnya, rekam jejak karya dan portofolio para pelaku kreatif semestinya dapat menjadi salah satu dasar untuk melihat kredibilitas mereka.
"Yang tadi masalah perbankan ya, yang masalah KUR ya. Nah, masalah KUR ini itu juga tadi kami tanyakan, sebetulnya perbankan ini membutuhkan apa dari para pelaku kreatif untuk mencapai titik panas, sehingga ada trust dari perbankan itu untuk kemudian bisa hal yang intangible ini menjadi pegangan buat mereka," kata Samuel.
Ia menilai karya yang telah dihasilkan seorang pelaku kreatif selama bertahun-tahun memiliki rekam jejak yang dapat ditelusuri, mulai dari konsistensi berkarya hingga nilai jual produk.
"Masa sih perbankan tidak bisa melihat karya seorang artisan ini seperti apa? Punya nilai jual seperti apa? Artisan ini sudah berkarya selama berapa tahun? Ini kan sebetulnya modal bagi bank atau pemberi kredit untuk bisa melihat kredibilitas dari artisan-artisan terhadap karya-karya mereka," ujarnya.
Samuel mengatakan persoalan tersebut juga berulang kali dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Menurutnya, perlu ada kejelasan mengenai persyaratan yang masih harus dipenuhi pelaku kreatif agar memperoleh kepercayaan perbankan dalam mengakses KUR.
"Jadi, kalau kita RDP (Rapat Dengar Pendapat) berkali-kali, setiap kali mempertanyakan kenapa para artisan ini tidak mendapatkan trust dari dana KUR yang sekian besar, pertanyaannya adalah apa sih yang diharapkan? Apa sih yang para artisan ini masih harus menunjukkan? Apa lagi? Kemudahan akses layanan keuangan. Nah iya, justru persoalannya kan itu," ungkapnya.
Selain pembiayaan, Samuel juga menyoroti pentingnya pendataan potensi ekonomi kreatif di setiap daerah. Ia menilai Indonesia memiliki keragaman kreativitas yang sangat besar, tetapi belum seluruhnya dipetakan dan dikelola secara optimal.
"Kalau menurut saya kreatifitas dari masyarakat Indonesia itu tidak perlu diragukan. Karena kita ini dikaruniakan kehidupan yang terdiri dari berbagai kepulauan, kita ini bukan satu dataran, ini menyebabkan kreatifitas dari setiap daerah ini berbeda," katanya.
Ia berpendapat tantangan saat ini bukan pada kekurangan kreativitas, melainkan pada kemampuan mengelola, mengemas, memasarkan, serta memetakan kekuatan ekonomi kreatif di setiap wilayah. "Sehingga kalau bicara kreatifitas, praktis negara ini tidak punya tandingan. Karena keragaman asal masyarakatnya. Tinggal persoalannya memanage kreatifitas ini seperti apa, kemudian kemampuan setelah mengemas, memarketkannya seperti apa," ujarnya.
Pihaknya pun mendorong pemerintah pusat dan para pemangku kepentingan, termasuk Komisi VII DPR, untuk memperkuat pendataan potensi ekonomi kreatif di daerah dan tidak hanya bergantung pada data yang tersedia dari BPS.
Menurut Samuel, data menjadi fondasi penting agar program pembinaan terhadap pelaku ekonomi kreatif dapat dilakukan secara tepat sasaran. "Kalau kita tidak mulai dengan data, kita nggak tahu apa sih yang mau dibina, mau dibina ke arah mana sih," tutup Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut. (sr/we)