Pajak

24 artikel dengan tag ini

Musthofa Dorong Edukasi Pajak bagi Agen Asuransi

Ekonomi dan Keuangan29 September 2026

Musthofa Dorong Edukasi Pajak bagi Agen Asuransi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Musthofa menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi perpajakan yang komprehensif bagi perkumpulan agen asuransi di tengah penerapan ketentuan pajak progresif berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Langkah tersebut dinilai penting untuk menjawab keresahan agen asuransi, terutama terkait mekanisme pelaporan dan pemotongan pajak penghasilan atas komisi yang diterima.

29 September 2026

Ecky Awal Mucharam Minta Insentif Pajak Lebih Berkeadilan bagi Kader Posyandu

Ekonomi dan Keuangan3 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Ecky Awal Mucharam Minta Insentif Pajak Lebih Berkeadilan bagi Kader Posyandu

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ecky Awal Muchara meminta pemerintah memastikan kebijakan insentif perpajakan dalam Rancangan APBN Tahun Anggaran 2027 tidak hanya dinikmati sektor usaha besar, tetapi juga memberikan keadilan bagi masyarakat kecil, termasuk kader posyandu. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Banggar DPR RI bersama pemerintah dan Bank Indonesia yang membahas asumsi dasar, pendapatan, defisit, dan pembiayaan dalam RUU APBN 2027 di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Shohibul Imam: Perluasan Basis Pajak Jangan Picu Keresahan Masyarakat

Ekonomi dan Keuangan29 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Shohibul Imam: Perluasan Basis Pajak Jangan Picu Keresahan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Tangerang – Anggota Komisi XI DPR RI Shohibul Imam mendukung upaya pemerintah memperluas basis pajak untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil. Namun, ia meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkuat komunikasi publik agar kebijakan perpajakan dapat dipahami masyarakat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Komisi XI DPR Apresiasi Penerimaan Pajak Banten Capai Rp43,13 Triliun

Ekonomi dan Keuangan29 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI DPR Apresiasi Penerimaan Pajak Banten Capai Rp43,13 Triliun

PARLEMENTARIA, Tangerang – Komisi XI DPR RI mengapresiasi kinerja penerimaan pajak di Provinsi Banten yang hingga Juli 2026 mencapai Rp43,13 triliun atau 51,2 persen dari target Rp81,83 triliun. Capaian tersebut dinilai menjadi sinyal positif bagi penguatan penerimaan negara sekaligus menunjukkan masih adanya potensi yang dapat dioptimalkan hingga akhir tahun.

Andi Yuliani Paris Minta Setoran Pajak SDA Diawasi Ketat

Ekonomi dan Keuangan14 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Andi Yuliani Paris Minta Setoran Pajak SDA Diawasi Ketat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris menyoroti pentingnya penguatan pengawasan terhadap penerimaan negara dari sektor sumber daya alam, khususnya mineral, minyak dan gas bumi (migas), serta batu bara. Pasalnya, optimalisasi penerimaan negara harus didukung sistem monitoring yang mampu memastikan setoran pajak sesuai dengan aktivitas produksi dan pengelolaan sumber daya alam.

Nico Siahaan: TNI-Polri Tak Tepat Dilibatkan Awasi Kepatuhan Pajak

Politik dan Keamanan25 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Nico Siahaan: TNI-Polri Tak Tepat Dilibatkan Awasi Kepatuhan Pajak

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan, meminta pemerintah untuk lebih memprioritaskan penagihan pajak kepada perusahaan yang masih mangkir, dibanding melibatkan Babinsa TNI dan Bhabinkamtibmas Polri dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak masyarakat.

25 Juli 2026

DPR Ingatkan: Pelibatan Aparat Awasi Pajak, Tak Intimidasi Wajib Pajak

Ekonomi dan Keuangan22 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

DPR Ingatkan: Pelibatan Aparat Awasi Pajak, Tak Intimidasi Wajib Pajak

PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI mengingatkan pemerintah agar pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam pengawasan pajak tidak menurunkan kepercayaan publik dan menimbulkan rasa takut bagi wajib pajak. DPR meminta pemerintah mengkaji dampak kebijakan tersebut serta memastikan pelibatan setiap institusi sesuai tugas dan kewenangannya.

Wacana TNI Awasi Pajak, Sarifah Ingatkan Jangan Pakai Pendekatan Koersif

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Wacana TNI Awasi Pajak, Sarifah Ingatkan Jangan Pakai Pendekatan Koersif

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariyah mendesak pemerintah untuk mengkaji secara matang dan komprehensif terkait wacana pelibatan personel TNI dan Polri dalam pengawasan kepatuhan perpajakan. Ia mengingatkan agar kebijakan yang menyangkut institusi pertahanan dan keamanan negara tersebut tidak diputuskan secara terburu-buru.

Babinsa Dikerahkan Awasi Kepatuhan Pajak, Legislator: Apa Alasan Kebutuhannya?

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Babinsa Dikerahkan Awasi Kepatuhan Pajak, Legislator: Apa Alasan Kebutuhannya?

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menyoroti kebijakan pelibatan TNI dalam kegiatan pengawasan kepatuhan wajib pajak. Ia pun mempertanyakan alasan kebutuhan pelibatan TNI dalam program tersebut.

Mohamad Hekal Pertanyakan Urgensi Pelibatan TNI-Polri Awasi Pajak

Ekonomi dan Keuangan21 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Mohamad Hekal Pertanyakan Urgensi Pelibatan TNI-Polri Awasi Pajak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Rencana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melibatkan aparat TNI dan Polri dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak menuai sorotan dari DPR RI. Kebijakan yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 itu dinilai perlu dikaji kembali agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara administrasi perpajakan dan tugas institusi pertahanan maupun keamanan.

Nurhadi Soroti Penurunan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Wacana Pajak JHT

Kesejahteraan Rakyat9 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Nurhadi Soroti Penurunan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Wacana Pajak JHT

PARLEMENTARIA, Balikpapan – Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyampaikan dua catatan penting dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI terkait optimalisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (8/7/2026). Ia menyoroti penurunan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kalimantan Timur serta wacana pengenaan pajak terhadap manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).

Netty Prasetiyani Minta Aturan Pajak Progresif Jaminan Hari Tua Ditinjau Ulang

Kesejahteraan Rakyat9 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Netty Prasetiyani Minta Aturan Pajak Progresif Jaminan Hari Tua Ditinjau Ulang

PARLEMENTARIA, Mataram – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah meninjau ulang regulasi terkait penerapan pajak progresif atas pencairan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya Jaminan Hari Tua (JHT), uang pesangon, dan dana pensiun.