Pansus

77 artikel dengan tag ini

Tonny Tesar: Biaya dan Akses Jangan Hambat UMKM Lakukan Registrasi Desain

Industri dan Pembangunan27 September 2026

Tonny Tesar: Biaya dan Akses Jangan Hambat UMKM Lakukan Registrasi Desain

PARLEMENTARIA, Medan — Biaya dan akses layanan pendaftaran desain industri dinilai masih menjadi tantangan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama yang berada di daerah.

27 September 2026

Skema Pelindungan Desain Industri Harus Mudah Diakses UMKM

Industri dan Pembangunan27 September 2026

Industri dan Pembangunan

Skema Pelindungan Desain Industri Harus Mudah Diakses UMKM

PARLEMENTARIA, Medan — Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desain Industri DPR RI diminta mempertimbangkan skema pelindungan yang paling sesuai bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya yang berada di wilayah perdesaan. Salah satu hal yang perlu dikaji ialah penerapan mekanisme pendaftaran atau pencatatan desain.

Pansus RUU Desain Industri: Batas Kreasi Manusia dan AI akan Diperjelas

Industri dan Pembangunan26 September 2026

Industri dan Pembangunan

Pansus RUU Desain Industri: Batas Kreasi Manusia dan AI akan Diperjelas

PARLEMENTARIA, Medan — Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desain Industri DPR RI mendorong pengaturan penggunaan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) dalam proses penciptaan desain. Perkembangan teknologi tersebut perlu diakomodasi dalam regulasi, tetapi tetap harus disertai batas yang jelas antara kreasi manusia dan penggunaan AI.

Pansus RUU Desain Industri: UMKM Perlu Pendampingan, Supaya Karya Kreatif Tak Kehilangan Hak

Politik dan Keamanan26 September 2026

Politik dan Keamanan

Pansus RUU Desain Industri: UMKM Perlu Pendampingan, Supaya Karya Kreatif Tak Kehilangan Hak

PARLEMENTARIA, Yogyakarta — Perlindungan terhadap karya desain yang dihasilkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu fokus dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Desain Industri. Panitia Khusus (Pansus) RUU Desain Industri menerima sejumlah masukan dari masyarakat terkait tantangan yang dihadapi UMKM, mulai dari proses pendaftaran kekayaan intelektual hingga potensi sengketa akibat peniruan karya.

Pansus RUU Desain Industri Datangi Sumut, Serap Masukan untuk Regulasi Baru

Industri dan Pembangunan26 September 2026

Industri dan Pembangunan

Pansus RUU Desain Industri Datangi Sumut, Serap Masukan untuk Regulasi Baru

PARLEMENTARIA, Medan — Panitia Khusus (Pansus) DPR RI yang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desain Industri menyerap masukan dari akademisi, praktisi, pelaku industri, dan pemerintah daerah di Sumatera Utara sebagai bahan penyempurnaan regulasi desain industri. Masukan dari daerah dinilai penting agar pengaturan yang disusun mampu menjawab kebutuhan pelaku industri sekaligus perkembangan teknologi dan perdagangan.

Pansus DPR Tegaskan RUU Desain Industri Beri Kepastian Hukum dan Berpihak pada UMKM

Industri dan Pembangunan22 September 2026

Industri dan Pembangunan

Pansus DPR Tegaskan RUU Desain Industri Beri Kepastian Hukum dan Berpihak pada UMKM

PARLEMENTARIA, Jakarta — Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desain Industri DPR RI menekankan pentingnya pembaharuan regulasi desain industri agar mampu menjawab tuntutan era digital, melindungi hak cipta pelaku usaha, serta berpihak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pansus menggarisbawahi sejumlah isu substansial krusial yang dibahas, mulai dari kejelasan sistem pendaftaran, perlindungan bagi riset dan pelaku usaha lokal melalui grace period, penggunaan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam desain, hingga pemanfaatan hak desain industri sebagai objek jaminan fidusia.

Pansus RUU HPI Serap Masukan soal Status Kewarganegaraan Anak Perkawinan Campuran

Politik dan Keamanan21 September 2026

Politik dan Keamanan

Pansus RUU HPI Serap Masukan soal Status Kewarganegaraan Anak Perkawinan Campuran

PARLEMENTARIA, Serang — Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) Martin D. Tumbelaka menilai persoalan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran perlu menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan RUU HPI. Hal tersebut berkaitan dengan ketentuan anak berkewarganegaraan ganda yang harus menentukan kewarganegaraannya setelah mencapai usia 18 tahun.

RUU HPI Jadi Solusi Hadapi Dinamika Konektivias Masyarakat Indonesia dengan Negara Lain

Politik dan Keamanan19 September 2026

Politik dan Keamanan

RUU HPI Jadi Solusi Hadapi Dinamika Konektivias Masyarakat Indonesia dengan Negara Lain

PARLEMENTARIA, Serang - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) Hamid Noor Yasin menilai, keberadaan RUU tersebut semakin mendesak di tengah meningkatnya dinamika, serta konektivitas hubungan masyarakat Indonesia dengan negara lain.

Legislator Soroti RUU HPI, Perlindungan Pekerja Migran dan Dwi-Kewarganegaraan Belum Dibahas

Politik dan Keamanan19 September 2026

Politik dan Keamanan

Legislator Soroti RUU HPI, Perlindungan Pekerja Migran dan Dwi-Kewarganegaraan Belum Dibahas

PARLEMENTARIA, Serang — Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) DPR RI Andreas Hugo Pareira menyoroti perlunya penguatan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia di sektor kemaritiman.

Pansus RUU Daerah Kepulauan Dorong Penguatan Hak Perempuan, Anak, dan Pemenuhan SPM

Politik dan Keamanan18 September 2026

Politik dan Keamanan

Pansus RUU Daerah Kepulauan Dorong Penguatan Hak Perempuan, Anak, dan Pemenuhan SPM

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI, Mercy Chriesty Barends, menegaskan komitmennya untuk menghadirkan regulasi yang berperspektif afirmasi dan keadilan sosial bagi masyarakat kepulauan. Ia menekankan bahwa RUU ini ditargetkan menjadi aturan bersifat lex specialis untuk mengakhiri ketimpangan pembangunan akibat kebijakan yang selama ini dinilai masih berorientasi atau bias daratan.

Pansus DPR Dorong RUU Hukum Perdata Internasional Lebih Komprehensif

Politik dan Keamanan18 September 2026

Politik dan Keamanan

Pansus DPR Dorong RUU Hukum Perdata Internasional Lebih Komprehensif

PARLEMENTARIA, Serang — Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) Yasonna Laoly mendorong agar aturan dalam RUU HPI lebih komprehensif. Pasalnya, selama ini, ketentuan yang berkaitan dengan hukum perdata internasional masih tersebar dalam sejumlah aturan. Bahkan, sebagian ketentuan yang digunakan berasal dari aturan lama, sementara terdapat pula pengaturan melalui peraturan Mahkamah Agung.

RUU Daerah Kepulauan Harus Jawab Mahalnya Distribusi Logistik Antarpulau

Politik dan Keamanan17 September 2026

Politik dan Keamanan

RUU Daerah Kepulauan Harus Jawab Mahalnya Distribusi Logistik Antarpulau

PARLEMENTARIA, Jakarta — Tingginya biaya logistik menjadi salah satu persoalan yang perlu dijawab melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan. Kondisi geografis yang membuat distribusi harus melalui sejumlah tahapan dinilai turut meningkatkan biaya dan menghambat pemasaran komoditas dari wilayah kepulauan.