Putra Nababan Usul Skema Penjaminan Khusus bagi Pelaku Ekonomi Kreatif

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan meminta Kementerian Ekonomi Kreatif memperkuat dukungan terhadap pelaku ekonomi kreatif, khususnya melalui skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual (KI). Menurutnya, hingga saat ini banyak pelaku industri kreatif yang masih kesulitan memperoleh akses permodalan karena kekayaan intelektual belum diterima secara luas sebagai agunan kredit.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menyoroti usulan tambahan anggaran Kementerian Ekonomi Kreatif sebesar Rp1,73 triliun, khususnya untuk program pengembangan industri kreatif berbasis kekayaan intelektual. Ia menilai masih banyak kendala di lapangan karena sektor perbankan belum sepenuhnya menerima kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit.

“Faktanya, pelaku industri kreatif dengan karya dan kekayaan intelektual yang besar pun masih kesulitan mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Ekonomi Kreatif terkait pembahasan RKA-KL dan RKP-KL Tahun Anggaran 2027 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Karena itu, Putra mendorong adanya intervensi kebijakan yang lebih kuat, termasuk kemungkinan pembentukan skema penjaminan atau mekanisme khusus yang dapat mendukung pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mendorong pertumbuhan industri kreatif nasional.

Selain itu, Putra juga menyoroti program aktivasi desa kreatif, kelurahan kreatif, dan ruang kreatif yang diusulkan kementerian. Ia mengusulkan agar program tersebut dikolaborasikan dengan konsep desa wisata dan kampung wisata sehingga pelaksanaannya lebih efektif dan selaras dengan kondisi fiskal yang ada.

“Di tengah ruang fiskal yang terbatas, gagasan harus tetap berjalan. Karena itu perlu kolaborasi agar program-program kreatif ini tetap bisa memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” tegasnya.

Sebagai langkah ke depan, Putra berharap Kementerian Ekonomi Kreatif dapat menyusun program yang lebih terukur dan berpihak pada pelaku industri kreatif, terutama dalam memperluas akses pembiayaan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif di daerah.(dik)