//
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Mohamad Said mengapresiasi kinerja Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024. Muhidin menyampaikan pertanggungjawaban yang disampaikan Menkeu mencerminkan keberhasilan pelaksanaan APBN di tengah berbagai dinamika global, termasuk ketegangan geopolitik dan gangguan rantai pasok dunia. Meski berada dalam kondisi tersebut, Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03 persen.
“Pertumbuhan ekonomi kita sebesar 5,03 persen adalah capaian yang luar biasa. Indonesia termasuk negara dengan pertumbuhan tertinggi di kawasan ASEAN. Ini menunjukkan kolaborasi antara DPR dan Pemerintah dalam mengawal APBN berjalan dengan baik,” ujar Muhidin usai mengikuti Rapat Kerja Banggar DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Ruang Rapat Banggar, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).
Menurut Legislator Fraksi Partai Golkar tersebut, laporan pertanggungjawaban Pemerintah melalui Kementerian Keuangan juga telah disetujui untuk dibahas lebih lanjut di tingkat Panja. Ia menilai pelaksanaan APBN tahun 2024 telah sesuai dengan alokasi yang telah direncanakan dan secara umum berjalan dengan baik.
Namun demikian, mengenai adanya beberapa sasaran pembangunan yang belum tercapai sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan, Muhidin menjelaskan bahwa pembangunan bersifat berkelanjutan dan merupakan bagian dari proses yang terus disempurnakan.
“Pembangunan ini kan berkelanjutan. Pemerintahan saat ini melanjutkan program-program sebelumnya. Mana yang belum sempurna, ya kita sempurnakan. Tidak semua target RPJM bisa tercapai 100 persen. Tapi arah dan progresnya jelas,” terang Muhidin.
Lebih lanjut, Muhidin menyampaikan bahwa Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen memperkuat sektor-sektor strategis, seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan infrastruktur dasar. Ia menilai bahwa dalam waktu kurang dari enam bulan, pemerintahan baru telah menunjukkan capaian awal yang positif, khususnya di sektor pangan.
“Kita lihat sekarang, Indonesia mulai menegaskan posisinya sebagai negara penghasil pangan yang unggul di Asia. Ini harus kita dukung terus agar kedepan kita bisa betul-betul mencapai swasembada,” pungkas Muhidin.
Turut hadir dalam Rapat Kerja yang membahas Pokok-Pokok RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024, serta pembentukan Panitia Kerja (Panja) untuk pembahasan lanjutan tersebut diantaranya Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, serta jajaran pejabat Eselon I Kementerian Keuangan.
Pembahasan selanjutnya akan difokuskan melalui Panja Perumus Kesimpulan dan Panja Draf RUU untuk menelaah lebih rinci pelaksanaan APBN 2024, sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan anggaran DPR RI. •pun/aha
