PNBP

8 artikel dengan tag ini

Apresiasi Kinerja PNBP ESDM, Puteri Komarudin: Modal Penting Jaga Ketahanan APBN

Ekonomi dan Keuangan10 Agustus 2026

Apresiasi Kinerja PNBP ESDM, Puteri Komarudin: Modal Penting Jaga Ketahanan APBN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus menunjukkan tren positif. Sepanjang tahun 2025, realisasi PNBP Kementerian ESDM mencapai Rp138,40 triliun atau 108,56 persen dari target sebesar Rp127,48 triliun. Tren positif ini berlanjut hingga Juli 2026, dengan realisasi mencapai Rp96,26 triliun atau 70,69 persen dari target tahunan Rp136,18 triliun.

10 Agustus 2026

Izin Hingga 55 Tahun, Riyono Pertanyakan Kontribusi PNBP Kawasan Hutan

Industri dan Pembangunan24 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Izin Hingga 55 Tahun, Riyono Pertanyakan Kontribusi PNBP Kawasan Hutan

PARLEMENTARIA, Batam - Anggota Komisi IV DPR RI Riyono menyoroti pemanfaatan kawasan hutan yang dikelola oleh pihak ketiga agar mampu memberikan kontribusi maksimal bagi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Di samping aspek penerimaan negara, Riyono juga menegaskan pentingnya menjaga kelestarian ekosistem hutan secara berkelanjutan.

Realisasi PNBP di Bali Turun Signifikan, Deddy Sitorus Ungkap Biang Kerok UU Cipta Kerja

Politik dan Keamanan23 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Realisasi PNBP di Bali Turun Signifikan, Deddy Sitorus Ungkap Biang Kerok UU Cipta Kerja

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi II DPR RI menilai anjloknya realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor pertanahan di Bali dari 152 persen menjadi 91,8 persen sebagai fenomena yang mengindikasikan dua kelemahan struktural.

Syarif Fasha: Jangan Sampai "Ewuh Pakewuh" Hambat Setoran Penerimaan Negara

Industri dan Pembangunan15 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Syarif Fasha: Jangan Sampai "Ewuh Pakewuh" Hambat Setoran Penerimaan Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha mempertanyakan sejumlah temuan spesifik dalam Laporan Keuangan Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) Tahun Anggaran 2025, yang menyangkut potensi pendapatan negara yang belum optimal disetor. Ia menduga persoalan itu bukan sekadar kelalaian administratif biasa, melainkan bisa jadi dipengaruhi relasi personal antara pejabat dan mitra kerjanya.

Negara Hukum Tidak Diukur dari Besarnya PNBP, tetapi Jaminan Keadilan bagi Rakyat

Politik dan Keamanan15 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Negara Hukum Tidak Diukur dari Besarnya PNBP, tetapi Jaminan Keadilan bagi Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan keberhasilan Kementerian Hukum tidak dapat diukur hanya dari tingginya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun serapan anggaran. Menurutnya, ukuran utama negara hukum adalah sejauh mana APBN mampu menghadirkan pelayanan hukum yang adil, mudah diakses, dan melindungi hak konstitusional warga negara.

Willy Aditya: Pengawasan Kemenimipas Harus Didukung Sistem Data Terintegrasi

Politik dan Keamanan15 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Willy Aditya: Pengawasan Kemenimipas Harus Didukung Sistem Data Terintegrasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR RI menerima Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas). Meski mengapresiasi capaian realisasi anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kementerian tersebut, Pihaknya menekankan pentingnya penguatan sistem pengawasan berbasis data secara real-time.

Rieke Diah Pitaloka: PNBP Imigrasi Naik Rp10 Triliun, Apakah Kedaulatan Negara Ikut Menguat?

Politik dan Keamanan15 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Rieke Diah Pitaloka: PNBP Imigrasi Naik Rp10 Triliun, Apakah Kedaulatan Negara Ikut Menguat?

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka memberikan catatan kritis sekaligus rekomendasi tegas terhadap kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI dengan jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 yang dibahas pada Selasa (14/7/2026) lalu, dirinya mengingatkan bahwa keberhasilan instansi ini tidak boleh hanya diukur dari aspek capaian administratif dan finansial, melainkan pada tegaknya kedaulatan negara dan nilai kemanusiaan.

PNBP Capai Rp10 Triliun, Komisi IV Minta Kemenhut Soroti Pemulihan Bencana

Industri dan Pembangunan21 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

PNBP Capai Rp10 Triliun, Komisi IV Minta Kemenhut Soroti Pemulihan Bencana

PARLEMENTARIA, Jakarta - Tingginya penerimaan negara dari denda administrasi sektor kehutanan dinilai belum berbanding lurus dengan percepatan pemulihan daerah terdampak bencana. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman menyoroti belum optimalnya upaya pemulihan di sejumlah daerah, meski penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor kehutanan mengalami peningkatan signifikan.