E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Anggaran|RUU Perampasan Aset|BBM|Pendidikan|UMKM|MBG|RUU SDI|sekolah|Komisi III|Haji|Subsidi|RUU Daerah Kepulauan|PT. Freeport
Jakarta:
Berawan
31°C
Terasa: 36°C
Lembab: 53%
Angin: 3 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Senayan Jakarta – 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Anggaran|RUU Perampasan Aset|BBM|Pendidikan|UMKM|MBG|RUU SDI|sekolah|Komisi III|Haji|Subsidi|RUU Daerah Kepulauan|PT. Freeport
Jakarta:
Berawan
31°C
Terasa: 36°C
Lembab: 53%
Angin: 3 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
#

PNBP

5 artikel dengan tag ini

Syarif Fasha: Jangan Sampai "Ewuh Pakewuh" Hambat Setoran Penerimaan Negara
Syarif Fasha: Jangan Sampai "Ewuh Pakewuh" Hambat Setoran Penerimaan Negara
Industri dan Pembangunan15 Juli 2026
Syarif Fasha: Jangan Sampai "Ewuh Pakewuh" Hambat Setoran Penerimaan Negara
Industri dan Pembangunan
Syarif Fasha: Jangan Sampai "Ewuh Pakewuh" Hambat Setoran Penerimaan Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha mempertanyakan sejumlah temuan spesifik dalam Laporan Keuangan Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) Tahun Anggaran 2025, yang menyangkut potensi pendapatan negara yang belum optimal disetor. Ia menduga persoalan itu bukan sekadar kelalaian administratif biasa, melainkan bisa jadi dipengaruhi relasi personal antara pejabat dan mitra kerjanya.

15 Juli 2026
Negara Hukum Tidak Diukur dari Besarnya PNBP, tetapi Jaminan Keadilan bagi Rakyat
Negara Hukum Tidak Diukur dari Besarnya PNBP, tetapi Jaminan Keadilan bagi Rakyat
Politik dan Keamanan15 Juli 2026
Negara Hukum Tidak Diukur dari Besarnya PNBP, tetapi Jaminan Keadilan bagi Rakyat
Politik dan Keamanan
Negara Hukum Tidak Diukur dari Besarnya PNBP, tetapi Jaminan Keadilan bagi Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan keberhasilan Kementerian Hukum tidak dapat diukur hanya dari tingginya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun serapan anggaran. Menurutnya, ukuran utama negara hukum adalah sejauh mana APBN mampu menghadirkan pelayanan hukum yang adil, mudah diakses, dan melindungi hak konstitusional warga negara.

Willy Aditya: Pengawasan Kemenimipas Harus Didukung Sistem Data Terintegrasi
Willy Aditya: Pengawasan Kemenimipas Harus Didukung Sistem Data Terintegrasi
Politik dan Keamanan15 Juli 2026
Willy Aditya: Pengawasan Kemenimipas Harus Didukung Sistem Data Terintegrasi
Politik dan Keamanan
Willy Aditya: Pengawasan Kemenimipas Harus Didukung Sistem Data Terintegrasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR RI menerima Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas). Meski mengapresiasi capaian realisasi anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kementerian tersebut, Pihaknya menekankan pentingnya penguatan sistem pengawasan berbasis data secara real-time.

Rieke Diah Pitaloka: PNBP Imigrasi Naik Rp10 Triliun, Apakah Kedaulatan Negara Ikut Menguat?
Rieke Diah Pitaloka: PNBP Imigrasi Naik Rp10 Triliun, Apakah Kedaulatan Negara Ikut Menguat?
Politik dan Keamanan15 Juli 2026
Rieke Diah Pitaloka: PNBP Imigrasi Naik Rp10 Triliun, Apakah Kedaulatan Negara Ikut Menguat?
Politik dan Keamanan
Rieke Diah Pitaloka: PNBP Imigrasi Naik Rp10 Triliun, Apakah Kedaulatan Negara Ikut Menguat?

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka memberikan catatan kritis sekaligus rekomendasi tegas terhadap kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI dengan jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 yang dibahas pada Selasa (14/7/2026) lalu, dirinya mengingatkan bahwa keberhasilan instansi ini tidak boleh hanya diukur dari aspek capaian administratif dan finansial, melainkan pada tegaknya kedaulatan negara dan nilai kemanusiaan.

PNBP Capai Rp10 Triliun, Komisi IV Minta Kemenhut Soroti Pemulihan Bencana
PNBP Capai Rp10 Triliun, Komisi IV Minta Kemenhut Soroti Pemulihan Bencana
Industri dan Pembangunan21 Mei 2026
PNBP Capai Rp10 Triliun, Komisi IV Minta Kemenhut Soroti Pemulihan Bencana
Industri dan Pembangunan
PNBP Capai Rp10 Triliun, Komisi IV Minta Kemenhut Soroti Pemulihan Bencana

PARLEMENTARIA, Jakarta - Tingginya penerimaan negara dari denda administrasi sektor kehutanan dinilai belum berbanding lurus dengan percepatan pemulihan daerah terdampak bencana. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman menyoroti belum optimalnya upaya pemulihan di sejumlah daerah, meski penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor kehutanan mengalami peningkatan signifikan.

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(1021)
  • Industri dan Pembangunan(3574)
  • Isu Lainnya(1033)
  • Kesejahteraan Rakyat(3561)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4345)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

15 Juli 2026
15 Juli 2026
15 Juli 2026
21 Mei 2026
E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Anggaran|RUU Perampasan Aset|BBM|Pendidikan|UMKM|MBG|RUU SDI|sekolah|Komisi III|Haji|Subsidi|RUU Daerah Kepulauan|PT. Freeport
Jakarta:
Berawan
31°C
Terasa: 36°C
Lembab: 53%
Angin: 3 km/h