Pansus

60 artikel dengan tag ini

Pansus Dorong Desain Industri Jadi Penggerak Ekonomi Kreatif

Politik dan Keamanan15 September 2026

Pansus Dorong Desain Industri Jadi Penggerak Ekonomi Kreatif

PARLEMENTARIA, Denpasar – Desain industri dinilai tidak hanya perlu mendapat pelindungan hukum, tetapi juga harus mampu memberikan nilai tambah dan manfaat ekonomi bagi penciptanya. Karena itu, Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desain Industri DPR RI mendorong regulasi yang dapat memperkuat kontribusi desain terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif.

15 September 2026

Pansus RUU Desain Industri Serap Masukan dari Daerah

Politik dan Keamanan15 September 2026

Politik dan Keamanan

Pansus RUU Desain Industri Serap Masukan dari Daerah

PARLEMENTARIA, Kupang — DPR RI membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desain Industri, khususnya yang berada di daerah. Salah satunya melalui kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Desain Industri menyerap masukan untuk memperkuat pelindungan terhadap karya, kreativitas, dan inovasi para pelaku industri di Indonesia.

Kawendra Soroti Minimnya Literasi, Potensi Desain Industri Belum Banyak Terdaftar

Politik dan Keamanan15 September 2026

Politik dan Keamanan

Kawendra Soroti Minimnya Literasi, Potensi Desain Industri Belum Banyak Terdaftar

PARLEMENTARIA, Kupang — Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desain Industri DPR RI Kawendra Lukistian menyoroti masih minimnya pendaftaran potensi desain industri di Indonesia. Menurutnya, persoalan tersebut bukan semata-mata karena masyarakat tidak memiliki keinginan untuk mendaftarkan karya dan produknya, melainkan masih terbatasnya literasi mengenai pentingnya pelindungan desain industri.

Pansus Dukung Penyederhanaan dan Percepatan Pelindungan Desain Industri

Politik dan Keamanan14 September 2026

Politik dan Keamanan

Pansus Dukung Penyederhanaan dan Percepatan Pelindungan Desain Industri

PARLEMENTARIA, Denpasar – Lamanya proses pelindungan desain industri berpotensi menghambat pelaku usaha dan perkembangan ekonomi kreatif. Karena itu, Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desain Industri DPR RI mendorong penyederhanaan dan percepatan proses pelindungan dengan tetap menjamin kepastian hukum.

Pelindungan Desain Industri Harus Adaptif dan Mudah Diakses

Politik dan Keamanan14 September 2026

Politik dan Keamanan

Pelindungan Desain Industri Harus Adaptif dan Mudah Diakses

PARLEMENTARIA, Denpasar – Perkembangan desain digital dan terbatasnya akses pelindungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi perhatian dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desain Industri. Panitia Khusus (Pansus) RUU Desain Industri DPR RI mendorong regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus menghadirkan mekanisme pelindungan yang cepat, sederhana, dan terjangkau.

Serap Aspirasi di Bali, Pansus RUU Desain Industri Perkuat Pelindungan Pengrajin Kecil

Politik dan Keamanan14 September 2026

Politik dan Keamanan

Serap Aspirasi di Bali, Pansus RUU Desain Industri Perkuat Pelindungan Pengrajin Kecil

PARLEMENTARIA, Denpasar – Kerentanan karya pengrajin kecil Bali terhadap penjiplakan menjadi salah satu perhatian Panitia Khusus (Pansus) DPR RI dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desain Industri. Pansus menilai pelindungan desain tidak cukup melalui sertifikasi, tetapi perlu disertai pendampingan dan penegakan hukum yang efektif.

Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Kepulauan Jangan Sampai Abaikan Perlindungan Lingkungan

Kesejahteraan Rakyat12 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Kepulauan Jangan Sampai Abaikan Perlindungan Lingkungan

PARLEMENTARIA, Kendari - Ketua Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI Mercy Chriesty Barends menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara percepatan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan dalam pembangunan daerah kepulauan.

Kesehatan Ibu dan Anak Jadi Perhatian dalam Pembahasan RUU Daerah Kepulauan

Isu Lainnya12 September 2026

Isu Lainnya

Kesehatan Ibu dan Anak Jadi Perhatian dalam Pembahasan RUU Daerah Kepulauan

PARLEMENTARIA, Mataram — Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI, Siti Mukaromah, menilai RUU tentang Daerah Kepulauan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan berbeda dengan daerah daratan. Menurutnya, pengaturan tersebut penting untuk mewujudkan perlakuan yang adil, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan.

Serap Aspirasi Dari NTB, Pansus RUU Daerah Kepulauan Perjuangkan Keadilan Masyarakat

Politik dan Keamanan12 September 2026

Politik dan Keamanan

Serap Aspirasi Dari NTB, Pansus RUU Daerah Kepulauan Perjuangkan Keadilan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Mataram — Ketua Tim Kunjungan Kerja Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI, Herry Dermawan, mendorong pengaturan khusus bagi daerah kepulauan guna menjawab tantangan pembangunan, pelayanan publik, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, karakteristik wilayah yang tersebar di banyak pulau membutuhkan model pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang mampu menjangkau seluruh masyarakat secara adil.

Bahasan RUU Daerah Kepulauan Mengarah Pada Skema Lex Specialis

Politik dan Keamanan10 September 2026

Politik dan Keamanan

Bahasan RUU Daerah Kepulauan Mengarah Pada Skema Lex Specialis

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Daerah Kepulauan DPR RI Mercy Chriesty Barends mengatakan pembahasan RUU Daerah Kepulauan mengarah pada skema lex specialis sebagai kerangka hukum khusus untuk wilayah kepulauan. Skema ini dinilai paling cocok untuk menjawab ketimpangan layanan dan pembangunan di daerah kepulauan.

Aturan Pengelolaan Laut Dinilai Belum Menjawab Realitas Daerah Kepulauan

Politik dan Keamanan9 September 2026

Politik dan Keamanan

Aturan Pengelolaan Laut Dinilai Belum Menjawab Realitas Daerah Kepulauan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Aturan pengelolaan laut dinilai belum sepenuhnya menjawab realitas daerah kepulauan. Keterbatasan kewenangan daerah dan pola pengaturan perizinan kapal menjadi persoalan yang disoroti Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI dalam Rapat dengar pendapat umum bersama pakar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2026).

RUU HPI Didesain Guna Jadi Payung Hukum Kuat dalam Tangani Perkara Perdata Lintas Negara

Politik dan Keamanan9 September 2026

Politik dan Keamanan

RUU HPI Didesain Guna Jadi Payung Hukum Kuat dalam Tangani Perkara Perdata Lintas Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Pansus RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) menilai urgensi RUU tersebut sesungguhnya tidak perlu diperdebatkan lagi. Persoalannya bukan apakah Indonesia membutuhkan, tetapi, tambahnya, bagaimana memastikan pembentukan menjadi bagian dari pembaruan sistem hukum perdata secara keseluruhan.