fiskal

26 artikel dengan tag ini

Fauzi Amro Dorong Integrasi Data Kemenkeu Tutup Celah Penghindaran Kewajiban Fiskal

Ekonomi dan Keuangan8 September 2026

Fauzi Amro Dorong Integrasi Data Kemenkeu Tutup Celah Penghindaran Kewajiban Fiskal

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro meminta Kementerian Keuangan memperkuat integrasi data antarkementerian/lembaga untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Integrasi ini bernilai penting untuk memastikan kebijakan fiskal didukung informasi yang akurat dan saling terhubung.

8 September 2026

Setahun Kerja Komisi XI DPR RI, Stabilitas Fiskal dan Reformasi Keuangan Jadi Fokus Utama

Ekonomi dan Keuangan26 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Setahun Kerja Komisi XI DPR RI, Stabilitas Fiskal dan Reformasi Keuangan Jadi Fokus Utama

PARLEMENTARIA, Jakarta - Dinamika perekonomian global yang masih dibayangi ketidakpastian, percepatan transformasi sektor keuangan, serta tuntutan menjaga keberlanjutan fiskal menjadi tantangan yang mewarnai kerja Komisi XI DPR RI sepanjang satu tahun masa sidang. Walaupun begitu, tugas menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan tidak pernah berhenti demi memastikan ekonomi negara tetap stabil sekaligus inklusif dan berkelanjutan.

Penguatan Kapasitas Fiskal Jadi Perhatian untuk APBN 2027

Ekonomi dan Keuangan20 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Penguatan Kapasitas Fiskal Jadi Perhatian untuk APBN 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Mohamad Said menilai penguatan kapasitas fiskal perlu menjadi perhatian pemerintah dalam penyusunan dan pelaksanaan APBN ke depan. Salah satunya melalui reformasi fiskal di sektor perpajakan untuk meningkatkan tax ratio.

20 Agustus 2026

Utang Pemerintah Naik 2.000 T, Darmadi Durianto: Pengelolaan Fiskal Harus Diperkuat

Industri dan Pembangunan14 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Utang Pemerintah Naik 2.000 T, Darmadi Durianto: Pengelolaan Fiskal Harus Diperkuat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI dari Komisi VI, Darmadi Durianto, menyoroti tren kenaikan utang pemerintah yang dinilai perlu mendapat perhatian serius di tengah upaya menjaga kesehatan fiskal dan keberlanjutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia mengatakan, berdasarkan angka yang ia cermati, posisi utang pemerintah saat ini telah mencapai sekitar Rp10.200 triliun atau lebih dari 41 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Rencana Revisi Kenaikan Gaji Kepala Daerah Harus Pertimbangkan Kondisi Fiskal

Politik dan Keamanan9 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Rencana Revisi Kenaikan Gaji Kepala Daerah Harus Pertimbangkan Kondisi Fiskal

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya, meminta pemerintah mengkaji secara komprehensif rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang membuka peluang kenaikan gaji kepala daerah.

Kejar Ketertinggalan Pembangunan, Daerah Kepulauan Butuh Dukungan Fiskal Khusus dari Pusat

Politik dan Keamanan17 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Kejar Ketertinggalan Pembangunan, Daerah Kepulauan Butuh Dukungan Fiskal Khusus dari Pusat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan daerah kepulauan membutuhkan perhatian khusus negara agar tidak terus tertinggal dibandingkan wilayah nonkepulauan. Menurutnya, biaya pembangunan dan pelayanan publik di wilayah kepulauan jauh lebih tinggi, sehingga membutuhkan dukungan fiskal yang lebih besar dari pemerintah pusat.

Totok Daryanto Ingatkan Risiko Fiskal Akibat Kenaikan Harga Minyak Dunia

Industri dan Pembangunan17 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Totok Daryanto Ingatkan Risiko Fiskal Akibat Kenaikan Harga Minyak Dunia

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Totok Daryanto mengingatkan pentingnya memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, kenaikan harga minyak dunia yang telah melampaui asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta cadangan BBM nasional yang belum mencapai target ideal perlu menjadi perhatian pemerintah.

Tekanan Fiskal Tak Boleh Korbankan Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan

Kesejahteraan Rakyat14 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Tekanan Fiskal Tak Boleh Korbankan Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menegaskan kondisi fiskal daerah tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi kesejahteraan tenaga kesehatan. Menurutnya, pemerintah harus memastikan insentif dan tunjangan tenaga kesehatan tetap terlindungi mengingat mereka merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Kamrussamad Dorong Penguatan UMKM dan Inovasi Fiskal Daerah untuk Dukung Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi dan Keuangan9 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Kamrussamad Dorong Penguatan UMKM dan Inovasi Fiskal Daerah untuk Dukung Pertumbuhan Ekonomi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mendorong pemerintah terus memperkuat kualitas belanja negara serta memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya, langkah tersebut menjadi salah satu strategi penting dalam menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Delapan Fraksi DPR Soroti Kualitas Belanja Negara dan Fiskal Berkelanjutan dalam APBN 2025

Ekonomi dan Keuangan7 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Delapan Fraksi DPR Soroti Kualitas Belanja Negara dan Fiskal Berkelanjutan dalam APBN 2025

PARLEMENTARIA, Jakarta – Delapan fraksi di DPR menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-24 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Taufan Pawe Soroti Ketergantungan Fiskal NTT, Dorong Inovasi Ekonomi dan Penguatan BUMD

Ekonomi dan Keuangan6 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Taufan Pawe Soroti Ketergantungan Fiskal NTT, Dorong Inovasi Ekonomi dan Penguatan BUMD

PARLEMENTARIA, Manggarai Barat – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Taufan Pawe, menilai bahwa kondisi fiskal Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih menunjukkan ketergantungan yang cukup besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga diperlukan upaya serius dari pemerintah daerah untuk memperkuat sumber-sumber ekonomi baru.

Anita Jacoba Gah Desak Kementerian Keuangan Beri Perhatian Khusus Soal Efisiensi Anggaran di NTT

Ekonomi dan Keuangan6 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Anita Jacoba Gah Desak Kementerian Keuangan Beri Perhatian Khusus Soal Efisiensi Anggaran di NTT

PARLEMENTARIA, Manggarai Barat – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Anita Jacoba Gah menyoroti pentingnya perlakuan khusus terhadap Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam kebijakan fiskal nasional, terutama terkait penerapan efisiensi anggaran dan penyesuaian belanja pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa kondisi geografis dan karakter kepulauan NTT tidak dapat disamakan dengan wilayah lain, sehingga diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih adaptif.