Pajak

9 artikel dengan tag ini

Optimalisasi PNBP Dapat Perkuat Dukungan Anggaran Kejaksaan

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Optimalisasi PNBP Dapat Perkuat Dukungan Anggaran Kejaksaan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Ecky Awal Mucharam mendorong Kejaksaan RI untuk bisa mengoptimalkan pemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal ini dilakukan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi institusi. Menurutnya, optimalisasi PNBP dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperkuat dukungan anggaran di tengah kebutuhan pendanaan Kejaksaan yang terus meningkat.

17 Juni 2026

Dolfie Dorong DJP Sajikan Data Klaster Penghasilan untuk Ukur Kesejahteraan Masyarakat

Ekonomi dan Keuangan17 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Dolfie Dorong DJP Sajikan Data Klaster Penghasilan untuk Ukur Kesejahteraan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyusun dan menyajikan data klaster penghasilan masyarakat Indonesia guna memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat dan efektivitas pertumbuhan ekonomi nasional.

Dorong Reformasi Pajak Digital dan Keadilan Pajak bagi Perusahaan Global

Ekonomi dan Keuangan17 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Dorong Reformasi Pajak Digital dan Keadilan Pajak bagi Perusahaan Global

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan reformasi perpajakan yang lebih progresif dengan menjangkau sektor-sektor ekonomi yang selama ini belum tergarap secara optimal, termasuk ekonomi digital. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memperluas basis penerimaan negara sekaligus mewujudkan keadilan pajak di tengah semakin besarnya aktivitas ekonomi digital di Indonesia.

I Wayan Sudirta: Sistem Self Assessment Perkuat Perlindungan Wajib Pajak

Politik dan Keamanan19 Mei 2026

Politik dan Keamanan

I Wayan Sudirta: Sistem Self Assessment Perkuat Perlindungan Wajib Pajak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta mengungkapkan bahwa UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) merupakan bagian dari reformasi sistem perpajakan nasional yang mengubah sistem lama menjadi sistem self assessment. Ia menjelaskan bahwa sistem tersebut memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.

Novita Hardini Dorong Kesetaraan Pajak Taman Safari Indonesia & Standarisasi Medis Satwanya

Industri dan Pembangunan14 April 2026

Industri dan Pembangunan

Novita Hardini Dorong Kesetaraan Pajak Taman Safari Indonesia & Standarisasi Medis Satwanya

PARLEMENTARIA, Bogor – Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mendorong pemerintah untuk segera membenahi regulasi dan memberikan insentif pajak bagi industri pariwisata konservasi. Hal tersebut ia sampaikan usai melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Pariwisata di PT Taman Safari Indonesia (TSI), Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (13/4/2026).

Rencana Pajaki Pedagang Online Jangan Sampai Bebani Pelaku Usaha Kecil

Industri dan Pembangunan11 April 2026

Industri dan Pembangunan

Rencana Pajaki Pedagang Online Jangan Sampai Bebani Pelaku Usaha Kecil

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, mengkritisi rencana pemerintah yang akan memungut pajak dari pedagang online melalui platform e-commerce. Ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak membebani pelaku usaha kecil yang saat ini bertahan di tengah tekanan ekonomi.

Anis Byarwati Soroti Evaluasi Coretax dan Strategi Penguatan Penerimaan Negara

Ekonomi dan Keuangan9 April 2026

Ekonomi dan Keuangan

Anis Byarwati Soroti Evaluasi Coretax dan Strategi Penguatan Penerimaan Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap implementasi sistem Coretax dan pendekatan Compliance Risk Management (CRM). Hal ini dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dan memperkecil kesenjangan pajak (tax gap).

Puteri Komarudin Dorong DJP Tingkatkan Edukasi Coretax

Ekonomi dan Keuangan8 April 2026

Ekonomi dan Keuangan

Puteri Komarudin Dorong DJP Tingkatkan Edukasi Coretax

PARLEMENTARIA, Jakarta — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memperpanjang masa penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan menjadi 30 April 2026, dari sebelumnya 31 Maret 2026. Langkah ini dilakukan seiring jumlah pelaporan SPT yang tercatat baru mencapai 10,6 juta hingga akhir Maret lalu.

Soroti Risiko Shortfall Pajak, Rina Sa’adah Dorong APBN Jadi Instrumen Investasi

Ekonomi dan Keuangan2 April 2026

Ekonomi dan Keuangan

Soroti Risiko Shortfall Pajak, Rina Sa’adah Dorong APBN Jadi Instrumen Investasi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Rina Sa’adah, menyoroti potensi terjadinya shortfall penerimaan pajak terhadap APBN 2026–2027 dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama para pakar di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (1/4/2026). Dalam forum tersebut, Rina mengaku prihatin terhadap kondisi penerimaan pajak di tengah tantangan geopolitik global dan melemahnya daya beli masyarakat.