Pansus

77 artikel dengan tag ini

Dana Khusus Kepulauan Instrumen untuk Percepat Pembangunan Wilayah

Politik dan Keamanan8 Oktober 2026

Dana Khusus Kepulauan Instrumen untuk Percepat Pembangunan Wilayah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Panitia Khusus (Pansus) RUU Daerah Kepulauan DPR RI menggelar rapat Bersama Direktur Jenderal OTDA dan Bina Administrasi Kewilayahan serta Biro Hukum di ruang rapat Komisi XII, Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/10/2026).

8 Oktober 2026

Pansus RUU Daerah Kepulauan Dorong Pengaturan Khusus, Jawab Kompleksitas Wilayah

Politik dan Keamanan2 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Pansus RUU Daerah Kepulauan Dorong Pengaturan Khusus, Jawab Kompleksitas Wilayah

PARLEMENTARIA, Sorong – Anggota Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI Taufan Pawe menilai kompleksitas wilayah kepulauan membutuhkan pengaturan khusus yang adaptif terhadap karakteristik setiap daerah. Menurutnya, RUU Daerah Kepulauan perlu menjawab persoalan kewenangan, fiskal, pengelolaan sumber daya alam, hingga koordinasi antarkementerian dan lembaga.

Fauzan Khalid Tekankan Kebutuhan Khusus Daerah Kepulauan

Politik dan Keamanan2 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Fauzan Khalid Tekankan Kebutuhan Khusus Daerah Kepulauan

PARLEMENTARIA, Sorong – Anggota Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI Fauzan Khalid menyoroti tingginya biaya pembangunan dan pelayanan publik di wilayah kepulauan yang tidak sebanding dengan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Kondisi geografis yang tersebar antarpulau membuat pembangunan infrastruktur, penyelenggaraan pemerintahan, hingga penanganan bencana membutuhkan biaya lebih besar dibandingkan wilayah daratan.

Mercy Barends: Kewenangan Asimetris Penting Jawab Tantangan Daerah Kepulauan

Politik dan Keamanan2 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Mercy Barends: Kewenangan Asimetris Penting Jawab Tantangan Daerah Kepulauan

PARLEMENTARIA, Sorong – Ketua Tim Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI Mercy Chriesty Barends menegaskan kewenangan asimetris perlu diperkuat dalam RUU Daerah Kepulauan untuk menjawab persoalan rentang kendali pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di wilayah kepulauan.

RUU Daerah Kepulauan Diusulkan Muat Skema Pungutan Pariwisata dan Akses Penerbangan Langsung

Politik dan Keamanan1 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

RUU Daerah Kepulauan Diusulkan Muat Skema Pungutan Pariwisata dan Akses Penerbangan Langsung

PARLEMENTARIA, Ternate — Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI Siti Mukarromah mengusulkan agar undang-undang ini memasukkan regulasi khusus mengenai hak pengelolaan retribusi pariwisata bahari dan pembukaan penerbangan langsung internasional guna memacu pertumbuhan ekonomi lokal. Langkah ini dinilai penting untuk memangkas ketimpangan fiskal sekaligus mencegah eksploitasi sumber daya alam yang tidak sebanding dengan pendapatan daerah.

Laut Sebagai Penghubung, Hendry Munief: 4 Dimensi Otonomi Dapat Masuk RUU Daerah Kepulauan

Politik dan Keamanan1 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Laut Sebagai Penghubung, Hendry Munief: 4 Dimensi Otonomi Dapat Masuk RUU Daerah Kepulauan

PARLEMENTARIA, Ternate — Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI Hendry Munief menegaskan pentingnya mengubah cara pandang pembangunan nasional terhadap wilayah maritim. Laut tidak boleh lagi dipandang sebagai pemisah antarwilayah, melainkan sebagai penghubung utama untuk menghadirkan keadilan pembangunan dan pelayanan dasar.

