//
Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin.|Foto: Mahendra/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta – Kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus menunjukkan tren positif. Sepanjang tahun 2025, realisasi PNBP Kementerian ESDM mencapai Rp138,40 triliun atau 108,56 persen dari target sebesar Rp127,48 triliun. Tren positif ini berlanjut hingga Juli 2026, dengan realisasi mencapai Rp96,26 triliun atau 70,69 persen dari target tahunan Rp136,18 triliun.
Menanggapi capaian tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin, mengapresiasi konsistensi Kementerian ESDM dalam mengoptimalkan potensi penerimaan negara dari sektor energi dan sumber daya mineral.
“Capaian PNBP ESDM yang melampaui target pada 2025 dan kembali menunjukkan progres kuat tahun ini patut kita apresiasi. Konsistensi ini merupakan sinyal positif bagi penerimaan negara, terutama dalam menjaga kesehatan dan ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penguatan penerimaan seperti ini sangat penting untuk menjaga ruang fiskal tetap sehat dan berkelanjutan,” ujar Puteri dalam keterangan tertulisnya melalui Parlementaria di Jakarta, Senin (10/8/2026).
Ia menilai capaian tersebut mencerminkan efektivitas kepemimpinan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bersama jajaran dalam mengelola potensi sektor ESDM secara terukur. “Pak Bahlil bersama jajaran Kementerian ESDM telah menunjukkan kinerja yang terukur. Hal yang penting adalah menjaga konsistensi agar penerimaan negara terus tumbuh melebihi target, sembari memastikan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan tetap terjaga dengan baik,” tegas legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Barat VII (Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta) tersebut.
Menurutnya, kombinasi antara optimalisasi penerimaan dan akuntabilitas menjadi poin kunci. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan Kementerian ESDM mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025.
“Penerimaan yang tinggi tentu penting, tetapi kualitas pengelolaan dan pertanggungjawabannya tidak kalah krusial. Opini WTP menjadi indikator positif bahwa aspek akuntabilitas keuangan terjaga. Ke depan, standar ini harus terus dipertahankan dan diperkuat,” lanjut Politisi Fraksi Partai Golkar itu.
Lebih lanjut, Puteri mengingatkan agar optimalisasi PNBP dilakukan secara berkelanjutan untuk mengurangi ketergantungan pada fluktuasi harga komoditas global. Baginya, momentum keberhasilan ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat tata kelola penerimaan negara jangka panjang.
“Kita ingin penerimaan negara semakin kuat karena tata kelola yang membaik, kepatuhan pelaku usaha yang tinggi, pengawasan yang efektif, serta peningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Fokus kita bukan sekadar mengejar angka jangka pendek, melainkan membangun fondasi jangka panjang,” urainya.
Dirinya pun menambahkan, struktur penerimaan negara yang kuat dan transparan akan memperkokoh ketahanan ekonomi nasional di tengah gejolak pasar global. “Jika penerimaan negara semakin kredibel, akuntabel, dan berkelanjutan, APBN akan jauh lebih resilien dalam menghadapi berbagai tekanan eksternal. Dampaknya, daya tahan ekonomi nasional akan tetap terjaga,” pungkas Puteri. (Ndy/um)
