Banggar DPR Usulkan Empat Langkah Jaga Stabilitas APBN di Tengah Ketidakpastian Global

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengusulkan sejumlah langkah strategis kepada pemerintah untuk menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Menurutnya, penguatan fondasi fiskal perlu dilakukan secara bersama-sama agar perekonomian nasional tetap terjaga.

Said menyampaikan bahwa berbagai dinamika global, mulai dari gejolak pasar keuangan hingga konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah, berpotensi menimbulkan efek rambatan terhadap perekonomian Indonesia. Meski demikian, ia menilai kondisi fiskal nasional masih berada dalam koridor yang relatif aman.

“Kita tidak perlu gaduh dan tidak perlu menjadi bangsa yang kagetan. Kalau melihat asumsi makro dan postur APBN tahun ini, sebenarnya masih cukup terjaga,” ujar Said saat ditemui Parlementaria di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Untuk menjaga stabilitas fiskal tersebut, Banggar DPR RI menyampaikan empat usulan kebijakan yang dapat menjadi pertimbangan pemerintah. Pertama, pemerintah diminta melakukan penajaman program prioritas yang bersifat mendesak.

Menurut Said, program yang memang sangat dibutuhkan masyarakat harus tetap dilanjutkan agar tidak mengganggu pelayanan publik maupun agenda pembangunan nasional. “Kami berharap pemerintah melakukan penajaman terhadap program-program yang benar-benar prioritas dan mendesak. Program seperti itu tentu harus tetap dilanjutkan,” katanya.

Kedua, program yang bersifat prioritas tetapi tidak terlalu mendesak dapat dipertimbangkan untuk ditunda sementara. Langkah tersebut dinilai dapat memberikan ruang fiskal tambahan bagi pemerintah dalam menghadapi berbagai ketidakpastian ekonomi global.

Ketiga, Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu mendorong pemerintah melakukan penajaman kebijakan subsidi agar lebih tepat sasaran. Ia menilai masih terdapat tingkat kesalahan penyaluran subsidi yang cukup tinggi, baik dari sisi penerima yang tidak berhak maupun masyarakat yang seharusnya menerima tetapi belum terjangkau.

“Subsidi kita masih memiliki tingkat kesalahan yang cukup tinggi, sehingga perlu dilakukan penajaman agar benar-benar tepat sasaran,” jelasnya.

Keempat, Banggar DPR RI juga mendorong pemerintah untuk memperkuat bantuan sosial yang bersifat produktif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut Said, dukungan modal usaha bagi pelaku UMKM, khususnya sektor mikro, dapat membantu menggerakkan sektor riil di tengah tekanan ekonomi global.

Ia menjelaskan bahwa dari sekitar 43,9 juta pelaku UMKM di Indonesia, sebagian besar merupakan usaha mikro yang membutuhkan dukungan pembiayaan skala kecil agar dapat terus berkembang. Maka dari itu, iamenegaskan bahwa keempat langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kesehatan fiskal nasional sekaligus memastikan APBN tetap mampu berfungsi sebagai instrumen stabilisasi ekonomi di tengah dinamika global yang terus berkembang.

“Kalau usaha mikro ini mendapatkan dukungan modal yang relatif kecil sekalipun, dampaknya bisa langsung terasa pada pergerakan sektor riil,” tandas Politisi asal Dapil Jawa Timur XI. •fa/um