Banggar

92 artikel dengan tag ini

Said Abdullah Minta Mitigasi Kekeringan dan Karhutla di Jatim Diperkuat

Isu Lainnya23 Oktober 2026

Said Abdullah Minta Mitigasi Kekeringan dan Karhutla di Jatim Diperkuat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota DPR RI Said Abdullah mengingatkan pemerintah daerah agar memperkuat mitigasi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang selama musim kemarau. Menurutnya, penanganan tidak boleh hanya berfokus pada bantuan darurat dan pemadaman api, tetapi harus disertai solusi jangka panjang untuk melindungi masyarakat serta memulihkan lingkungan.

23 Oktober 2026

Banggar Usulkan Skema DBH 2027 Perkuat Fiskal Daerah

Ekonomi dan Keuangan3 Oktober 2026

Ekonomi dan Keuangan

Banggar Usulkan Skema DBH 2027 Perkuat Fiskal Daerah

PARLEMENTARIA, Denpasar — Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mendorong penerapan skema pendanaan inovatif melalui pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai instrumen pembiayaan pada 2027. Skema tersebut dinilai dapat menjadi salah satu alternatif penyelesaian Kurang Bayar DBH (KB-DBH) pemerintah pusat kepada daerah yang secara nasional telah mencapai sekitar Rp71 triliun.

3 Oktober 2026

Banggar Dorong Penguatan Infrastruktur Pariwisata untuk Perpanjang Masa Tinggal Wisatawan di Bali

Ekonomi dan Keuangan3 Oktober 2026

Ekonomi dan Keuangan

Banggar Dorong Penguatan Infrastruktur Pariwisata untuk Perpanjang Masa Tinggal Wisatawan di Bali

PARLEMENTARIA, Denpasar — Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mendorong penguatan infrastruktur pariwisata di Bali untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperpanjang masa tinggal wisatawan. Wakil Ketua Banggar DPR RI Muhidin Mohamad Said menilai, pengembangan pariwisata Bali tidak cukup hanya mengandalkan peningkatan jumlah kunjungan, tetapi perlu diarahkan agar wisatawan lebih lama tinggal dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Transfer ke Daerah Didorong Jadi Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Bali

Ekonomi dan Keuangan3 Oktober 2026

Ekonomi dan Keuangan

Transfer ke Daerah Didorong Jadi Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Bali

PARLEMENTARIA, Denpasar — Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie menekankan pentingnya memastikan setiap rupiah transfer pemerintah pusat ke daerah memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang optimal bagi masyarakat. Karena itu, kebijakan transfer ke daerah pada 2026 perlu diarahkan pada belanja yang produktif, terukur, dan akuntabel.

Banggar Dorong APBD Bali Perkuat Diversifikasi Ekonomi

Ekonomi dan Keuangan3 Oktober 2026

Ekonomi dan Keuangan

Banggar Dorong APBD Bali Perkuat Diversifikasi Ekonomi

PARLEMENTARIA, Denpasar — Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mendorong Pemerintah Provinsi Bali mengarahkan APBD 2026 sebagai instrumen transformasi ekonomi daerah, termasuk memperkuat sektor ekonomi di luar pariwisata. Langkah tersebut dinilai penting karena struktur ekonomi Bali masih cukup bergantung pada sektor pariwisata.

3 Oktober 2026

Puteri Komarudin Dorong Percepatan Penyusunan Rencana Induk Pelindungan Pantura

Ekonomi dan Keuangan28 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Puteri Komarudin Dorong Percepatan Penyusunan Rencana Induk Pelindungan Pantura

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Anggaran DPR RI Puteri Komarudin mendorong percepatan penyusunan Rencana Induk Pelindungan Pantai Utara Jawa (Pantura) sebagai dasar pembangunan Giant Sea Wall (Tanggul Laut Raksasa) yang direncanakan membentang sepanjang 575 kilometer dari Banten hingga Jawa Timur.

Banggar Sepakati RUU APBN 2027, Target Pertumbuhan 6 Persen Optimistis Tercapai

Ekonomi dan Keuangan26 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Banggar Sepakati RUU APBN 2027, Target Pertumbuhan 6 Persen Optimistis Tercapai

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 dalam Pembicaraan Tingkat I. Selanjutnya, RUU tersebut akan dibawa ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Budi Sulistyono Dorong Giant Sea Wall Dibangun Bertahap Sesuai Skala Prioritas

Ekonomi dan Keuangan24 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Budi Sulistyono Dorong Giant Sea Wall Dibangun Bertahap Sesuai Skala Prioritas

PARLEMENTARIA, Jakarta — Pembangunan Giant Sea Wall (Tanggul Laut Raksasa) dinilai perlu segera dimulai secara bertahap dengan menentukan wilayah dan kebutuhan yang menjadi prioritas. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Budi Sulistyono alias Kanang menilai pembangunan tidak harus dilakukan sekaligus, tetapi membutuhkan perencanaan dan strategi yang matang agar dapat berjalan sesuai kemampuan anggaran.

Banggar Setujui Anggaran BOP Pantura untuk Dukung Program Giant Sea Wall

Ekonomi dan Keuangan24 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Banggar Setujui Anggaran BOP Pantura untuk Dukung Program Giant Sea Wall

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui anggaran Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOP Pantura) untuk mendukung penanganan kawasan Pantai Utara Jawa (Pantura), termasuk program Giant Sea Wall (Tanggul Laut Raksasa ). Perlu diketahui, Giant Sea Wall adalah salah satu program pemerintah dalam menghadapi ancaman penurunan muka tanah dan kerusakan ekosistem pesisir.

Said Abdullah Tekankan Akurasi Data Desil agar Subsidi Tepat Sasaran

Ekonomi dan Keuangan3 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Said Abdullah Tekankan Akurasi Data Desil agar Subsidi Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menekankan pentingnya akurasi data desil penerima subsidi agar berbagai program subsidi pemerintah benar-benar tepat sasaran. Menurutnya, persoalan inclusion error dan exclusion error dalam pendataan masih menjadi tantangan besar yang harus segera diselesaikan pemerintah.

Ecky Awal Mucharam Minta Insentif Pajak Lebih Berkeadilan bagi Kader Posyandu

Ekonomi dan Keuangan3 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Ecky Awal Mucharam Minta Insentif Pajak Lebih Berkeadilan bagi Kader Posyandu

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ecky Awal Muchara meminta pemerintah memastikan kebijakan insentif perpajakan dalam Rancangan APBN Tahun Anggaran 2027 tidak hanya dinikmati sektor usaha besar, tetapi juga memberikan keadilan bagi masyarakat kecil, termasuk kader posyandu. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Banggar DPR RI bersama pemerintah dan Bank Indonesia yang membahas asumsi dasar, pendapatan, defisit, dan pembiayaan dalam RUU APBN 2027 di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Kepastian Target Cukai Minuman Berpemanis dalam RAPBN 2027

Ekonomi dan Keuangan3 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Kepastian Target Cukai Minuman Berpemanis dalam RAPBN 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit, mempertanyakan kepastian target penerimaan negara dari cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK) dalam Rancangan APBN Tahun Anggaran 2027. Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan sumber pengganti penerimaan apabila kebijakan tersebut kembali tidak dapat direalisasikan.