fiskal

21 artikel dengan tag ini

Kejar Ketertinggalan Pembangunan, Daerah Kepulauan Butuh Dukungan Fiskal Khusus dari Pusat

Politik dan Keamanan17 Juli 2026

Kejar Ketertinggalan Pembangunan, Daerah Kepulauan Butuh Dukungan Fiskal Khusus dari Pusat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan daerah kepulauan membutuhkan perhatian khusus negara agar tidak terus tertinggal dibandingkan wilayah nonkepulauan. Menurutnya, biaya pembangunan dan pelayanan publik di wilayah kepulauan jauh lebih tinggi, sehingga membutuhkan dukungan fiskal yang lebih besar dari pemerintah pusat.

17 Juli 2026

Totok Daryanto Ingatkan Risiko Fiskal Akibat Kenaikan Harga Minyak Dunia

Industri dan Pembangunan17 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Totok Daryanto Ingatkan Risiko Fiskal Akibat Kenaikan Harga Minyak Dunia

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Totok Daryanto mengingatkan pentingnya memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, kenaikan harga minyak dunia yang telah melampaui asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta cadangan BBM nasional yang belum mencapai target ideal perlu menjadi perhatian pemerintah.

Tekanan Fiskal Tak Boleh Korbankan Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan

Kesejahteraan Rakyat14 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Tekanan Fiskal Tak Boleh Korbankan Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menegaskan kondisi fiskal daerah tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi kesejahteraan tenaga kesehatan. Menurutnya, pemerintah harus memastikan insentif dan tunjangan tenaga kesehatan tetap terlindungi mengingat mereka merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Kamrussamad Dorong Penguatan UMKM dan Inovasi Fiskal Daerah untuk Dukung Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi dan Keuangan9 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Kamrussamad Dorong Penguatan UMKM dan Inovasi Fiskal Daerah untuk Dukung Pertumbuhan Ekonomi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mendorong pemerintah terus memperkuat kualitas belanja negara serta memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya, langkah tersebut menjadi salah satu strategi penting dalam menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Delapan Fraksi DPR Soroti Kualitas Belanja Negara dan Fiskal Berkelanjutan dalam APBN 2025

Ekonomi dan Keuangan7 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Delapan Fraksi DPR Soroti Kualitas Belanja Negara dan Fiskal Berkelanjutan dalam APBN 2025

PARLEMENTARIA, Jakarta – Delapan fraksi di DPR menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-24 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Taufan Pawe Soroti Ketergantungan Fiskal NTT, Dorong Inovasi Ekonomi dan Penguatan BUMD

Ekonomi dan Keuangan6 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Taufan Pawe Soroti Ketergantungan Fiskal NTT, Dorong Inovasi Ekonomi dan Penguatan BUMD

PARLEMENTARIA, Manggarai Barat – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Taufan Pawe, menilai bahwa kondisi fiskal Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih menunjukkan ketergantungan yang cukup besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga diperlukan upaya serius dari pemerintah daerah untuk memperkuat sumber-sumber ekonomi baru.

Anita Jacoba Gah Desak Kementerian Keuangan Beri Perhatian Khusus Soal Efisiensi Anggaran di NTT

Ekonomi dan Keuangan6 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Anita Jacoba Gah Desak Kementerian Keuangan Beri Perhatian Khusus Soal Efisiensi Anggaran di NTT

PARLEMENTARIA, Manggarai Barat – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Anita Jacoba Gah menyoroti pentingnya perlakuan khusus terhadap Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam kebijakan fiskal nasional, terutama terkait penerapan efisiensi anggaran dan penyesuaian belanja pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa kondisi geografis dan karakter kepulauan NTT tidak dapat disamakan dengan wilayah lain, sehingga diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih adaptif.

Banggar: Kebijakan Fiskal 2027 Harus Dorong Pertumbuhan Negara Berkualitas dan Jaga Keberlanjutan APBN

Ekonomi dan Keuangan2 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Banggar: Kebijakan Fiskal 2027 Harus Dorong Pertumbuhan Negara Berkualitas dan Jaga Keberlanjutan APBN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR menegaskan arah kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2027 dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal negara. Melalui pembahasan pendahuluan RAPBN 2027 bersama Pemerintah dan Bank Indonesia, pihaknya menyepakati kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif, namun tetap terukur sekaligus prudensial di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Cegah PHK, DPR Pimpin Rapat Koordinasi Bahas Penyesuaian Harga Gas Industri

Politik dan Keamanan29 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Cegah PHK, DPR Pimpin Rapat Koordinasi Bahas Penyesuaian Harga Gas Industri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin Rapat Koordinasi antara DPR dengan Pemerintah, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dalam menyiapkan langkah penyesuaian harga gas industri.

29 Juni 2026

DPR dan Pemerintah Terus Perkuat Sinergi Fiskal-Moneter Jaga Stabilitas Ekonomi

Politik dan Keamanan29 Juni 2026

Politik dan Keamanan

DPR dan Pemerintah Terus Perkuat Sinergi Fiskal-Moneter Jaga Stabilitas Ekonomi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan DPR RI bersama Pemerintah terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Penyesuaian TKD Harus Diimbangi Pelaksanaan Program Daerah Lewat Pemerintah Pusat

Ekonomi dan Keuangan25 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Penyesuaian TKD Harus Diimbangi Pelaksanaan Program Daerah Lewat Pemerintah Pusat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menilai penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) yang dilakukan pemerintah perlu dipahami secara utuh. Menurutnya, berkurangnya sebagian alokasi transfer tidak serta-merta berarti berkurangnya dukungan anggaran bagi daerah, karena sejumlah program kini dieksekusi langsung oleh pemerintah pusat di daerah.

Charles Meikyansah: Stimulus Rp26,34 Triliun Jaga Daya Tahan Ekonomi Rakyat

Ekonomi dan Keuangan25 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Charles Meikyansah: Stimulus Rp26,34 Triliun Jaga Daya Tahan Ekonomi Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah mengapresiasi langkah pemerintah yang meluncurkan paket stimulus ekonomi semester II tahun 2026 senilai Rp26,34 triliun. Pasalnya, kebijakan tersebut menjadi instrumen penting untuk menjaga daya tahan ekonomi masyarakat di tengah tekanan ekonomi global yang masih berlangsung.