E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
RUU Migas|RAPBN 2027|energi|Guru|Sensus Ekonomi|BUMN|sekolah|Puskesmas|Dosen|LKPP|Harga Minyak|Kualitas Belanja Negara|Kewarganegaraan
Jakarta:
Gerimis
32°C
Terasa: 35°C
Lembab: 58%
Angin: 16 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI - Gedung Nusantara II Lt.2, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta – Indonesia 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
RUU Migas|RAPBN 2027|energi|Guru|Sensus Ekonomi|BUMN|sekolah|Puskesmas|Dosen|LKPP|Harga Minyak|Kualitas Belanja Negara|Kewarganegaraan
Jakarta:
Gerimis
32°C
Terasa: 35°C
Lembab: 58%
Angin: 16 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
#

Pajak

20 artikel dengan tag ini

Andi Yuliani Paris Minta Setoran Pajak SDA Diawasi Ketat
Andi Yuliani Paris Minta Setoran Pajak SDA Diawasi Ketat
Ekonomi dan Keuangan14 Agustus 2026
Andi Yuliani Paris Minta Setoran Pajak SDA Diawasi Ketat
Ekonomi dan Keuangan
Andi Yuliani Paris Minta Setoran Pajak SDA Diawasi Ketat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris menyoroti pentingnya penguatan pengawasan terhadap penerimaan negara dari sektor sumber daya alam, khususnya mineral, minyak dan gas bumi (migas), serta batu bara. Pasalnya, optimalisasi penerimaan negara harus didukung sistem monitoring yang mampu memastikan setoran pajak sesuai dengan aktivitas produksi dan pengelolaan sumber daya alam.

14 Agustus 2026
Nico Siahaan: TNI-Polri Tak Tepat Dilibatkan Awasi Kepatuhan Pajak
Nico Siahaan: TNI-Polri Tak Tepat Dilibatkan Awasi Kepatuhan Pajak
Politik dan Keamanan25 Juli 2026
Nico Siahaan: TNI-Polri Tak Tepat Dilibatkan Awasi Kepatuhan Pajak
Politik dan Keamanan
Nico Siahaan: TNI-Polri Tak Tepat Dilibatkan Awasi Kepatuhan Pajak

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan, meminta pemerintah untuk lebih memprioritaskan penagihan pajak kepada perusahaan yang masih mangkir, dibanding melibatkan Babinsa TNI dan Bhabinkamtibmas Polri dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak masyarakat.

25 Juli 2026
DPR Ingatkan: Pelibatan Aparat Awasi Pajak, Tak Intimidasi Wajib Pajak
DPR Ingatkan: Pelibatan Aparat Awasi Pajak, Tak Intimidasi Wajib Pajak
Ekonomi dan Keuangan22 Juli 2026
DPR Ingatkan: Pelibatan Aparat Awasi Pajak, Tak Intimidasi Wajib Pajak
Ekonomi dan Keuangan
DPR Ingatkan: Pelibatan Aparat Awasi Pajak, Tak Intimidasi Wajib Pajak

PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI mengingatkan pemerintah agar pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam pengawasan pajak tidak menurunkan kepercayaan publik dan menimbulkan rasa takut bagi wajib pajak. DPR meminta pemerintah mengkaji dampak kebijakan tersebut serta memastikan pelibatan setiap institusi sesuai tugas dan kewenangannya.

22 Juli 2026
Wacana TNI Awasi Pajak, Sarifah Ingatkan Jangan Pakai Pendekatan Koersif
Wacana TNI Awasi Pajak, Sarifah Ingatkan Jangan Pakai Pendekatan Koersif
Politik dan Keamanan22 Juli 2026
Wacana TNI Awasi Pajak, Sarifah Ingatkan Jangan Pakai Pendekatan Koersif
Politik dan Keamanan
Wacana TNI Awasi Pajak, Sarifah Ingatkan Jangan Pakai Pendekatan Koersif

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariyah mendesak pemerintah untuk mengkaji secara matang dan komprehensif terkait wacana pelibatan personel TNI dan Polri dalam pengawasan kepatuhan perpajakan. Ia mengingatkan agar kebijakan yang menyangkut institusi pertahanan dan keamanan negara tersebut tidak diputuskan secara terburu-buru.

22 Juli 2026
Babinsa Dikerahkan Awasi Kepatuhan Pajak, Legislator: Apa Alasan Kebutuhannya?
Babinsa Dikerahkan Awasi Kepatuhan Pajak, Legislator: Apa Alasan Kebutuhannya?
Politik dan Keamanan22 Juli 2026
Babinsa Dikerahkan Awasi Kepatuhan Pajak, Legislator: Apa Alasan Kebutuhannya?
Politik dan Keamanan
Babinsa Dikerahkan Awasi Kepatuhan Pajak, Legislator: Apa Alasan Kebutuhannya?

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menyoroti kebijakan pelibatan TNI dalam kegiatan pengawasan kepatuhan wajib pajak. Ia pun mempertanyakan alasan kebutuhan pelibatan TNI dalam program tersebut.

22 Juli 2026
Mohamad Hekal Pertanyakan Urgensi Pelibatan TNI-Polri Awasi Pajak
Mohamad Hekal Pertanyakan Urgensi Pelibatan TNI-Polri Awasi Pajak
Ekonomi dan Keuangan21 Juli 2026
Mohamad Hekal Pertanyakan Urgensi Pelibatan TNI-Polri Awasi Pajak
Ekonomi dan Keuangan
Mohamad Hekal Pertanyakan Urgensi Pelibatan TNI-Polri Awasi Pajak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Rencana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melibatkan aparat TNI dan Polri dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak menuai sorotan dari DPR RI. Kebijakan yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 itu dinilai perlu dikaji kembali agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara administrasi perpajakan dan tugas institusi pertahanan maupun keamanan.

