Banggar

92 artikel dengan tag ini

Puteri Komarudin Dukung DBH yang Berkeadilan Usai Serap Aspirasi ADKASI

Ekonomi dan Keuangan1 September 2026

Puteri Komarudin Dukung DBH yang Berkeadilan Usai Serap Aspirasi ADKASI

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menggelar agenda Rapat Audiensi dengan Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) terkait pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, Anggota Banggar DPR RI Puteri Anetta Komarudin mendukung aspirasi penguatan Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah penghasil sumber daya alam (SDA) agar pembagian fiskal lebih berkeadilan.

1 September 2026

Muhidin: RAPBN 2027 Perkuat Fiskal Daerah Demi Percepat Pembangunan

Ekonomi dan Keuangan28 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Muhidin: RAPBN 2027 Perkuat Fiskal Daerah Demi Percepat Pembangunan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Mohamad Said menilai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 disusun dengan pendekatan yang optimistis dan ekspansif untuk mempercepat pembangunan nasional.

28 Agustus 2026

Banggar Pertanyakan Data 71.744 Sekolah Penerima Revitalisasi 2026

Ekonomi dan Keuangan27 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Banggar Pertanyakan Data 71.744 Sekolah Penerima Revitalisasi 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mempertanyakan data Kementerian PPN/Bappenas yang mencatat sebanyak 71.744 sekolah menerima bantuan revitalisasi pada 2026. Anggota Banggar DPR RI MY Esti Wijayati menilai angka tersebut perlu diverifikasi karena berbeda jauh dengan data yang selama ini dibahas Komisi X DPR RI bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Askweni Soroti Alokasi TKD Rp735 Triliun untuk Perbaikan Jalan Daerah

Ekonomi dan Keuangan27 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Askweni Soroti Alokasi TKD Rp735 Triliun untuk Perbaikan Jalan Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Askweni menilai alokasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp735,0 triliun dalam RAPBN 2027 perlu dikaji kembali untuk menjawab kebutuhan pemeliharaan infrastruktur jalan di kabupaten/kota. Baginya, kenaikan alokasi TKD yang dinilai belum sebanding dengan kebutuhan pemeliharaan jalan daerah yang mencapai ribuan kilometer.

Said Abdullah: Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen Harus Inklusif dan Dirasakan Rakyat

Ekonomi dan Keuangan27 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Said Abdullah: Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen Harus Inklusif dan Dirasakan Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen dalam RAPBN 2027 harus bersifat inklusif dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh sekadar tercermin dalam angka makro, tetapi harus ditandai dengan bergeraknya sektor riil dan terbukanya lapangan kerja formal secara luas.

Dolfie Pertanyakan Makna “Sejahtera Lebih Cepat” dalam Target Pembangunan 2027

Ekonomi dan Keuangan27 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Dolfie Pertanyakan Makna “Sejahtera Lebih Cepat” dalam Target Pembangunan 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI yang juga Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Dolfie mempertanyakan makna slogan “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat” yang menjadi tema fiskal dalam dokumen indikator pembangunan RAPBN 2027. Slogan ini menjadi sorotannya lantaran sejumlah indikator kesejahteraan yang disusun pemerintah belum menunjukkan peningkatan signifikan, termasuk target rasio Gini.

Dolfie Ingatkan Target NTP dan NTN Kembali Dicantumkan dalam RAPBN 2027

Ekonomi dan Keuangan27 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Dolfie Ingatkan Target NTP dan NTN Kembali Dicantumkan dalam RAPBN 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Fredric Palit meminta pemerintah kembali mencantumkan indikator Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) secara eksplisit dalam dokumen RAPBN 2027. Sebab, menurutnya, penggunaan Indeks Kesejahteraan Petani sebagai indikator tunggal berpotensi kurang menggambarkan kondisi kesejahteraan petani dan nelayan secara spesifik.

MY Esti Wijayati Tegaskan PIP dan KIP Kuliah Bukan Bagian Anggaran Perlinsos

Ekonomi dan Keuangan27 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

MY Esti Wijayati Tegaskan PIP dan KIP Kuliah Bukan Bagian Anggaran Perlinsos

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati meminta pemerintah memperjelas pengelompokan anggaran Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) dalam RAPBN 2027. Pasalnya, kedua program tersebut merupakan bagian dari anggaran pendidikan sehingga tidak semestinya kembali dicatat sebagai bagian dari anggaran perlindungan sosial (Perlinsos).

Wacana Defisit di Atas 3 Persen, Banggar DPR Minta Pemerintah Hitung Risiko

Ekonomi dan Keuangan31 Maret 2026

Ekonomi dan Keuangan

Wacana Defisit di Atas 3 Persen, Banggar DPR Minta Pemerintah Hitung Risiko

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, meminta pemerintah mengkaji secara matang berbagai risiko jika berencana melebarkan defisit anggaran di atas 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Menurutnya, hingga saat ini Banggar DPR belum menerima pembahasan awal dari pemerintah terkait rencana tersebut maupun kebijakan Quantitative Easing (QE).

Banggar DPR Nilai Subsidi di Indonesia Masih Belum Tepat Sasaran

Ekonomi dan Keuangan31 Maret 2026

Ekonomi dan Keuangan

Banggar DPR Nilai Subsidi di Indonesia Masih Belum Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyoroti masih tingginya ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran subsidi pemerintah. Ia menilai kebijakan subsidi perlu ditata kembali agar benar-benar menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan serta tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Banggar Tegaskan Defisit APBN Tetap Dijaga di Bawah 3 Persen

Ekonomi dan Keuangan13 Maret 2026

Ekonomi dan Keuangan

Banggar Tegaskan Defisit APBN Tetap Dijaga di Bawah 3 Persen

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, saat ditemui Parlementaria di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2026). Foto: Karisma.

13 Maret 2026

Banggar DPR Usulkan Empat Langkah Jaga Stabilitas APBN di Tengah Ketidakpastian Global

Ekonomi dan Keuangan12 Maret 2026

Ekonomi dan Keuangan

Banggar DPR Usulkan Empat Langkah Jaga Stabilitas APBN di Tengah Ketidakpastian Global

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah saat konpers di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2026). Foto : Karisma/Andri.

12 Maret 2026