RUU Daerah Kepulauan Diharap Tumbuhkan Ekonomi Berbasis Kelautan

Politik dan Keamanan1 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

RUU Daerah Kepulauan Diharap Tumbuhkan Ekonomi Berbasis Kelautan

PARLEMENTARIA, Ternate — Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI mendorong pembentukan undang-undang ini sebagai instrumen investasi nasional yang mampu melahirkan mesin pertumbuhan ekonomi baru berbasis kelautan. Ketimbang sekadar bergantung pada skema dana transfer daerah.

1 Oktober 2026

RUU Daerah Kepulauan Harus Beri Kepastian Fiskal dan Konektivitas yang Realistis

Politik dan Keamanan1 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

RUU Daerah Kepulauan Harus Beri Kepastian Fiskal dan Konektivitas yang Realistis

PARLEMENTARIA, Ternate – Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI, Jaelani, menegaskan bahwa pembentukan RUU tentang Daerah Kepulauan tidak boleh sekadar berhenti pada pengakuan status geografis. Menurutnya, undang-undang ini harus memberikan kepastian hukum operasional yang berdampak langsung pada pembiayaan afirmatif, konektivitas antarpulau, dan peningkatan standar pelayanan publik di daerah berbasis maritim.

Hinca Pandjaitan Minta Kasus Arbitrase Jadi Pembelajaran Penyusunan RUU HPI

Politik dan Keamanan30 September 2026

Politik dan Keamanan

Hinca Pandjaitan Minta Kasus Arbitrase Jadi Pembelajaran Penyusunan RUU HPI

PARLEMENTARIA, Jakarta — Penyusunan Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) perlu memperhatikan pengalaman Indonesia dalam menghadapi berbagai perkara arbitrase internasional. Karena itu, Pansus RUU HPI didorong melakukan analisis terhadap kasus-kasus yang terjadi setelah Indonesia meratifikasi Konvensi New York 1958 sebagai bahan evaluasi dalam merumuskan norma baru.

RUU Desain Industri Dorong UMKM Manfaatkan Karya Kreatif Jadi Aset

Industri dan Pembangunan28 September 2026

Industri dan Pembangunan

RUU Desain Industri Dorong UMKM Manfaatkan Karya Kreatif Jadi Aset

PARLEMENTARIA, Yogyakarta — Rancangan Undang-Undang (RUU) Desain Industri DPR RI diarahkan tidak hanya menjadi regulasi perlindungan karya, tetapi juga instrumen yang dapat memperkuat daya saing dan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

28 September 2026

RUU Desain Industri Harus Lindungi UMKM dari Penjiplakan

Industri dan Pembangunan28 September 2026

Industri dan Pembangunan

RUU Desain Industri Harus Lindungi UMKM dari Penjiplakan

PARLEMENTARIA, Medan — Panitia Khusus (Pansus) DPR RI yang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desain Industri mendorong penguatan pelindungan hukum bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari praktik penjiplakan desain. Kepastian hukum dinilai penting agar desain produk yang telah dikembangkan dan didaftarkan pelaku UMKM tidak mudah dimanfaatkan pihak lain tanpa memberikan hak kepada pemilik desain.

RUU Desain Industri Lindungi Karya Lokal, Yogyakarta Diusulkan Jadi Percontohan

Industri dan Pembangunan28 September 2026

Industri dan Pembangunan

RUU Desain Industri Lindungi Karya Lokal, Yogyakarta Diusulkan Jadi Percontohan

PARLEMENTARIA, Yogyakarta — Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Desain Industri DPR RI terus dilakukan dengan menyerap berbagai persoalan yang dialami masyarakat, khususnya para pelaku usaha dan industri kreatif di daerah. Anggota Pansus RUU Desain Industri DPR RI, Imas Aan Ubudiah, menyebut kunjungan kerja ke Yogyakarta menjadi bagian dari upaya menggali langsung berbagai kendala terkait perlindungan kekayaan intelektual.