DPR Jadi Mitra Pemerintah Jaga Ekonomi di Tengah Tantangan Global

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron menegaskan DPR RI akan terus menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Sebab, ungkapnya, pelaksanaan ketiga fungsi tersebut perlu berjalan beriringan dengan sinergi bersama pemerintah untuk melahirkan strategi yang tepat dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.

“Ya, saya kira di DPR ini kan fungsi tugasnya adalah pengawasan, legislasi, dan anggaran. Tentu di tengah-tengah tantangan global yang saya kira tidak mudah, DPR bersama pemerintah terus mencari atau berikhtiar untuk bisa melahirkan strategi yang tepat dan kita terbukti bahwa ekonomi kita masih tumbuh positif dan bahkan di atas 5 persen,” ujar Herman kepada Parlementaria di sela-sela Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Menurut Herman, sinergi tersebut tetap harus dibarengi dengan pelaksanaan fungsi konstitusional DPR secara optimal, termasuk dalam menyuarakan harapan dan aspirasi masyarakat. Dalam bidang legislasi, ia menyebut setiap komisi diberikan ruang untuk membahas dua rancangan undang-undang, sementara regulasi yang bersifat mendesak dapat dibahas melalui Badan Legislasi (Baleg).

Ia juga menekankan pentingnya memastikan regulasi yang telah dibentuk tetap relevan dengan perkembangan zaman. Menurutnya, perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan global menuntut peraturan perundang-undangan untuk terus disesuaikan.

“Ada banyak undang-undang yang dihasilkan di masing-masing komisi dan tentu yang paling penting juga kita merevisi. Karena undang-undang harus adaptif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi,” tuturnya.

Selain menjalankan fungsi legislasi, Herman menegaskan DPR juga akan terus mengawal pelaksanaan program pemerintah melalui fungsi pengawasan. Dalam konteks tersebut, ia menyatakan DPR tidak menempatkan diri sebagai oposisi, melainkan sebagai mitra kerja yang konstruktif bagi pemerintah.

“Ya DPR terus memberikan dukungan penuh ya, karena bagaimanapun tentu kita tidak bisa menjadi oposan terhadap pemerintah. Justru kita ingin menjadi mitra kerja yang positif terhadap berbagai program dan pelaksanaan program anggaran yang ini dijalankan oleh pemerintah dan ini dibuktikan oleh pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Menurutnya, posisi sebagai mitra kerja pemerintah tidak berarti DPR mengabaikan fungsi pengawasan. Sebaliknya, dukungan terhadap program pemerintah perlu disertai pengawasan agar setiap kebijakan dan anggaran yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Herman pun menilai sejumlah program pemerintah memiliki potensi memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai dapat membantu pemenuhan asupan gizi anak sekolah, serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilainya berpotensi menjadi penggerak ekonomi baru di tingkat desa apabila dapat berjalan secara optimal.

“Kita melihat sisi positifnya lah ya, misalkan makan bergizi gratis, sisi positifnya adalah bisa memberikan asupan gizi kepada anak-anak sekolah. KDMP memang belum berfungsi secara optimal, tapi kalau berfungsi dengan baik dan bisa dijalankan dengan baik, ini juga akan menjadi new engine, menjadi mesin pertumbuhan ekonomi di desa,” jelasnya.

Lebih jauh, Herman menilai arah kebijakan ekonomi pemerintah juga perlu tetap berpijak pada prinsip ekonomi konstitusi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam harus diarahkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dengan prinsip tersebut, ia berharap pengelolaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, prinsip ekonomi konstitusi perlu diwujudkan melalui kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat secara nyata.

Pada akhirnya, Herman menegaskan fungsi pengawasan DPR menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan dan program pemerintah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan tersebut dilakukan hingga ke tingkat pelaksanaan agar anggaran yang telah disetujui bersama pemerintah dapat digunakan secara efektif.

“Nah, ini yang penting dan DPR akan mengawasi sampai tingkat itu, sehingga betul-betul setiap satuan rupiah yang disetujui di DPR, dilaksanakan oleh pemerintah, ini efektif untuk bisa mensejahterakan rakyat,” tegasnya. (Ayu/um)