Fauzi Amro Dorong Integrasi Data Kemenkeu Tutup Celah Penghindaran Kewajiban Fiskal

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro meminta Kementerian Keuangan memperkuat integrasi data antarkementerian/lembaga untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Integrasi ini bernilai penting untuk memastikan kebijakan fiskal didukung informasi yang akurat dan saling terhubung.

Menurut Fauzi, penguatan integrasi perlu dilakukan terutama pada basis data peramalan makroekonomi, perpajakan, kepabeanan, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Adanya usaha ini diharapkan bisa mempersempit ruang bagi pihak-pihak yang berupaya menghindari kewajiban fiskalnya.

“Kami meminta Kementerian Keuangan lewat Ditjen-Ditjen untuk memperkuat integrasi basis data peramalan makro, perpajakan, kepabeanan, dan PNBP guna menutup ruang penghindaran kewajiban fiskal,” ujar Fauzi dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama Keditjenan Kementerian Keuangan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Fauzi menilai, integrasi data juga perlu dibarengi dengan penguatan koordinasi lintas sektor. Hal ini penting agar kebijakan penerimaan negara tidak berjalan sendiri-sendiri dan setiap unit di lingkungan Kementerian Keuangan dapat saling mendukung dalam mengoptimalkan potensi penerimaan.

Ia menambahkan, penguatan sistem informasi dan basis data harus diarahkan pada peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Dengan data yang terintegrasi, pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai potensi penerimaan sekaligus mengidentifikasi berbagai celah yang berpotensi menimbulkan kebocoran fiskal.

“Yang paling penting itu penguatan dan sinkronisasi lintas sektoral,” tegas legislator dari Fraksi Partai NasDem tersebut.

Menurutnya, langkah itu pun menjadi krusial seiring dengan kebutuhan pemerintah untuk menjaga penerimaan negara sekaligus memastikan pengelolaan fiskal berjalan lebih efektif. Karena itu, sinergi antardirektorat jenderal di Kementerian Keuangan perlu konsisten diperkuat agar kebijakan perpajakan, kepabeanan, dan PNBP dapat berjalan dalam satu basis data yang terintegrasi.

Menutup pernyataann, Fauzi berharap penguatan integrasi data tersebut tidak hanya menjadi bagian dari pembenahan administrasi, tetapi menghasilkan peningkatan kepatuhan dan penerimaan negara.

“Optimalisasi penerimaan pun dapat dilakukan secara lebih terukur tanpa semata-mata mengandalkan peningkatan beban kepada masyarakat,” pungkasnya. (ujm)