Pansus

Dana Khusus Kepulauan Jadi Sorotan Utama Pansus Jawab Ketimpangan Fiskal Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Skema pembiayaan daerah menjadi perhatian Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI dalam pembahasan RUU tersebut. Karakter geografis wilayah kepulauan dinilai membutuhkan formula fiskal yang mampu perhitungkan beban pelayanan dan pembangunan antarpulau.

RUU Daerah Kepulauan Harus Seimbangkan Ekologi dan Kesejahteraan

RUU Daerah Kepulauan Harus Seimbangkan Ekologi dan Kesejahteraan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Daerah Kepulauan Julie Sutrisno Laiskodat menilai RUU Daerah Kepulauan harus mampu menjadi instrumen yang menyeimbangkan perlindungan ekologis dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kebijakan perlindungan lingkungan tidak boleh mengabaikan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam di wilayah kepulauan.

T.A. Khalid Optimistis RUU Daerah Kepulauan Tuntas Tahun Ini

T.A. Khalid Optimistis RUU Daerah Kepulauan Tuntas Tahun Ini

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI, T.A. Khalid optimistis pembahasan RUU Daerah Kepulauan dapat dituntaskan pada tahun ini. Optimisme tersebut menguat setelah Pansus mendengarkan paparan Kementerian Keuangan mengenai skema pendanaan bagi daerah kepulauan.

3 September 2026

Pansus RUU Daerah Kepulauan Soroti Ketimpangan Formula Transfer ke Daerah Kepulauan

Pansus RUU Daerah Kepulauan Soroti Ketimpangan Formula Transfer ke Daerah Kepulauan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Perhitungan transfer ke daerah dinilai belum sepenuhnya mencerminkan karakter geografis wilayah kepulauan. Formula yang masih bertumpu pada variabel daratan dan jumlah penduduk dianggap kurang proporsional bagi daerah yang sebagian besar wilayahnya berupa laut dan memiliki banyak pulau.

Bahas RUU Daerah Kepulauan, Dana Khusus Kepulauan Didorong Jadi Solusi Ketimpangan Fiskal

Politik dan Keamanan30 Agustus 2026

Bahas RUU Daerah Kepulauan, Dana Khusus Kepulauan Didorong Jadi Solusi Ketimpangan Fiskal

PARLEMENTARIA, Jakarta — Daerah kepulauan membutuhkan skema pendanaan khusus untuk menjawab tingginya biaya pembangunan dan keterbatasan fiskal akibat karakter geografis yang berbeda dengan daerah daratan. Karena itu, Dana Khusus Kepulauan (DKK) didorong masuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan sebagai bentuk afirmasi fiskal.

Rumusan Judul hingga Ayat dalam RUU Daerah Kepulauan Fokus untuk Jawab Kebutuhan Masyarakat

Politik dan Keamanan29 Agustus 2026

Rumusan Judul hingga Ayat dalam RUU Daerah Kepulauan Fokus untuk Jawab Kebutuhan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Pangkal Pinang – Ketua Tim Pansus RUU Daerah Kepulauan Mercy Chriesty Barends menerangkan rumusan judul, pasal, hingga ayat dalam RUU tersebut adalah dalam rangka dalam untuk menjawab semua kebutuhan masyarakat, khususnya yang tinggal di kepulauan.

Pansus RUU Daerah Kepulauan Soroti Batas Kewenangan Pusat-Daerah, Hindari Tumpang-Tindih Aturan

Pansus RUU Daerah Kepulauan Soroti Batas Kewenangan Pusat-Daerah, Hindari Tumpang-Tindih Aturan

PARLEMENTARIA, Manado – Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI, Martin Daniel Tumbelaka, menegaskan RUU ini sangat dibutuhkan khususnya bagi masyarakat di daerah kepulauan, seperti Sulawesi Utara. Regulasi ini, menurutnya, bernilai krusial karena akan menjadi payung hukum kewenangan konkret bagi daerah dalam mengelola wilayah kepulauannya.

RUU Daerah Kepulauan Harus Disusun Berbasis Realitas dan Keadilan Geografis

RUU Daerah Kepulauan Harus Disusun Berbasis Realitas dan Keadilan Geografis

PARLEMENTARIA, Jakarta - Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan perlu disusun dengan menjadikan kondisi geografis sebagai dasar utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Menurut Anggota Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI Hendry Munief, daerah yang wilayahnya tersebar di banyak pulau menghadapi beban pelayanan dan pembangunan yang berbeda dibandingkan daerah daratan.

Reaktivasi Bandara Husein Sastranegara Harus Perkuat Pertahanan Udara dan Pacu Ekonomi Lokal

Reaktivasi Bandara Husein Sastranegara Harus Perkuat Pertahanan Udara dan Pacu Ekonomi Lokal

PARLEMENTARIA, Bandung - Komisi I DPR RI mendorong optimalisasi fungsi ganda Pangkalan Udara (Lanud) Husein Sastranegara di Kota Bandung, Jawa Barat, pasca reaktivasi rute penerbangan sipil di bandara tersebut.

Kunjungi Bangka Belitung, Pansus RUU Daerah Kepulauan Soroti Tingginya Potensi Perikanan Laut

Kunjungi Bangka Belitung, Pansus RUU Daerah Kepulauan Soroti Tingginya Potensi Perikanan Laut

PARLEMENTARIA, Pangkal Pinang - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (28/6/2026). Hal ini dilakukan dalam rangka menyerap aspirasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait penyusunan RUU tersebut.

Serap Aspirasi di Manado, Pansus RUU Daerah Kepulauan Soroti Ketimpangan Pembangunan