21 Juli 2026
Nurhadi Soroti Penurunan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Wacana Pajak JHT
Nurhadi Soroti Penurunan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Wacana Pajak JHT
Kesejahteraan Rakyat9 Juli 2026
Nurhadi Soroti Penurunan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Wacana Pajak JHT
Kesejahteraan Rakyat
Nurhadi Soroti Penurunan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Wacana Pajak JHT

PARLEMENTARIA, Balikpapan – Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyampaikan dua catatan penting dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI terkait optimalisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (8/7/2026). Ia menyoroti penurunan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kalimantan Timur serta wacana pengenaan pajak terhadap manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).

9 Juli 2026
Netty Prasetiyani Minta Aturan Pajak Progresif Jaminan Hari Tua Ditinjau Ulang
Netty Prasetiyani Minta Aturan Pajak Progresif Jaminan Hari Tua Ditinjau Ulang
Kesejahteraan Rakyat9 Juli 2026
Netty Prasetiyani Minta Aturan Pajak Progresif Jaminan Hari Tua Ditinjau Ulang
Kesejahteraan Rakyat
Netty Prasetiyani Minta Aturan Pajak Progresif Jaminan Hari Tua Ditinjau Ulang

PARLEMENTARIA, Mataram – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah meninjau ulang regulasi terkait penerapan pajak progresif atas pencairan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya Jaminan Hari Tua (JHT), uang pesangon, dan dana pensiun.

9 Juli 2026
Banggar Apresiasi Kinerja Pajak dan Bea Cukai Kepri, Dorong Optimalisasi Potensi Penerimaan Batam
Banggar Apresiasi Kinerja Pajak dan Bea Cukai Kepri, Dorong Optimalisasi Potensi Penerimaan Batam
Ekonomi dan Keuangan6 Juli 2026
Banggar Apresiasi Kinerja Pajak dan Bea Cukai Kepri, Dorong Optimalisasi Potensi Penerimaan Batam
Ekonomi dan Keuangan
Banggar Apresiasi Kinerja Pajak dan Bea Cukai Kepri, Dorong Optimalisasi Potensi Penerimaan Batam

PARLEMENTARIA, Batam – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengapresiasi kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kepulauan Riau yang dinilai mampu mencatatkan capaian positif di tengah perlambatan ekonomi global, ketidakpastian geopolitik, dan meningkatnya persaingan kawasan ekonomi di Asia Tenggara. Meski menghadapi berbagai tantangan tersebut, Batam dinilai tetap menunjukkan performa yang menggembirakan dalam mendukung penerimaan negara.

6 Juli 2026
Nurhadi: Pajak JHT Perlu Dikaji Ulang, Jamsos Harus Tetap Terjaga
Nurhadi: Pajak JHT Perlu Dikaji Ulang, Jamsos Harus Tetap Terjaga
Kesejahteraan Rakyat5 Juli 2026
Nurhadi: Pajak JHT Perlu Dikaji Ulang, Jamsos Harus Tetap Terjaga
Kesejahteraan Rakyat
Nurhadi: Pajak JHT Perlu Dikaji Ulang, Jamsos Harus Tetap Terjaga

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 5 persen terhadap pencairan saldo Jaminan Hari Tua (JHT) di atas Rp50 juta. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menambah beban pekerja, terutama di tengah meningkatnya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

5 Juli 2026
Kamrussamad: Pajak JHT Perlu Dievaluasi, Utamakan Perlindungan Pekerja
Kamrussamad: Pajak JHT Perlu Dievaluasi, Utamakan Perlindungan Pekerja
Ekonomi dan Keuangan2 Juli 2026
Kamrussamad: Pajak JHT Perlu Dievaluasi, Utamakan Perlindungan Pekerja
Ekonomi dan Keuangan
Kamrussamad: Pajak JHT Perlu Dievaluasi, Utamakan Perlindungan Pekerja

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mendorong pemerintah mengkaji kembali penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT), khususnya untuk saldo di atas Rp50 juta. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dievaluasi agar tidak semakin membebani pekerja, terutama kelompok masyarakat kelas menengah bawah yang mengandalkan dana JHT sebagai penopang kebutuhan hidup.

2 Juli 2026
Optimalisasi PNBP Dapat Perkuat Dukungan Anggaran Kejaksaan
Optimalisasi PNBP Dapat Perkuat Dukungan Anggaran Kejaksaan
Politik dan Keamanan17 Juni 2026
Optimalisasi PNBP Dapat Perkuat Dukungan Anggaran Kejaksaan
Politik dan Keamanan
Optimalisasi PNBP Dapat Perkuat Dukungan Anggaran Kejaksaan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Ecky Awal Mucharam mendorong Kejaksaan RI untuk bisa mengoptimalkan pemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal ini dilakukan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi institusi. Menurutnya, optimalisasi PNBP dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperkuat dukungan anggaran di tengah kebutuhan pendanaan Kejaksaan yang terus meningkat.

17 Juni 2026
1 / 2Halaman 1 dari 2Selanjutnya

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(1073)
  • Industri dan Pembangunan(3742)
  • Isu Lainnya(1058)
  • Kesejahteraan Rakyat(3723)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4613)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
RUU Migas|RAPBN 2027|energi|Guru|Sensus Ekonomi|BUMN|sekolah|Puskesmas|Dosen|LKPP|Harga Minyak|Kualitas Belanja Negara|Kewarganegaraan
Jakarta:
Gerimis
32°C
Terasa: 35°C
Lembab: 58%
Angin: 16 km/h