E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Paripurna|Pendidikan|ASN|MBG|Pariwisata|Diplomasi|SPPG|UMKM|APBD|AIPA|PPPK|RUU Komoditas Strategis|Korupsi
Jakarta:
Berawan
33°C
Terasa: 37°C
Lembab: 51%
Angin: 9 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Senayan Jakarta – 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Paripurna|Pendidikan|ASN|MBG|Pariwisata|Diplomasi|SPPG|UMKM|APBD|AIPA|PPPK|RUU Komoditas Strategis|Korupsi
Jakarta:
Berawan
33°C
Terasa: 37°C
Lembab: 51%
Angin: 9 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
#

Pajak

6 artikel dengan tag ini

I Wayan Sudirta: Sistem Self Assessment Perkuat Perlindungan Wajib Pajak
I Wayan Sudirta: Sistem Self Assessment Perkuat Perlindungan Wajib Pajak
Politik dan Keamanan19 Mei 2026
I Wayan Sudirta: Sistem Self Assessment Perkuat Perlindungan Wajib Pajak
Politik dan Keamanan
I Wayan Sudirta: Sistem Self Assessment Perkuat Perlindungan Wajib Pajak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta mengungkapkan bahwa UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) merupakan bagian dari reformasi sistem perpajakan nasional yang mengubah sistem lama menjadi sistem self assessment. Ia menjelaskan bahwa sistem tersebut memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.

19 Mei 2026
Novita Hardini Dorong Kesetaraan Pajak Taman Safari Indonesia & Standarisasi Medis Satwanya
Novita Hardini Dorong Kesetaraan Pajak Taman Safari Indonesia & Standarisasi Medis Satwanya
Industri dan Pembangunan14 April 2026
Novita Hardini Dorong Kesetaraan Pajak Taman Safari Indonesia & Standarisasi Medis Satwanya
Industri dan Pembangunan
Novita Hardini Dorong Kesetaraan Pajak Taman Safari Indonesia & Standarisasi Medis Satwanya

PARLEMENTARIA, Bogor – Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mendorong pemerintah untuk segera membenahi regulasi dan memberikan insentif pajak bagi industri pariwisata konservasi. Hal tersebut ia sampaikan usai melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Pariwisata di PT Taman Safari Indonesia (TSI), Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (13/4/2026).

Rencana Pajaki Pedagang Online Jangan Sampai Bebani Pelaku Usaha Kecil
Rencana Pajaki Pedagang Online Jangan Sampai Bebani Pelaku Usaha Kecil
Industri dan Pembangunan11 April 2026
Rencana Pajaki Pedagang Online Jangan Sampai Bebani Pelaku Usaha Kecil
Industri dan Pembangunan
Rencana Pajaki Pedagang Online Jangan Sampai Bebani Pelaku Usaha Kecil

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, mengkritisi rencana pemerintah yang akan memungut pajak dari pedagang online melalui platform e-commerce. Ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak membebani pelaku usaha kecil yang saat ini bertahan di tengah tekanan ekonomi.

Anis Byarwati Soroti Evaluasi Coretax dan Strategi Penguatan Penerimaan Negara
Anis Byarwati Soroti Evaluasi Coretax dan Strategi Penguatan Penerimaan Negara
Ekonomi dan Keuangan9 April 2026
Anis Byarwati Soroti Evaluasi Coretax dan Strategi Penguatan Penerimaan Negara
Ekonomi dan Keuangan
Anis Byarwati Soroti Evaluasi Coretax dan Strategi Penguatan Penerimaan Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap implementasi sistem Coretax dan pendekatan Compliance Risk Management (CRM). Hal ini dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dan memperkecil kesenjangan pajak (tax gap).

Puteri Komarudin Dorong DJP Tingkatkan Edukasi Coretax
Puteri Komarudin Dorong DJP Tingkatkan Edukasi Coretax
Ekonomi dan Keuangan8 April 2026
Puteri Komarudin Dorong DJP Tingkatkan Edukasi Coretax
Ekonomi dan Keuangan
Puteri Komarudin Dorong DJP Tingkatkan Edukasi Coretax

PARLEMENTARIA, Jakarta — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memperpanjang masa penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan menjadi 30 April 2026, dari sebelumnya 31 Maret 2026. Langkah ini dilakukan seiring jumlah pelaporan SPT yang tercatat baru mencapai 10,6 juta hingga akhir Maret lalu.

Soroti Risiko Shortfall Pajak, Rina Sa’adah Dorong APBN Jadi Instrumen Investasi
Soroti Risiko Shortfall Pajak, Rina Sa’adah Dorong APBN Jadi Instrumen Investasi
Ekonomi dan Keuangan2 April 2026
Soroti Risiko Shortfall Pajak, Rina Sa’adah Dorong APBN Jadi Instrumen Investasi
Ekonomi dan Keuangan
Soroti Risiko Shortfall Pajak, Rina Sa’adah Dorong APBN Jadi Instrumen Investasi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Rina Sa’adah, menyoroti potensi terjadinya shortfall penerimaan pajak terhadap APBN 2026–2027 dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama para pakar di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (1/4/2026). Dalam forum tersebut, Rina mengaku prihatin terhadap kondisi penerimaan pajak di tengah tantangan geopolitik global dan melemahnya daya beli masyarakat.

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(869)
  • Industri dan Pembangunan(3161)
  • Isu Lainnya(1017)
  • Kesejahteraan Rakyat(3189)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(3860)
  • Populer(417)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

14 April 2026
11 April 2026
9 April 2026
8 April 2026
2 April 2026
E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Paripurna|Pendidikan|ASN|MBG|Pariwisata|Diplomasi|SPPG|UMKM|APBD|AIPA|PPPK|RUU Komoditas Strategis|Korupsi
Jakarta:
Berawan
33°C
Terasa: 37°C
Lembab: 51%
Angin: 9 km/h